Diduga Jadi Provokator, WN dan Keluarga Hasut Pedagang Saat Penertiban di Tanah Datar - Go Parlement | Portal Berita

Diduga Jadi Provokator, WN dan Keluarga Hasut Pedagang Saat Penertiban di Tanah Datar

Minggu, Februari 15, 2026

TANAH DATAR (Sumbar) Gp Penertiban dan pemindahan pedagang oleh pemerintah di Kabupaten Tanah Datar diwarnai ketegangan. Sejumlah pihak menilai, pembiaran pengelolaan retribusi selama ini menjadi salah satu pemicu munculnya sikap arogansi saat kebijakan penataan kawasan mulai ditegakkan.

Kericuhan terjadi ketika petugas meminta pedagang untuk pindah ke lokasi baru yang telah disediakan pemerintah. Namun di lapangan, muncul perlawanan dari oknum berinisial WN beserta keluarganya.

WN disebut-sebut selama ini menguasai sejumlah kutipan di kawasan tersebut, termasuk parkir. Tidak hanya itu, salah seorang anggota keluarganya juga diduga kerap melakukan pungutan liar berupa uang lapak, uang lampu, dan kutipan lainnya di atas tanah milik pemerintah.
Situasi semakin memanas ketika WN dan keluarganya diduga menghasut pedagang lain agar menolak pemindahan. 

Bahkan, WN disebut-sebut berperan sebagai provokator yang mempengaruhi pedagang lain untuk melawan kebijakan penertiban. Akibatnya, suasana di lokasi sempat tegang dan diwarnai aksi saling adu argumen antara petugas dan sejumlah pedagang.

Ironisnya, salah satu keluarga WN yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga diduga ikut berpihak kepada keluarganya. ASN tersebut disebut sempat melontarkan kata-kata tidak pantas kepada petugas yang sedang menjalankan tugas di lapangan.
Padahal, pemerintah telah berulang kali melakukan sosialisasi terkait pemindahan pedagang ke lokasi yang lebih representatif, tertata, dan memiliki fasilitas memadai. Penertiban dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan demi menciptakan ketertiban umum dan memastikan pengelolaan lahan pemerintah berjalan sesuai aturan.

Sejumlah pihak menilai, jika sejak awal pengelolaan retribusi dilakukan secara resmi dan transparan tanpa adanya praktik kutipan liar, potensi konflik seperti ini dapat diminimalisir.
Masyarakat pun berharap pemerintah bertindak tegas dan adil tanpa pandang bulu, guna menjaga kewibawaan serta menciptakan ketertiban yang berkelanjutan di Kabupaten Tanah Datar.
GP/MDS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

JMSI

Pages

SELAMAT DATANG DI SEMOGA ANDA PUAS