PADANG (SUMBAR.GP- Ada satu pertanyaan yang sering kali terlupakan ketika pemerintah mengumumkan sebuah kebijakan.
Kebijakan itu dibuat untuk siapa?
Untuk rakyat?
Untuk pertumbuhan ekonomi?
Untuk investasi?
Atau jangan-jangan, ada kelompok tertentu yang justru memperoleh manfaat paling besar, sementara masyarakat harus menanggung dampaknya?
Pertanyaan seperti inilah yang membuat kritik terhadap kebijakan publik menjadi penting.
Dan kali ini, kritik tersebut datang dari seorang akademisi, peneliti sekaligus pengamat kebijakan publik, Dr. Media Wahyudi Askar, S.I.P., M.Sc., Ph.D.
Ia bukan sekadar berbicara dari ruang kelas.
Ia meneliti.
Ia membaca data.
Ia menguji kebijakan.
Dan melalui perspektif kebijakan publik, ekonomi serta keadilan sosial, ia mempertanyakan arah sejumlah kebijakan pemerintah.
Dana MBG 33 T
Dr. Media Wahyudi Askar merupakan dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL Universitas Gadjah Mada.
Di luar dunia akademik, ia juga dikenal sebagai pendiri sekaligus Director of Public Policy pada Center of Economic and Law Studies atau CELIOS.
Lembaga riset ini selama ini banyak mengkaji persoalan ekonomi, fiskal, energi, investasi, ketimpangan, lingkungan, tata kelola pembangunan dan kebijakan publik.
Maka ketika kritik datang dari ruang akademik dan penelitian, publik tentu patut memberikan perhatian.
Bukan karena seorang akademisi selalu benar.
Tetapi karena setiap kebijakan pemerintah memang layak diuji.
Sebab pemerintah boleh mengatakan sebuah kebijakan diperlukan.
Pemerintah boleh menyebutnya sebagai bagian dari pembangunan.
Pemerintah boleh menyampaikan bahwa kebijakan tersebut akan membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
BACA JUGA INI:
MENGENAL DR. MEDIA WAHYUDI ASKAR: DARI BATUSANGKAR, MENEMBUS PANGGUNG KEBIJAKAN NASIONAL
Tetapi pertanyaan publik tetap sama.
Apa dampaknya?
Siapa yang memperoleh manfaat?
Siapa yang menanggung bebannya?
Dan apakah keuntungan pembangunan benar-benar kembali kepada masyarakat?
Inilah persoalan yang sering kali luput dalam perdebatan pembangunan.
Kita terlalu mudah terpukau oleh angka investasi.
Terlalu cepat bangga dengan proyek besar.
Terlalu sering menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.
Padahal di balik angka-angka tersebut ada manusia.
Ada petani.
Ada nelayan.
Ada pekerja.
Ada masyarakat di sekitar kawasan industri.
FAKTA BANSOS
Ada masyarakat yang hidup berdampingan dengan sumber daya alam.
Dan ada lingkungan yang tidak bisa berbicara ketika dieksploitasi.
Di sinilah kebijakan publik harus diuji lebih keras.
Sebab pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan tanpa memperhitungkan keadilan sosial berpotensi melahirkan persoalan baru.
Pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan bisa meninggalkan kerusakan.
Dan kebijakan yang hanya melihat keuntungan jangka pendek bisa memindahkan biaya kepada masyarakat untuk dibayar bertahun-tahun kemudian.
Lalu siapa yang bertanggung jawab?
Pertanyaan itu tidak boleh dianggap sebagai bentuk permusuhan terhadap pemerintah.
Justru sebaliknya.
Kritik adalah bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan.
Pemerintah membutuhkan kritik agar kebijakan tidak berjalan tanpa kontrol.
Masyarakat membutuhkan data agar tidak hanya menerima narasi resmi.
Dan negara membutuhkan akademisi serta peneliti yang berani mengatakan ketika ada kebijakan yang perlu dikoreksi.
Karena demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin.
Demokrasi juga tentang memastikan kekuasaan dapat dipertanyakan setelah mendapatkan mandat.
BACA INI:
50 Konglomerat Kuasai Kekayaan 55 Juta Rakyat, Ekonom CELIOS Bongkar Ilusi Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen
Dan ketika uang negara digunakan, sumber daya alam dikelola, investasi diberikan ruang, serta kebijakan menyentuh kehidupan masyarakat luas, maka transparansi dan akuntabilitas bukan lagi pilihan.
Itu kewajiban.
Pertanyaannya kemudian menjadi semakin besar.
Apakah setiap kebijakan pemerintah benar-benar telah menghitung dampaknya terhadap masyarakat?
Apakah kepentingan publik selalu menjadi prioritas?
Apakah lingkungan ditempatkan sebagai warisan untuk generasi berikutnya, atau hanya dipandang sebagai sumber ekonomi yang bisa terus dieksploitasi?
Dan yang paling penting.
Ketika keuntungan diprivatisasi, jangan sampai kerugiannya justru disosialisasikan kepada rakyat.
Sebab rakyat tidak hanya membutuhkan pembangunan yang terlihat megah.
Rakyat membutuhkan kehidupan yang lebih aman.
Lingkungan yang tetap sehat.
Pekerjaan yang layak.
Harga kebutuhan yang terjangkau.
Akses pelayanan publik yang baik.
Dan masa depan yang tidak dikorbankan demi kepentingan hari ini.
Karena itu, kritik Media Wahyudi Askar seharusnya tidak berhenti sebagai perdebatan antara pemerintah dan akademisi.
Yang jauh lebih penting adalah substansinya.
Apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan?
Kepentingan publik.
Keadilan sosial.
Lingkungan.
Dan masa depan masyarakat.
Maka sudah waktunya setiap kebijakan publik tidak hanya dinilai dari seberapa cepat ia dibuat.
Tetapi dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Tidak hanya dari seberapa besar investasi yang masuk.
Tetapi dari seberapa adil manfaatnya dibagikan.
Tidak hanya dari seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi.
Tetapi dari apakah masyarakat kecil ikut tumbuh bersamanya.
Dan tidak hanya dari seberapa banyak sumber daya alam yang berhasil dieksploitasi.
Tetapi dari apakah generasi berikutnya masih memiliki lingkungan yang layak untuk diwariskan.
Karena pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan kesenjangan.
Pertumbuhan tanpa perlindungan bisa meninggalkan kerusakan.
Dan kebijakan tanpa pengawasan dapat berubah menjadi kekuasaan yang berjalan tanpa koreksi.
Maka pertanyaan terakhirnya sederhana.
Ketika pemerintah membuat kebijakan atas nama kepentingan rakyat, sudahkah rakyat benar-benar menjadi pusat dari kebijakan tersebut?
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukan hanya seberapa banyak kebijakan yang berhasil dibuat.
Tetapi seberapa banyak kehidupan rakyat yang benar-benar menjadi lebih baik karenanya.
Dan di situlah kebijakan pemerintah seharusnya diuji.
oleh data, oleh fakta, oleh dampaknya, dan oleh suara rakyat.
#GP | Redaksi
_____________________
----------
------------------------
__________________________
Tidak ada komentar:
Posting Komentar