Fraksi NasDem Bongkar Persoalan RAPBD Padang Panjang 2027: Pendapatan Turun Rp18,94 Miliar, PAD Merosot Rp26,54 Miliar - Go Parlement | Portal Berita

Fraksi NasDem Bongkar Persoalan RAPBD Padang Panjang 2027: Pendapatan Turun Rp18,94 Miliar, PAD Merosot Rp26,54 Miliar

Jumat, Oktober 02, 2026


PADANG PANJANG, SUMBAR.GP — Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Padang Panjang melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan fiskal Pemerintah Kota Padang Panjang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.


Penurunan pendapatan daerah, merosotnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga belum optimalnya pemanfaatan aset daerah menjadi sejumlah persoalan yang diminta untuk dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah kota.


Fraksi NasDem melalui Andre Hilman Pratama, S.Kom menyoroti terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disampaikan pada 2 Oktober 2026, fraksi tersebut menyoroti persoalan mendasar dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. 


NasDem menilai, di tengah tuntutan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, pemerintah daerah harus mampu menunjukkan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar direncanakan secara terukur, dikelola secara efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


Sorotan paling tajam diarahkan pada penurunan pendapatan daerah dalam RAPBD 2027. 


Berdasarkan angka yang dipaparkan Fraksi NasDem, pendapatan daerah turun dari Rp514,42 miliar menjadi Rp495,48 miliar, atau berkurang sekitar Rp18,94 miliar setara 3,68 persen.


Bagi Fraksi NasDem, penurunan tersebut bukan sekadar persoalan angka dalam dokumen anggaran. 


Pemerintah kota diminta menjelaskan penyebabnya secara terperinci, termasuk dasar perhitungan proyeksi pendapatan, perkembangan potensi ekonomi daerah, serta strategi konkret untuk menjaga kesinambungan pembangunan.


Fraksi NasDem mempertanyakan keselarasan antara penurunan pendapatan tersebut dengan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029. 


Sebab, target pengentasan kemiskinan, penguatan UMKM, dan peningkatan pelayanan dasar membutuhkan dukungan anggaran yang realistis serta strategi pembiayaan yang jelas.


PAD Merosot, Retribusi Kehilangan Rp24 Miliar


Persoalan yang lebih serius terlihat pada proyeksi PAD. Fraksi NasDem mencatat PAD turun dari Rp136,79 miliar menjadi Rp110,24 miliar, atau berkurang Rp26,55 miliar setara sekitar 19,41 persen.


Penurunan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan yang berada dalam kewenangannya.


NasDem meminta pemerintah kota menjelaskan apakah penurunan itu disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi, perhitungan target yang belum didukung data lapangan yang memadai, atau belum optimalnya sistem pendataan dan pemungutan pendapatan daerah.


Sorotan khusus juga diarahkan pada sektor retribusi daerah. Dalam dokumen yang dibahas, target retribusi turun dari Rp100,33 miliar menjadi Rp76,32 miliar. Artinya, terdapat penurunan sekitar Rp24,01 miliar atau 23,93 persen.


Bagi Fraksi NasDem, angka tersebut membutuhkan penjelasan yang spesifik. Pemerintah kota diminta menguraikan sumber-sumber retribusi yang mengalami penurunan, termasuk sektor pasar, parkir, kesehatan, dan perizinan, sesuai pos pendapatan yang relevan.


NasDem menegaskan bahwa penurunan target tidak cukup dijawab dengan penjelasan umum. Pemerintah perlu menunjukkan data pembanding, hasil evaluasi penerimaan sebelumnya, serta langkah korektif yang akan dilakukan.


Penurunan target tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya kebocoran. Namun, tanpa penjelasan yang transparan, publik akan kesulitan menilai apakah angka tersebut mencerminkan kondisi riil atau justru menunjukkan masih besarnya potensi pendapatan yang belum tergarap.


Target Pajak Turun, Digitalisasi Dipertanyakan


Fraksi NasDem juga menyoroti target pajak daerah yang turun dari Rp24,755 miliar menjadi Rp23,1205 miliar, atau sekitar 6,60 persen.


Penurunan tersebut dinilai perlu dijelaskan karena pemerintah kota pada saat yang sama memaparkan rencana intensifikasi pajak, meliputi PBB-P2, BPHTB, pajak air tanah (PAT), pajak reklame, serta pemutakhiran data wajib pajak.


NasDem meminta pemerintah menjabarkan bagaimana strategi intensifikasi tersebut disusun, apa indikator keberhasilannya, dan mengapa proyeksi penerimaan tetap mengalami penurunan.


Selain itu, rencana digitalisasi sistem pendapatan daerah juga menjadi perhatian. 


Fraksi NasDem juga mempertanyakan kesiapan dukungan anggaran, teknologi, serta sumber daya manusia untuk memastikan sistem pembayaran berbasis teknologi informasi dan verifikasi lapangan benar-benar efektif.


Digitalisasi, menurut substansi kritik yang disampaikan, tidak boleh berhenti sebagai program administratif atau sekadar slogan modernisasi pelayanan. Sistem tersebut harus mampu memperbaiki akurasi data, mempermudah pembayaran, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan penerimaan daerah secara terukur.


Pemerintah kota pun didorong menjelaskan bagaimana target perbaikan pendapatan akan dicapai, terutama ketika proyeksi PAD justru mengalami penurunan.


Ketergantungan Transfer Jadi Pekerjaan Rumah


Fraksi NasDem turut menyoroti struktur RAPBD 2027 yang masih sangat bergantung pada dana transfer.


Dari total pendapatan daerah sekitar Rp495,48 miliar, penerimaan transfer tercatat sekitar Rp385,24 miliar. Berdasarkan perhitungan fraksi, porsinya mencapai sekitar 77,7 persen dari total pendapatan daerah.


Angka tersebut menunjukkan besarnya peran transfer dalam menopang pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Kota Padang Panjang.


Bagi NasDem, kondisi itu harus menjadi peringatan agar pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal melalui penggalian potensi ekonomi, pembenahan basis data pendapatan, optimalisasi aset, dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah.


Fraksi NasDem juga meminta penjelasan mengenai kenaikan transfer antar daerah dari sekitar Rp20,19 miliar menjadi Rp27,80 miliar. Pemerintah diminta memaparkan dasar hukum, dokumen pendukung, serta kepastian penerimaan tersebut agar perencanaan APBD tidak bertumpu pada asumsi yang belum terverifikasi.


Pada saat yang sama, NasDem mempertanyakan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dalam dokumen tersebut diproyeksikan tetap sebesar Rp8 miliar.


Persoalannya bukan semata-mata apakah angka dividen meningkat atau tetap, melainkan bagaimana pemerintah mengevaluasi kinerja penyertaan modal dan memastikan investasi daerah menghasilkan manfaat ekonomi maupun pelayanan publik yang sepadan.


Aset Daerah Jangan Hanya Tercatat di Atas Kertas


Kritik Fraksi NasDem tidak berhenti pada pendapatan dan belanja. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) juga menjadi perhatian dalam pembahasan Ranperda perubahan peraturan daerah terkait aset milik pemerintah kota.


NasDem meminta kejelasan mengenai kesiapan perangkat daerah dalam menyusun perencanaan kebutuhan aset secara terpadu, mulai dari pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, hingga penghapusan.


Fraksi tersebut juga mempertanyakan jumlah aset tanah dan bangunan yang masih membutuhkan penertiban administrasi, termasuk peta jalan penyelesaian dokumen kepemilikan untuk memberikan kepastian hukum.


Aspek pemanfaatan dan penyewaan aset turut disorot, terutama terkait kontribusinya terhadap PAD. Pemerintah diminta menjelaskan evaluasi atas pemanfaatan aset selama ini, dasar penetapan tarif sewa, serta mekanisme pengawasan agar aset daerah tidak terbengkalai atau tidak memberikan manfaat yang sepadan.


Pertanyaan lainnya menyangkut penyertaan modal yang bersumber dari BMD, mekanisme penilaian aset, dan penghapusan barang milik daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi riil.


Bagi Fraksi NasDem, penataan aset bukan sekadar urusan administrasi dan pembaruan daftar inventaris. Aset pemerintah merupakan kekayaan publik yang harus memiliki status hukum jelas, tercatat secara akurat, terpelihara, dan dimanfaatkan secara produktif.


Karena itu, pemerintah kota perlu memberikan gambaran yang terukur mengenai aset yang telah ditertibkan, aset yang masih bermasalah secara administrasi, serta potensi penerimaan yang bisa diperoleh melalui pemanfaatan yang sesuai ketentuan.


Penyertaan Modal Rp26,642 Miliar ke PDAM Harus Jelas Manfaatnya


Persoalan ketiga yang mendapat perhatian Fraksi NasDem adalah Ranperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.


Dalam dokumen pemandangan umum, Fraksi NasDem menyoroti nilai aset sebesar Rp26,642 miliar yang diajukan untuk mendapatkan pengaturan melalui Ranperda tersebut. Nilai itu, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen, merupakan akumulasi aset dari periode 1982 hingga 2018, bukan semata-mata satu paket pengadaan baru dalam satu tahun anggaran.


NasDem meminta pemerintah merinci aset yang bersumber dari APBD dan aset yang berasal dari APBN. Kejelasan asal-usul aset dinilai penting agar proses penetapan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki dasar administrasi dan hukum yang kuat.


Fraksi tersebut juga meminta penjelasan mengenai mekanisme pencatatan dan pemisahan aset dalam neraca pemerintah daerah dan neraca Perumda Air Minum Tirta Serambi. Pemerintah diminta memastikan status hukum aset yang digunakan perusahaan jelas dan tidak menyisakan persoalan serupa pada masa mendatang.


Namun, bagi masyarakat, persoalan aset tidak boleh berhenti pada pencatatan dan pengakuan modal. Yang tidak kalah penting ialah bagaimana aset tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan air minum.


Fraksi NasDem mendukung upaya peningkatan kapasitas pelayanan, perbaikan kualitas distribusi, dan digitalisasi melalui SIPASTI atau Sistem Informasi Pelayanan Air Minum Serambi Terintegrasi. Akan tetapi, dukungan tersebut disertai tuntutan agar pemerintah dan perusahaan menetapkan sasaran pelayanan yang konkret.


NasDem meminta penjelasan mengenai target peningkatan pelayanan dalam satu hingga dua tahun ke depan, termasuk ketersediaan air saat dibutuhkan, kualitas air, kecepatan penanganan gangguan, serta manfaat penerapan sistem digital bagi pelanggan.


Pertanyaan penting lainnya adalah bagaimana pemerintah daerah, sebagai pemilik modal, akan melakukan pembinaan dan pengawasan agar aset senilai Rp26,642 miliar tersebut terpelihara, produktif, dan mendukung kesehatan keuangan perusahaan tanpa mengabaikan fungsi utamanya sebagai penyelenggara pelayanan publik.


Dengan demikian, ukuran keberhasilan pengelolaan aset PDAM tidak cukup hanya berupa penetapan nilai modal atau pencatatan dalam laporan keuangan. Masyarakat perlu merasakan hasilnya melalui pelayanan air minum yang semakin baik dan dapat diandalkan.


NasDem Minta Jawaban Berbasis Data, Bukan Sekadar Narasi


Melalui pemandangan umum terhadap ketiga Ranperda tersebut, Fraksi NasDem pada dasarnya mendorong pemerintah kota menjelaskan hubungan antara perencanaan anggaran, target pendapatan, pengelolaan aset, dan hasil pelayanan publik.


Penurunan pendapatan daerah, merosotnya PAD, ketergantungan pada dana transfer, serta kebutuhan penertiban aset merupakan persoalan yang membutuhkan jawaban berbasis data dan langkah tindak lanjut yang terukur.


Pemerintah kota perlu menjelaskan penyebab perubahan proyeksi pendapatan, strategi pemulihan PAD, kepastian sumber transfer, serta target optimalisasi aset. Untuk penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Serambi, diperlukan pula kejelasan status aset, mekanisme pengawasan, dan indikator peningkatan pelayanan.


Fraksi NasDem juga mengingatkan pentingnya menjaga agar arah kebijakan anggaran tetap sejalan dengan sasaran RPJMD 2025–2029, khususnya dalam penurunan kemiskinan, penguatan UMKM, dan peningkatan pelayanan dasar.


Pada akhirnya, RAPBD bukan sekadar kumpulan angka dan dokumen formal. Anggaran merupakan instrumen kebijakan yang menentukan prioritas pembangunan dan sejauh mana pemerintah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.


Karena itu, pembahasan RAPBD 2027 perlu memastikan bahwa setiap target pendapatan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, setiap belanja memiliki tujuan yang jelas, dan setiap aset daerah memberikan manfaat yang terukur.


Kini, yang ditunggu adalah jawaban pemerintah kota: bagaimana penurunan pendapatan dan PAD akan diatasi, bagaimana aset daerah akan dioptimalkan, serta bagaimana pengakuan modal pada Perumda Air Minum Tirta Serambi akan diterjemahkan menjadi peningkatan pelayanan nyata bagi masyarakat Padang Panjang.


#GP | Ce

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

JMSI

Pages

SELAMAT DATANG DI SEMOGA ANDA PUAS