PADANG (SUMBAR).GP — Wali Kota Padang Fadly Amran memperkuat implementasi program Smart City dengan menekankan pentingnya sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Digitalisasi pemerintahan ditegaskan tidak boleh berhenti pada penggunaan aplikasi, tetapi harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi, transparan, dan benar-benar dirasakan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Fadly Amran saat memimpin Rapat Smart City bersama pimpinan OPD di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Jumat (9/10/2026). Rapat yang diselenggarakan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan menyelaraskan program pembangunan berbasis teknologi di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Tommy TRD.
Dalam arahannya, Fadly menegaskan bahwa Smart City tidak boleh dipahami sebatas pemanfaatan teknologi atau pengembangan aplikasi digital. Lebih dari itu, konsep kota cerdas harus menjadi instrumen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Setiap perangkat daerah diminta memetakan program serta inovasi sesuai enam dimensi utama Smart City, yakni Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.
Pemahaman dan pelaksanaan konsep tersebut juga harus diteruskan hingga tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan RT dan RW. Langkah ini dinilai penting agar implementasi Smart City tidak hanya berjalan di tingkat pemerintah kota, tetapi terhubung dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka.
Dengan demikian, keberhasilan Smart City tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi yang dikembangkan, melainkan juga dari sejauh mana teknologi mampu memangkas birokrasi, mempermudah akses layanan, mempercepat penyelesaian persoalan warga, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.
Indeks Pemerintahan Digital Capai 1,89
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Tommy TRD melaporkan bahwa capaian sementara Indeks Pemerintahan Digital Kota Padang per 8 Oktober 2026 telah mencapai 1,89.
Angka tersebut melampaui target nasional sebesar 1,7, indeks nasional sebesar 1,43, serta target Pemerintah Kota Padang yang ditetapkan pada angka 1,6.
Capaian ini menjadi indikator positif bagi penguatan transformasi digital di lingkungan Pemko Padang. Namun, capaian indeks tersebut tetap perlu diikuti dengan peningkatan kualitas implementasi, integrasi antarlayanan, serta kemudahan akses bagi masyarakat.
Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap perangkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri dalam membangun sistem digital. Integrasi data, penyederhanaan prosedur, dan konsistensi pelaksanaan program menjadi faktor penting agar transformasi digital tidak sekadar memenuhi indikator penilaian, tetapi menghasilkan perubahan nyata dalam pelayanan pemerintahan.
Pemerintah Kota Padang diharapkan mampu menjadikan capaian tersebut sebagai pijakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern, terbuka, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Pada akhirnya, keberhasilan Smart City Padang bukan hanya ditentukan oleh tingginya indeks pemerintahan digital, melainkan oleh manfaat yang diterima masyarakat: pelayanan yang lebih cepat, birokrasi yang lebih sederhana, informasi yang lebih terbuka, dan pemerintah yang semakin responsif terhadap kebutuhan warganya.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar