PADANG (SUMBAR).GP — Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menerima kunjungan Tim Verifikator Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Wakil Wali Kota Padang, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (4/11/2026).
Kunjungan tersebut dihadiri Ketua KI Sumbar Idham Fadhli, Komisioner KI Sumbar Mona Sisca, anggota tim verifikator Tiwi Utami, serta staf panitera KI Sumbar. Turut mendampingi Wakil Wali Kota, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang, Tommy TRD.
Dalam kesempatan itu, Maigus Nasir menyampaikan apresiasi atas kunjungan tim verifikator KI Sumbar. Menurutnya, kegiatan Monev tidak sekadar menjadi agenda penilaian, tetapi juga sarana evaluasi dan pemberian rekomendasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital.
Ia menegaskan, melalui Program Unggulan (Progul) Padang Amanah, Pemerintah Kota Padang berkomitmen memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi publik secara mudah, cepat, dan merata.
"Pemko Padang terus berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi publik melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis digital. Kami berharap masukan dan rekomendasi dari KI Sumbar dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat," ujar Maigus.
Ia menambahkan, melalui Progul Padang Amanah, dirinya bersama Wali Kota Padang terus mendorong digitalisasi dan transparansi dalam pengelolaan informasi pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
Sementara itu, Ketua KI Sumbar, Idham Fadhli, mengapresiasi sambutan Pemko Padang sekaligus komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil Monev tahun sebelumnya.
Idham menilai, pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemko Padang telah berjalan dengan sangat baik. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan Kota Padang meraih peringkat pertama dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik tingkat Sumatera Barat tahun lalu.
"Melalui kunjungan ini, kami melihat langsung pelayanan PPID di Kota Padang sekaligus meninjau tindak lanjut rekomendasi dari penilaian tahun sebelumnya. Kami juga memberikan rekomendasi untuk peningkatan layanan keterbukaan informasi publik ke depan sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," jelas Idham.
Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan secara konsisten, bahkan ditingkatkan dalam penilaian Monev KIP tahun 2026.
Apresiasi serupa disampaikan Komisioner KI Sumbar, Mona Sisca. Ia menilai Pemko Padang menunjukkan respons positif terhadap berbagai rekomendasi dan terus melakukan pembenahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
"Alhamdulillah, rekomendasi Komisi Informasi dari penilaian tahun lalu sudah ditindaklanjuti oleh Pemko Padang. Dari diskusi bersama Kepala Dinas Kominfo, masih terdapat beberapa ruang untuk peningkatan layanan keterbukaan informasi publik ke depan. Terima kasih atas komitmen Pemko Padang terhadap keterbukaan informasi publik," tutur Mona.
Menutup pertemuan tersebut, Maigus Nasir berharap sinergi antara Pemko Padang dan Komisi Informasi Sumbar terus diperkuat. Ia optimistis, komitmen terhadap transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan informasi dapat menjadikan Kota Padang sebagai salah satu rujukan keterbukaan informasi publik di tingkat nasional.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar