PADANG PANJANG (SUMBAR).GP — Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki fase krusial. Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak hanya mencermati kesesuaian angka, tetapi juga menyoroti kemampuan pemerintah daerah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh.
Hal itu mengemuka dalam rapat pendahuluan pembahasan Ranperda APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat DPRD Padang Panjang, Selasa (6/10/2026).
Rapat tersebut dihadiri Anggota Banggar DPRD Padang Panjang, Amrizal, S.T., Kiki Anugerah Dia, S.E., Mahdelmi, S.Sos., Puji Hastuti, A.Md., Hendra Saputra, S.H., dan Hendrico. Dari pihak eksekutif hadir TAPD yang terdiri dari Asisten III Setdako, Kepala BPKD, Kepala Bappeda beserta jajaran terkait.
Rapat didampingi Sekretaris DPRD Padang Panjang Martoni, S.Sos., M.Si.
Secara formal, rapat pendahuluan tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi dan sinkronisasi Ranperda APBD 2027 dengan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Namun, substansi pembahasan memperlihatkan persoalan yang lebih besar: seberapa realistis APBD 2027 mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah?
Banggar bersama TAPD mencermati satu per satu kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggaran yang telah disepakati dalam KUA-PPAS untuk memastikan seluruhnya telah dituangkan secara konsisten dalam Ranperda APBD 2027.
Pencermatan ini menjadi penting karena APBD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen utama pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan, pelayanan publik dan keberlanjutan fiskal.
PAD Jadi Perhatian
Dalam rapat tersebut, Banggar juga memberikan penekanan agar Pemko Padang Panjang tidak hanya mengandalkan pola penganggaran rutin, tetapi mulai lebih agresif mencari dan mengembangkan sumber-sumber PAD baru.
Salah satu sektor yang disorot adalah manajemen perparkiran.
Sektor ini dinilai perlu dibenahi secara serius agar potensi penerimaan yang ada dapat dikelola secara lebih transparan, tertib dan optimal.
Pesan Banggar tersebut pada dasarnya menempatkan PAD sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur kemampuan daerah membiayai kebutuhannya sendiri.
Artinya, pembahasan APBD 2027 tidak cukup berhenti pada pertanyaan berapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga harus menjawab pertanyaan dari mana sumber pendapatannya dan seberapa kuat kemampuan daerah meningkatkan penerimaan secara berkelanjutan.
Banggar Dorong Fondasi Ekonomi Baru
Selain PAD, Banggar mendorong Pemerintah Daerah segera merumuskan fondasi ekonomi Kota Padang Panjang yang kuat dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah dinilai perlu memiliki arah yang lebih jelas mengenai sektor ekonomi apa yang akan menjadi penggerak pertumbuhan daerah dalam beberapa tahun ke depan.
Harapannya, ketika periode RPJMD berakhir, pembangunan tidak hanya menghasilkan serangkaian program dan kegiatan, tetapi juga meninggalkan perubahan nyata terhadap struktur perekonomian daerah.
Dengan kata lain, APBD 2027 diharapkan tidak sekadar membiayai rutinitas pemerintahan, tetapi menjadi instrumen untuk membangun mesin ekonomi daerah.
Pemerintah daerah didorong mulai menyiapkan fondasi yang memungkinkan Padang Panjang memiliki sumber pertumbuhan ekonomi yang jelas, kuat dan mampu bertahan dalam menghadapi tekanan fiskal.
Sinkronisasi Jadi Kunci
Rapat pendahuluan ini sekaligus menjadi tahapan untuk meminimalkan perbedaan antara dokumen perencanaan dan penganggaran.
Setiap program dan kegiatan yang telah disepakati dalam KUA-PPAS akan diverifikasi kembali agar tidak terjadi ketidaksesuaian ketika dituangkan ke dalam Ranperda APBD.
Langkah tersebut diharapkan membuat pembahasan lanjutan lebih efektif dan substantif.
Pembahasan Ranperda APBD 2027 dijadwalkan berlanjut pada 12 Oktober 2026.
Pada tahap berikutnya, perhatian publik tentu akan tertuju pada bagaimana Pemko dan DPRD menerjemahkan kesepakatan KUA-PPAS ke dalam angka-angka APBD sekaligus memastikan target pendapatan, belanja dan program pembangunan benar-benar realistis.
Sebab, ujian APBD 2027 bukan hanya apakah angkanya seimbang di atas kertas, tetapi apakah anggaran tersebut mampu menjawab persoalan fiskal, memperkuat PAD dan menghasilkan fondasi ekonomi yang nyata bagi Padang Panjang.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar