Mengapa sengketa transaksi bisnis bernilai sekitar Rp9,6 miliar masuk ke ranah pidana, apa konstruksi dugaan penipuannya, dan sejauh mana penyidik menemukan unsur pidana?
PEKANBARU (RIAU).GP— Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau tengah menyidik perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret nama Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta.
Perkara ini bukan lagi sebatas laporan yang berada pada tahap awal. Penyidik Polda Riau telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/97/IX/RES.1.11/2026/Ditreskrimum, tertanggal 14 September 2026.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol Hasyim Risahondua membenarkan adanya penanganan perkara tersebut.
"Kasus dugaan penipuan dan penggelapan," kata Hasyim saat dikonfirmasi pada Senin (5/10/2026).
Namun, ada satu hal yang harus digarisbawahi. Polda Riau sampai hari ini belum menetapkan Zulmaeta sebagai tersangka. Dalam perkara tersebut, Zulmaeta masih tercatat sebagai terlapor.
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, juga membenarkan bahwa SPDP perkara tersebut telah diterima kejaksaan dan nama Zulmaeta masih tercantum sebagai terlapor.
Dengan demikian, proses hukum kini berada pada tahap penyidikan. Polisi masih mendalami konstruksi perkara, termasuk rangkaian transaksi yang menjadi pokok laporan.
Berawal dari Transaksi Saham RSIA Andini
Zulmaeta, yang juga dikenal sebagai pemilik RSIA Andini Pekanbaru, memiliki versi berbeda mengenai perkara tersebut.
Kepada media, ia menjelaskan persoalan bermula dari transaksi saham RSIA Andini dengan seorang dokter bernama Suryo sekitar 2016.
Menurut Zulmaeta, ketika itu Suryo membeli saham miliknya sekitar 17 persen dengan nilai sekitar Rp4 miliar hingga Rp4,5 miliar. Transaksi tersebut, menurut dia, dilakukan di hadapan notaris dan dituangkan dalam akta.
Dalam perkembangan berikutnya, muncul persoalan terkait pembelian kembali saham tersebut.
Zulmaeta menyebut nilai saham 17 persen itu kemudian diperhitungkan sekitar Rp6,5 miliar.
Persoalan tidak berhenti pada saham.
Menurut penjelasan Zulmaeta, terdapat pula transaksi berkaitan dengan sebidang tanah di kawasan Manggala, Kabupaten Siak, yang kemudian diperhitungkan sekitar Rp3,1 miliar.
Jika kedua komponen tersebut digabungkan, nilai kesepakatan yang disebut Zulmaeta mencapai sekitar Rp9,614 miliar.
Ada Pembayaran Rp1 Miliar dan Cek Bertahap
Zulmaeta mengaku telah membayar Rp1 miliar pada Juni 2025. Sementara sisanya, menurut penjelasannya, mencapai sekitar Rp8,614 miliar.
Ia juga menyebut adanya skema pembayaran melalui cek dengan nilai sekitar Rp787,57 juta per cek untuk sejumlah pembayaran hingga 2026.
Persoalan kemudian berkembang ketika terjadi perbedaan perhitungan mengenai kewajiban pembayaran, termasuk permintaan bunga.
Menurut Zulmaeta, perhitungan dari pihak Suryo kemudian mencapai sekitar Rp11 miliar.
Di sinilah perkara bisnis tersebut kemudian berhadapan dengan proses hukum pidana di Polda Riau.
Zulmaeta Bantah Menipu
Zulmaeta membantah tuduhan telah melakukan penipuan.
Ia menilai persoalan tersebut merupakan sengketa bisnis yang berkaitan dengan transaksi saham, tanah, kewajiban pembayaran serta perbedaan perhitungan nilai dan bunga.
"Saya kan nggak ada menipu dia," ujar Zulmaeta.
Ia juga menyatakan saham yang menjadi objek transaksi belum sepenuhnya beralih nama dan karena itu persoalan kepemilikan saham masih menjadi bagian penting dalam sengketa tersebut.
Zulmaeta mengakui telah memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Riau.
Namun, menurut keterangannya, pemeriksaan tersebut masih menempatkannya sebagai saksi.
"Saya sudah dipanggil, sudah saya terangkan, tapi baru jadi saksi," katanya.
Bola Kini di Tangan Penyidik
Perkara ini menjadi perhatian publik karena melibatkan kepala daerah yang juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha.
Namun secara hukum, status terlapor tidak sama dengan tersangka, dan proses penyidikan juga belum berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana.
Karena itu, titik krusial perkara ini kini berada pada kemampuan penyidik Polda Riau mengurai apakah persoalan tersebut memenuhi unsur pidana penipuan atau penggelapan, atau justru merupakan sengketa keperdataan yang berawal dari hubungan bisnis.
Publik masih menunggu penjelasan polisi mengenai siapa pelapor, konstruksi perkara secara utuh, objek yang dipersoalkan, serta bukti-bukti yang menjadi dasar penyidikan.
Satu hal yang sudah terang. Polda Riau membenarkan perkara tersebut telah masuk tahap penyidikan. Namun sampai Senin (5/10/2026), Zulmaeta belum ditetapkan sebagai tersangka.
#GP | Ce | Tim Redaksi






Tidak ada komentar:
Posting Komentar