PADANG (SUMBAR).GP — Nama Dr. Media Wahyudi Askar, S.I.P., M.Sc., Ph.D. belakangan semakin sering muncul dalam diskursus kebijakan publik dan ekonomi Indonesia.
Dari Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Media Wahyudi Askar tumbuh menjadi akademisi, peneliti, sekaligus pengamat kebijakan publik yang tidak hanya berbicara dari ruang kelas, tetapi juga aktif menguji kebijakan pemerintah melalui data, riset, dan perspektif keadilan sosial.
Ia kini tercatat sebagai dosen pada Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM). Di luar lingkungan akademik, ia juga dikenal sebagai pendiri sekaligus Director of Public Policy pada Center of Economic and Law Studies (CELIOS), lembaga riset kebijakan yang banyak memberikan perhatian pada isu fiskal, ekonomi, energi, investasi, ketimpangan dan tata kelola pembangunan.
Dari Batusangkar ke Manchester
Perjalanan intelektual Media berangkat dari lingkungan pendidikan di Batusangkar sebelum kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada.
Di UGM, ia menempuh studi Public Policy and Management dan menyelesaikannya pada 2012. Ketertarikannya terhadap persoalan pembangunan, kebijakan publik, ekonomi dan ketimpangan kemudian membawanya melanjutkan studi ke Inggris.
Di University of Manchester, Media menyelesaikan pendidikan magister pada bidang International Development: Public Policy and Management dengan predikat Distinction. Ia kemudian menyelesaikan pendidikan doktoral bidang Development Policy and Management.
Latar belakang akademik tersebut menjadi salah satu fondasi yang membentuk cara Media membaca persoalan Indonesia.
Baginya, kebijakan publik tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran ataupun bagusnya narasi pemerintah. Yang jauh lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut benar-benar menghasilkan perubahan bagi masyarakat.
BACA BERITA SEBELUMNYA:
Wahyu Askar Mengkritik Sentralisasi Fiskal Melalui Media, Mengingatkan pada Semangat Reformasi 1998
Ketika Angka Ekonomi Bertemu Realitas Masyarakat
Salah satu ciri pemikiran Media adalah keberaniannya mempertanyakan jarak antara angka makroekonomi dengan realitas kehidupan masyarakat.
Dalam sejumlah pernyataannya pada 2026, Media menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat. Ia menilai pemerintah perlu melihat indikator yang lebih dekat dengan kehidupan warga, seperti kesempatan kerja, daya beli, ketimpangan, akses terhadap layanan publik dan kondisi ekonomi rumah tangga.
Pandangan tersebut bahkan mendapat ruang dalam pemberitaan resmi UGM. Media menekankan pentingnya pemerintah menggunakan bukti ilmiah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan, bukan sekadar mempertahankan narasi optimisme ekonomi.
Di titik inilah posisi Media menjadi menarik.
Ia bukan sekadar ekonom yang membaca angka, tetapi akademisi kebijakan publik yang berusaha menghubungkan angka-angka tersebut dengan kehidupan nyata masyarakat.
Keadilan Fiskal Menjadi Salah Satu Perhatiannya
Isu keadilan fiskal juga menjadi bagian penting dari kiprah Media.
Melalui CELIOS, ia terlibat dalam berbagai riset mengenai kebijakan fiskal, kerentanan ekonomi, transisi energi, pasar, investasi dan pembangunan berkelanjutan.
Persoalan fiskal, dalam perspektif ini, bukan semata urusan pemerintah pusat mengenai berapa besar pendapatan dan belanja negara.
Lebih jauh, fiskal menyangkut bagaimana sumber daya negara didistribusikan, siapa yang mendapatkan manfaat, siapa yang menanggung beban, serta apakah pembangunan mampu menciptakan kesempatan yang relatif adil bagi masyarakat dan daerah.
Perspektif tersebut menjadi semakin relevan ketika Indonesia menghadapi persoalan ketimpangan antarwilayah, kesenjangan akses ekonomi serta tuntutan terhadap hubungan fiskal pusat dan daerah yang lebih berkeadilan.
Konsisten Menguji Kebijakan Pemerintah
Kiprah Media pada 2026 menunjukkan bahwa perhatian akademiknya tidak berhenti pada teori.
Ia aktif memberikan pandangan terhadap sejumlah kebijakan aktual pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), harga pangan, sistem desil dalam penentuan kelompok kesejahteraan, ketimpangan ekonomi dan kualitas kebijakan publik.
Bersama peneliti lain, Media bahkan terlibat dalam penelitian mengenai hubungan ekspansi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), nilai tukar rupiah dan dinamika harga pangan lokal. Penelitian tersebut menggunakan data panel tingkat kabupaten/kota dan sejumlah metode ekonometrika untuk melihat transmisi berbagai tekanan terhadap harga pangan.
Sementara dalam isu ketimpangan, Media juga menjadi salah satu narasumber sekaligus penulis laporan CELIOS mengenai ketimpangan ekonomi Indonesia 2026.
Dalam forum tersebut, ketimpangan tidak hanya dilihat dari pendapatan, tetapi juga dari kepemilikan aset, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan akses terhadap layanan publik.
Bukan Sekadar Kritik, tetapi Menawarkan Perspektif
Menariknya, posisi Media tidak berhenti pada kritik terhadap pemerintah.
Latar belakangnya sebagai akademisi dan peneliti membuat kritik yang disampaikan cenderung diarahkan pada bagaimana kebijakan dapat diperbaiki.
Pendekatan berbasis data menjadi ciri yang menonjol dalam kiprahnya.
Ia menggabungkan pengalaman akademik, penelitian kuantitatif dan pengalaman advokasi kebijakan untuk membaca persoalan pembangunan Indonesia. Profil akademiknya menunjukkan bidang keahlian yang antara lain mencakup financial development, financial literacy, kemiskinan, UMKM, ketimpangan ekonomi dan kebijakan publik.
Karena itu, ketika Media berbicara mengenai kebijakan pemerintah, yang dibawa bukan hanya opini personal, tetapi juga perspektif riset.
Dari Ranah Minang untuk Indonesia
Bagi Sumatera Barat, perjalanan Media Wahyudi Askar memiliki arti tersendiri.
Ia menunjukkan bahwa anak daerah dapat menembus pusat-pusat pendidikan dan pemikiran dunia, kemudian kembali mengambil bagian dalam perdebatan mengenai arah pembangunan Indonesia.
Batusangkar menjadi titik awal.
UGM menjadi salah satu ruang pembentukan intelektualnya.
Manchester menjadi tempat memperluas perspektif akademiknya.
Dan kini, panggung kebijakan publik nasional menjadi ruang tempat gagasan-gagasannya diuji.
Perjalanan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kontribusi daerah terhadap Indonesia tidak selalu hadir melalui jabatan politik atau kekuasaan pemerintahan.
Ia juga dapat hadir melalui gagasan, penelitian dan keberanian mempertanyakan kebijakan.
Tantangan ke Depan
Dengan pengalaman akademik, penelitian dan keterlibatannya dalam diskursus kebijakan nasional, Media Wahyudi Askar memiliki ruang yang semakin luas untuk memengaruhi perdebatan publik mengenai masa depan ekonomi Indonesia.
Apalagi sejumlah persoalan besar masih menghadang: ketimpangan ekonomi, kemiskinan multidimensi, kualitas lapangan kerja, ketahanan pangan, hubungan fiskal pusat-daerah, transisi energi dan efektivitas belanja pemerintah.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi sekadar siapa Media Wahyudi Askar.
Pertanyaan yang lebih menarik adalah seberapa jauh gagasan dan risetnya mampu mendorong perubahan dalam cara pemerintah merancang dan mengevaluasi kebijakan.
Dari Batusangkar, seorang akademisi Minangkabau kini ikut berada di tengah percakapan nasional tentang masa depan ekonomi dan kebijakan Indonesia.
Dan perjalanan itu tampaknya masih panjang.
#GP | Red | ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar