Aset Daerah Jangan Sekadar Jadi Catatan, BUMD Didorong Jadi Mesin PAD - Go Parlement | Portal Berita

Aset Daerah Jangan Sekadar Jadi Catatan, BUMD Didorong Jadi Mesin PAD

Selasa, Oktober 06, 2026

 


PADANG (SUMBAR).GP — Pemerintah daerah didorong mengubah cara pandang terhadap aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aset tidak boleh berhenti sebagai angka dalam neraca pemerintah, sementara BUMD hanya bertahan menjalankan aktivitas usaha tanpa memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).


Pesan itu mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Sumatera Barat yang diikuti Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (6/10/2026).


Dalam forum tersebut, Pemko Padang Panjang membawa jajaran Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Inspektorat. Pembahasan diarahkan pada sejumlah persoalan strategis pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, terutama optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD), pengelolaan aset BUMD, hingga bagaimana aset pemerintah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD.


Persoalan tersebut menjadi semakin relevan di tengah tuntutan daerah untuk memperkuat kemampuan fiskalnya. Ketika ruang fiskal semakin terbatas, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan transfer pemerintah pusat. Aset yang sudah dimiliki daerah dan perusahaan daerah harus mampu menghasilkan nilai ekonomi yang terukur.


Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy menegaskan, orientasi pengelolaan BUMD harus mengalami perubahan. BUMD tidak cukup hanya dinilai dari keberlangsungan operasional, tetapi juga dari kemampuan meningkatkan nilai perusahaan, menghasilkan dividen dan memberikan manfaat kepada masyarakat.


> “Pengelolaan BUMD harus berfokus pada peningkatan nilai perusahaan, dividen, dan manfaat bagi masyarakat luas,” ujar Vasko.

 

Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan BUMD pada posisi yang lebih strategis dalam struktur ekonomi daerah. Perusahaan milik pemerintah daerah dituntut tidak sekadar menjadi entitas bisnis yang hidup dari penyertaan modal, tetapi harus mampu memberikan return kepada daerah sebagai pemilik modal.


Senada dengan itu, Ketua Tim Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menilai Sumatera Barat masih memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan guna memperkuat pendapatan daerah.


Menurutnya, peluang tersebut dapat digarap melalui pembenahan tata kelola aset, penguatan BUMD, serta pengembangan sektor pariwisata dan berbagai potensi sumber daya daerah.


> “Sumatera Barat masih memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan melalui tata kelola aset yang lebih efektif, penguatan BUMD, serta pengembangan sektor pariwisata dan sumber daya daerah untuk meningkatkan PAD,” kata Agun.


Aset Menganggur Jadi Sorotan


Yang menjadi titik penting dalam pertemuan tersebut bukan semata persoalan pencatatan aset, melainkan bagaimana pemerintah memastikan seluruh kekayaan daerah memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang jelas.


Aset daerah yang hanya tercatat secara administratif, tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal, pada akhirnya berpotensi menjadi beban pemeliharaan tanpa memberikan nilai tambah bagi daerah.


Karena itu, pemerintah daerah didorong melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap aset yang dimiliki. Mana aset yang digunakan untuk pelayanan publik, mana yang dapat dikerjasamakan, mana yang dapat dikembangkan secara ekonomi, serta mana yang perlu ditertibkan status dan pemanfaatannya.


Hal yang sama berlaku terhadap aset BUMD. Penyertaan modal pemerintah daerah harus dapat diukur kontribusinya terhadap kinerja perusahaan dan manfaat yang kembali kepada daerah.


Dalam konteks Padang Panjang, agenda tersebut menjadi penting karena penguatan PAD tidak hanya berkaitan dengan meningkatkan penerimaan, tetapi juga memastikan belanja dan investasi pemerintah menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.


Dengan demikian, tantangan pemerintah daerah ke depan bukan sekadar berapa banyak aset yang dimiliki, melainkan berapa besar nilai yang mampu dihasilkan dari aset tersebut.


Forum Komisi II DPR RI tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali pengelolaan aset dan BUMD. Sebab, di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat, aset daerah yang tidak produktif dan BUMD yang tidak memberikan kontribusi optimal berpotensi menjadi persoalan yang semakin mahal bagi daerah.


Kini ukurannya bukan lagi sekadar aset tercatat dan perusahaan tetap berjalan. Publik tentu menunggu jawaban yang lebih konkret: berapa nilai ekonomi yang dihasilkan dan berapa besar kontribusinya terhadap PAD.


#GP | Ce

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

JMSI

Pages

SELAMAT DATANG DI SEMOGA ANDA PUAS