Jakarta(DKI). GP- Indonesia mulai memasuki fase populasi menua dengan proporsi penduduk lanjut usia mencapai 11,97 persen. Kondisi tersebut mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat agar tidak menunda persiapan dana pensiun dan mulai merencanakannya sejak hari pertama bekerja.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan perubahan struktur demografi Indonesia harus diikuti dengan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan finansial setelah tidak lagi bekerja.
Menurut Friderica, persiapan pensiun tidak semestinya baru dilakukan ketika seseorang mendekati usia pensiun. Perencanaan tersebut perlu dimulai sejak seseorang memasuki dunia kerja sehingga tersedia waktu yang lebih panjang untuk membangun dana hari tua.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2026 di Jakarta, Jumat, 25 September 2026. OJK melihat perubahan demografi menjadi tantangan sekaligus momentum untuk memperluas kepesertaan program dana pensiun.
Data OJK menunjukkan tingkat inklusi dana pensiun di Indonesia pada 2026 baru mencapai 5,10 persen. Sementara itu, tingkat literasi dana pensiun berada di angka 22,21 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara pemahaman masyarakat dan pemanfaatan produk dana pensiun.
Hingga Juli 2026, jumlah peserta program dana pensiun tercatat sekitar 30,67 juta orang. Pada periode yang sama, total aset industri dana pensiun mencapai Rp1.699,99 triliun atau tumbuh 6,70 persen secara tahunan.
OJK juga mencatat rasio penggantian pendapatan atau replacement ratio saat seseorang memasuki masa pensiun di Indonesia masih berada di kisaran 15-20 persen. Angka tersebut masih berada di bawah standar 40 persen yang menjadi acuan kecukupan penggantian pendapatan pada masa pensiun.
Kondisi itu menjadi perhatian karena jumlah penduduk lansia diproyeksikan terus meningkat. Di sisi lain, Indonesia masih memiliki populasi usia produktif dalam jumlah besar yang dapat menjadi basis untuk memperluas kepesertaan dana pensiun.
OJK mendorong industri dana pensiun untuk memperluas akses, termasuk bagi pekerja informal dan pekerja mandiri. Kelompok tersebut dinilai membutuhkan skema yang lebih fleksibel karena pola pendapatannya berbeda dengan pekerja formal.
Selain memperluas kepesertaan, OJK juga mendorong pengembangan produk dana pensiun yang lebih fleksibel serta pemanfaatan platform digital sebagai saluran distribusi. Langkah tersebut diharapkan dapat membuat layanan dana pensiun lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.
Pemerintah juga melihat perlindungan hari tua sebagai bagian dari penguatan perlindungan sosial. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya menyebut sekitar 60 persen dari sekitar 155 juta angkatan kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal sehingga perlindungan terhadap masa tua kelompok tersebut menjadi perhatian.
OJK bersama pemangku kepentingan telah mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi dan inklusi. Program tersebut mencakup berbagai kegiatan edukasi, seminar, konsultasi perencanaan pensiun, kampanye digital, hingga perluasan kepesertaan di berbagai daerah.
Dengan perubahan struktur penduduk yang terus berlangsung, persiapan finansial untuk masa pensiun menjadi isu yang semakin penting. OJK mendorong masyarakat memanfaatkan masa produktif untuk membangun perlindungan hari tua sehingga kebutuhan finansial setelah berhenti bekerja dapat dipersiapkan lebih awal.
#GP | DEF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar