Padang Panjang (SUMBAR).GP — Setelah mendengarkan aspirasi mahasiswa ISI Padang Panjang terkait dengan polemik fasilitas, pengelolaan anggaran, hingga aturan jam malam mahasiswa.
Akhirnya mahasiswa ISI mendapat jawaban langsung dari Rektor ISI Padang Panjang Dr. Febri Yulika, S.Ag., M.Hum, selaku pimpinan Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang didampingi Wakil Rektor II ISI Dr. Iswandi, S.Pd., M.Pd., Wakil Rektor III ISI Padang Panjang, Susasrita Loravianti, S.Sn., M.Sn., Wakil Dekan III Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD), Enrico Alamo, S.Sn., M.Sn.,Wakil Dekan III FSRD, Rajudin, S.Pd., M.Sn., serta unsur pimpinan rektorat lainya, Jumat (04/09/2026).
Dalam dialog bersama mahasiswa yang menyampaikan aspirasi di lingkungan kampus, pimpinan ISI Padang Panjang memberikan klarifikasi terhadap sejumlah persoalan yang menjadi sorotan mahasiswa, mulai dari realisasi anggaran yang disebut mencapai Rp102 miliar dari total sekitar Rp159 miliar, pembangunan Gedung Kuliah Bersama yang terhenti, keterbatasan ruang perkuliahan dan studio, hingga aturan pembatasan aktivitas mahasiswa pada malam hari.
Persoalan anggaran menjadi salah satu titik paling krusial dalam dialog tersebut.
Mahasiswa mempertanyakan mengapa anggaran sekitar Rp159 miliar yang tercantum dalam laporan kinerja 2024 tidak seluruhnya terealisasi, sementara pada saat bersamaan kondisi sarana dan prasarana kampus dinilai masih jauh dari memadai.
Menjawab pertanyaan tersebut, Rektor ISI Dr. Febri Yulika, S.Ag., M.Hum, menegaskan bahwa tidak terserapnya seluruh anggaran bukan berarti dana tersebut berada atau dikuasai pihak kampus.
Menurutnya, sebagian anggaran yang tidak terealisasi harus dikembalikan ke kas negara sesuai mekanisme pengelolaan keuangan negara.
“Bukan berarti uang itu ada di kita atau di tangan kita. Dana yang tidak terserap dikembalikan kepada kas negara,” tegas Febri.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa serta kemampuan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.
Dalam proyek pembangunan, kata dia, kampus tidak dapat menggunakan anggaran secara bebas tanpa mengikuti regulasi pengadaan pemerintah.
Pihak ketiga yang memenangkan tender memiliki kewajiban menyelesaikan pekerjaan berdasarkan target dan progres yang telah ditentukan. Apabila progres pekerjaan tidak sesuai kontrak, maka dilakukan peringatan hingga pemutusan kontrak.
“Kalau sudah diperingatkan sampai tiga kali tetapi tidak mampu mengejar target, pekerjaannya harus diputuskan,” ujar Febri.
Gedung Kuliah Bersama Diputus Kontrak
Sorotan berikutnya mengarah pada pembangunan Gedung Kuliah Bersama ISI Padang Panjang yang sebelumnya diharapkan menjadi salah satu solusi atas keterbatasan ruang belajar, studio dan aktivitas mahasiswa.
Pimpinan ISI menjelaskan, proyek tersebut tidak dapat dilanjutkan begitu saja setelah kontrak dengan rekanan sebelumnya diputus.
Alasannya bukan semata-mata persoalan ketersediaan dana, tetapi juga menyangkut aspek hukum dan administrasi.
Menurutnya, melanjutkan pekerjaan dengan mekanisme yang keliru justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru bagi pejabat dan pihak yang terlibat.
“Kesalahan administrasi saja bisa berdampak secara hukum. Karena itu kami harus hati-hati,” katanya.
Ia menegaskan, pemutusan kontrak dilakukan karena rekanan dinilai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai progres dan waktu yang telah ditentukan.
Setelah kontrak diputus, proses untuk mencari rekanan baru harus kembali dilakukan sesuai ketentuan.
“Kalau tidak kita putus, kita yang rugi. Sekarang proses mencari rekanan yang bisa melanjutkan sedang berjalan,” jelasnya.
Pimpinan ISI Padang Panjang juga menyampaikan bahwa pihak rekanan yang sedang menangani pekerjaan lain telah dikenakan denda akibat keterlambatan. Namun, apabila pekerjaan masih memungkinkan diselesaikan dan tambahan waktu tidak merugikan negara, penyelesaian dapat dilakukan sesuai ketentuan kontrak.
Untuk pembangunan Gedung Kuliah Bersama yang menjadi sorotan mahasiswa, pimpinan kampus menyebut persoalannya berbeda karena pekerjaan sebelumnya telah dihentikan.
Mahasiswa Desak Solusi, Bukan Sekadar Penjelasan
Namun, jawaban tersebut belum sepenuhnya meredakan keresahan mahasiswa.
Mahasiswa menilai persoalan fasilitas kampus bukan masalah baru. Mereka menyebut keterbatasan ruang perkuliahan, studio, galeri dan ruang kegiatan mahasiswa telah menjadi persoalan yang berulang dan sebelumnya juga pernah disampaikan pada 2024.
Mahasiswa mempertanyakan solusi konkret yang dapat diberikan pimpinan kampus, bukan sekadar penjelasan mengenai prosedur anggaran dan pengadaan.
Menanggapi hal itu, pimpinan ISI mengakui bahwa persoalan fasilitas memang belum sepenuhnya teratasi.
Ia mengatakan penambahan fasilitas tidak dapat dilakukan secara instan karena membutuhkan proses perencanaan dan penganggaran.
Menurutnya, kebutuhan fasilitas harus diusulkan dari tingkat program studi, kemudian disusun berdasarkan skala prioritas fakultas dan institusi.
“Perencanaan itu bukan top down dari rektor. Saya meminta fakultas mengusulkan dari program studi, apa kebutuhannya dan mana yang menjadi prioritas,” ujarnya.
Pimpinan kampus juga meminta Satuan Pengawasan Internal (SPI) ikut turun melakukan pengecekan terhadap fasilitas yang selama ini dikeluhkan mahasiswa.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah fasilitas tertentu memang belum tersedia atau sebenarnya sudah pernah dibeli tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kalau ternyata alat itu belum ada, tentu bisa disampaikan kepada pihak perencanaan untuk diadakan. Tetapi kalau sudah ada namun belum dimanfaatkan, tentu harus didorong agar segera digunakan,” katanya.
Jam Malam Akan Dikaji Ulang
Persoalan lain yang mendapat perhatian mahasiswa adalah aturan jam malam di lingkungan kampus.
Pimpinan ISI Padang Panjang mengakui bahwa aturan tersebut memang perlu dikaji kembali, terutama karena karakter pendidikan seni membutuhkan ruang dan waktu latihan yang relatif fleksibel.
Namun, ia menegaskan bahwa aturan tersebut bukan dibuat untuk membatasi kreativitas mahasiswa.
Menurutnya, aspek keamanan menjadi salah satu pertimbangan utama.
Ia mengungkapkan adanya kasus mahasiswa perempuan yang disebut mengalami pelecehan seksual oleh masyarakat di sekitar Padang Panjang. Karena itu, kampus berkepentingan memastikan mahasiswa tetap aman ketika melakukan aktivitas hingga malam hari.
Meski demikian, ia membuka ruang untuk merevisi aturan tersebut dengan melibatkan perwakilan mahasiswa.
“Saya akan revisi aturan itu dengan melibatkan adik-adik mahasiswa. Tetapi bukan berarti kemudian kita bebaskan tanpa pengaturan. Kita tetap ingin menjaga mahasiswa,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa peraturan rektor bukan sesuatu yang tidak dapat diubah.
Menurutnya, aturan dapat didiskusikan sepanjang tetap mempertimbangkan keamanan mahasiswa dan tata kelola kampus.
Salah satu skema yang pernah dibahas adalah mahasiswa tetap diperbolehkan melakukan kegiatan malam dengan melibatkan dosen pembimbing.
Ruang Kampus Jadi Persoalan Sistemik
Keterbatasan ruang juga diakui menjadi persoalan yang berdampak pada aktivitas sejumlah program studi.
Pimpinan kampus menyebut tidak seharusnya ada anggapan bahwa suatu gedung hanya diperuntukkan bagi program studi tertentu.
Konsep penggunaan fasilitas, kata dia, harus disesuaikan dengan kebutuhan akademik dan dapat digunakan bersama sepanjang jadwal memungkinkan.
Namun, keterbatasan ruangan membuat benturan jadwal tidak sepenuhnya dapat dihindari.
Karena itu, pimpinan ISI berjanji mengevaluasi kembali pola penjadwalan penggunaan ruangan, termasuk menerima masukan mahasiswa mengenai ruang yang dianggap belum optimal.
“Tidak ada gedung ini milik siapa. Gedung harus digunakan untuk semua sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Pimpinan ISI juga mengaku telah meminta para pimpinan fakultas dan program studi mengevaluasi kembali jadwal penggunaan ruangan agar tidak terjadi benturan.
Pimpinan Kampus Klaim Pembangunan Terus Didorong
Di tengah tekanan mahasiswa terkait fasilitas, pimpinan ISI Padang Panjang memastikan pembangunan dan penambahan fasilitas tetap menjadi agenda institusi.
Ia menyebut sejumlah fasilitas sebelumnya telah diperoleh melalui hibah dan pembangunan yang dilakukan pemerintah melalui kementerian terkait.
Namun, kebutuhan ISI Padang Panjang terus bertambah seiring perkembangan jumlah program studi.
Kondisi tersebut menciptakan persoalan baru: pertumbuhan akademik tidak selalu berjalan seiring dengan pertumbuhan infrastruktur.
Pimpinan kampus bahkan mengakui bahwa penambahan program studi tanpa kesiapan fasilitas justru berpotensi memperbesar persoalan.
Karena itu, ia mengatakan pihaknya perlu menata prioritas sebelum kembali membuka atau mengembangkan program studi baru.
Dialog tersebut akhirnya memperlihatkan satu persoalan besar yang masih menjadi pekerjaan rumah ISI Padang Panjang: pertumbuhan akademik, kebutuhan mahasiswa dan ketersediaan infrastruktur belum sepenuhnya berjalan beriringan.
Di satu sisi, pimpinan kampus menyatakan pengelolaan anggaran terikat ketat oleh regulasi negara. Di sisi lain, mahasiswa menuntut agar keterbatasan fasilitas yang mereka rasakan sehari-hari segera mendapatkan solusi konkret.
Tiga isu—transparansi anggaran, pembangunan Gedung Kuliah Bersama, serta aturan jam malam—kini menjadi pekerjaan rumah yang tidak lagi sekadar berada di ruang rapat kampus, tetapi telah menjadi tuntutan terbuka mahasiswa kepada pimpinan ISI Padang Panjang yang komitmennya harus dibuat "Hitam di Atas Putih".
Karena telah masuk waktu sholat Jum'at dialog akan dilanjutkan pukul 14.00 WIB dengan mengurus perwakilan HMJ. Namun mahasiswa menolak dan minta tetap diakan terbuka.
"Kami siap dialog diruangan dengan jajaran pimpinan rektorat, dengan catatan dioalok harus transparan dengan live streaming agar teman teman diluar mendengarkan hasil diolah, sehingga tidak ada dusta diantara kita," ujar perwakilan Siswa.
#GP | Tim Redaksi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar