PADANG PANJANG (SUMBAR).GP — Penyaluran bantuan sarana produksi pertanian kepada 106 petani terdampak bencana di Kota Padang Panjang mulai menuai pertanyaan. Selain menyangkut ketimpangan penerima di tingkat kelompok tani, sumber data yang menjadi dasar penetapan penerima juga belum sepenuhnya terang.
Pemerintah Kota Padang Panjang sebelumnya menyerahkan bantuan sarana produksi pertanian senilai sekitar Rp400 juta yang bersumber dari dukungan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026. Bantuan berupa bibit, pupuk, pestisida dan plastik mulsa tersebut diperuntukkan bagi petani terdampak bencana, terutama untuk mendukung komoditas padi dan cabai merah.
Namun, setelah bantuan disalurkan, muncul keluhan dari sejumlah petani yang mengaku mengalami dampak bencana serupa tetapi tidak masuk dalam daftar penerima.
Salah satu persoalan mencuat dari Kelompok Tani Jalan Baru. Kelompok yang beranggotakan sekitar 30 orang itu disebut hanya 13 anggota yang tercatat menerima bantuan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan anggota kelompok yang tidak memperoleh bantuan. Mereka mempertanyakan parameter yang digunakan pemerintah dalam menentukan siapa yang masuk daftar penerima dan siapa yang tidak.
“Ini tidak adil, karena kami juga terdampak bencana yang serupa,” ujar Ar, salah seorang anggota kelompok tani yang menyampaikan kekecewaannya.
Sumber Data Berpindah?
Persoalan kemudian berkembang ketika media ini mencoba menelusuri sumber data yang digunakan sebagai dasar penetapan 106 penerima bantuan.
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, Varia Warvis, sebelumnya menjelaskan bahwa data penerima bantuan mengacu pada data dan kriteria yang ada di Dinas Sosial.
“Data kelompok tani yang mendapat bantuan ini mengacu kepada data dan kriteria yang ada di Dinas Sosial,” kata Varia saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Namun, ketika informasi tersebut dikonfirmasi kepada pihak Dinas Sosial, muncul penjelasan berbeda. Data penerima kemudian dikaitkan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
BACA INI:
Kadis Sosial Bantah Data 106 Kelompok Tani Berasal dari Dinsos, Sumber Data Kini Dipertanyakan
Media ini selanjutnya menghubungi Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Panjang, Hendrik, untuk memastikan sumber data tersebut agar tidak simpang siur, Jumat, (02/10/2026).
Hendrik menjelaskan bahwa apabila yang dimaksud adalah Data Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), data tersebut memang bersumber dari BPBD.
Namun, untuk data yang secara spesifik menyangkut kelompok tani dan penerima bantuan pertanian, menurutnya, dinas teknis terkait lebih mengetahui proses pendataan dan penetapannya.
Perbedaan penjelasan antarlembaga inilah yang kemudian menyisakan pertanyaan. Data mana yang sebenarnya digunakan untuk menetapkan 106 petani penerima bantuan?
Apakah daftar tersebut sepenuhnya mengacu pada data R3P, data Dinas Sosial, data kelompok tani, atau merupakan hasil verifikasi dan sinkronisasi beberapa sumber data?
Dalam kesempatan lain, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian juga memberikan penjelasan mengenai anggota kelompok tani yang tidak memperoleh bantuan.
Tanya Kepada Ketua Kelompok
Menurut keterangan yang disampaikan kepada media ini didampingi Kaban BPBD, apabila terdapat anggota kelompok tani yang tidak mendapatkan bantuan, mereka diminta bertanya dan melaporkan persoalan tersebut kepada ketua kelompok masing-masing.
"Sumber data dari dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Kota Padang Panjang. Data ini didapat setelah dilakukan verifikasi kelapangan pasca kejadian bencana hidrometeorologi pada November 2025," katanya.
Pernyataan tersebut membuka persoalan baru yang juga membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Sebab, keluhan petani bukan semata-mata mengenai pembagian bantuan setelah barang diterima kelompok. Sebagian petani justru mempertanyakan mengapa nama mereka sejak awal tidak masuk dalam daftar penerima, padahal mereka mengaku mengalami dampak bencana yang sama.
Karena itu, perlu diperjelas apakah mekanisme pelaporan kepada ketua kelompok tersebut berkaitan dengan persoalan distribusi bantuan di internal kelompok atau menyangkut proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan.
Transparansi Daftar Penerima Diuji
Dengan anggaran sekitar Rp400 juta yang dialokasikan untuk membantu petani terdampak bencana, transparansi basis data menjadi bagian penting yang tidak bisa dilepaskan dari program tersebut.
Pemerintah tentu memiliki alasan dan kriteria dalam menetapkan 106 penerima. Namun, alasan tersebut idealnya dapat dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesan bahwa bantuan hanya dinikmati sebagian anggota kelompok sementara petani lain yang merasa mengalami dampak serupa justru tidak terakomodasi.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana proses verifikasi dilakukan, siapa yang melakukan pendataan, siapa yang memvalidasi, serta apa indikator yang digunakan untuk menentukan petani yang berhak menerima bantuan.
Terlebih, terdapat perbedaan penjelasan mengenai sumber data antara pihak-pihak yang berkaitan dengan program tersebut.
Jika seluruh proses telah dilakukan sesuai ketentuan, membuka basis data dan mekanisme penetapan penerima justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap program bantuan pemerintah.
Sebelumnya Kadis Pertanian Janjikan Klarifikasi
Persoalan ini sebelumnya juga telah dikomunikasikan kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian. Dalam komunikasi melalui WhatsApp, yang bersangkutan menyampaikan kesediaan untuk memberikan klarifikasi secara langsung terkait data bantuan petani.
Namun, hingga pertemuan setelah agenda Sidang Paripurna DPRD Kota Padang Panjang, klarifikasi mengenai sumber data dan mekanisme penetapan penerima bantuan baru dijelaskan, namun belum secara utuh.
Setelah paripurna selesai, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sempat menemui wartawan media ini dan menyampaikan kembali beberapa keterangan mengenai persoalan bantuan tersebut.
Pada kesempatan itu, ia juga sempat memberikan sebuah amplop kepada wartawan.
BACA INI:
106 Petani Terdampak Bencana Terima Bantuan, Kelompok Tani Pertanyakan Kriteria Penerima
Pemberian amplop tersebut belum dapat disimpulkan maksud maupun isinya karena pada saat kejadian wartawan belum sempat meminta penjelasan secara langsung mengenai tujuan pemberian tersebut.
Minggu (04/10/2026) Redaksi media ini minta klarifikasi melalui pesan WhatsApp.
Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.
“Pak Kadis, saya ingin mengklarifikasi kembali terkait bantuan sarana produksi pertanian untuk 106 petani terdampak bencana. Selain soal sumber data penerima, kemarin Bapak juga menyampaikan bahwa anggota kelompok tani yang tidak mendapatkan bantuan diminta melapor kepada ketua kelompok. Mohon penjelasan, apakah hal tersebut berkaitan dengan mekanisme distribusi atau penetapan penerima bantuan? Kemudian, terkait amplop yang Bapak berikan kepada saya setelah paripurna, mohon dijelaskan isi dan maksud pemberian tersebut agar tidak terjadi salah persepsi.”
Tidak lama kemudian Kadis menjawab pesan WhatsApp dan mengulangi klarifikasi yang telah disampaikan di DPRD kemaren.
Walaikumsalam pak...
Sumber data dari dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Kota Padang Panjang. Data ini didapat setelah dilakukan verifikasi kelapangan pasca kejadian bencana hidrometeorologi pada November 2025.
Maaf pak, ttg amplop tu, sabananyo ambo ingin maajak apak ngopi atau makan siang mah, tapi dek kesibukan karajo ndak dapek wakatunyo do. pesannya.
Karena itu, persoalan tersebut juga masih membutuhkan klarifikasi dari pihak Kepala Dinas Pangan dan Pertanian agar tidak menimbulkan salah persepsi.
Pertanyaan yang Kini Menunggu Jawaban
Persoalan bantuan petani ini pada akhirnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang mendapatkan bantuan dan siapa yang tidak.
Ada sejumlah pertanyaan yang kini menunggu jawaban pemerintah.
Siapa yang menyusun daftar 106 penerima?
Dari mana sumber data tersebut?
Siapa yang melakukan verifikasi dan validasi?
Apa kriteria sehingga dari sekitar 30 anggota Kelompok Tani Jalan Baru hanya 13 yang menerima bantuan?
Apakah data R3P BPBD menjadi dasar penetapan penerima atau hanya menjadi salah satu sumber data?
Dan yang tidak kalah penting.
Apakah daftar lengkap 106 penerima beserta dasar penetapannya dapat dibuka kepada publik?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut penting bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan bantuan yang menggunakan anggaran pemerintah benar-benar tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, bagi petani yang terdampak bencana, bantuan bukan sekadar angka dalam daftar penerima. Di baliknya ada lahan yang rusak, modal yang hilang dan harapan untuk kembali bercocok tanam.
Karena itu, ketika data penerima dipertanyakan, yang dibutuhkan bukan sekadar penjelasan lisan, tetapi transparansi data dan mekanisme yang dapat diuji.
#GP | Ce






Tidak ada komentar:
Posting Komentar