PADANG (SUMBAR).GP — Wali Kota Padang Fadly Amran meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat evaluasi, koordinasi dan pengendalian program pembangunan. Permintaan itu disampaikan setelah realisasi fisik dan keuangan kegiatan Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.
Hal tersebut mengemuka dalam Monthly Meeting Pemerintah Kota Padang bersama seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemko Padang, yang dipimpin Fadly Amran di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (14/9/2026).
Rapat bulanan tersebut menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan program sekaligus memastikan berbagai target pembangunan daerah dapat dicapai sesuai perencanaan.
Hadir dalam rapat itu Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, serta seluruh pimpinan OPD.
Realisasi 2026 Belum Sesuai Target
Monthly Meeting diawali pemaparan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi mengenai evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2026.
Dalam pemaparan tersebut disebutkan, realisasi fisik dan keuangan hingga Agustus 2026 masih belum memenuhi capaian yang ditargetkan.
Kondisi itu menjadi perhatian Fadly Amran. Ia meminta seluruh kepala OPD segera mengevaluasi program dan kegiatan masing-masing, terutama terkait kesesuaian antara perencanaan, target dan kemampuan pelaksanaan di lapangan.
Menurut Fadly, target pembangunan harus disusun secara realistis dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintah daerah serta kondisi faktual yang dihadapi dalam pelaksanaan.
“Pastikan kembali perencanaan dan target yang sudah kita tetapkan. Jangan sampai kita memasang target yang terlalu tinggi, tetapi pada pelaksanaannya tidak mampu kita capai. Perencanaan harus realistis, dan disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi yang ada,” tegas Fadly.
Ia mengingatkan kepala OPD agar tidak hanya mengejar capaian administratif. Setiap program yang telah direncanakan harus benar-benar bergerak dan memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Fadly juga meminta penguatan koordinasi lintas sektor karena sejumlah program pemerintah memiliki keterkaitan antarkegiatan dan antar-OPD.
Smart Surau Harus Jadi Ruang Belajar Berkualitas
Dalam rapat tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail memaparkan perkembangan program Smart Surau.
Program tersebut antara lain mencakup pembangunan ruang pembelajaran digital dan penyediaan WiFi gratis. Pada 2026, sebanyak 26 masjid di Kota Padang mendapatkan bantuan hibah untuk pembangunan ruang digital masjid.
Fadly memberikan perhatian khusus terhadap kualitas fasilitas yang dibangun. Ia meminta ruang digital masjid tidak sekadar memenuhi aspek fisik, tetapi benar-benar menjadi ruang belajar yang nyaman, aman dan bermanfaat bagi anak-anak.
“Kita bangun ruang belajar yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk belajar, dilengkapi meja untuk tablet. Anggaran hibah yang kita berikan harus sesuai dengan peruntukannya. Kita juga harus memastikan kualitas ruang digital yang dibangun sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anak-anak,” ujar Fadly.
Ia menegaskan, bantuan hibah harus digunakan sesuai peruntukan. Pengawasan terhadap proses pembangunan dan pemanfaatan fasilitas juga perlu diperkuat agar program Smart Surau memberikan manfaat jangka panjang.
Program ini diharapkan tidak hanya memperluas akses pembelajaran berbasis teknologi, tetapi juga memperkuat fungsi masjid sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan dan pembinaan generasi muda.
3.206 UMKM Dapat Bantuan Pascabencana
Agenda berikutnya diisi pemaparan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius terkait program bantuan rehabilitasi bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana banjir Sumatera pada November 2025.
Kota Padang mendapatkan alokasi bantuan bagi 3.206 pelaku usaha dengan total nilai mencapai Rp9,6 miliar.
Bantuan tersebut diarahkan untuk membantu pelaku UMKM memulihkan aktivitas usaha setelah terdampak bencana.
Fadly menekankan pentingnya akurasi data penerima. Menurutnya, setiap bantuan pemerintah harus benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria dan terdampak bencana.
“Begitu juga dengan para pelaku UMKM yang terdampak bencana dan mendapatkan bantuan, pendataannya harus jelas dan akurat. Jangan sampai ada yang tertinggal sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan,” katanya.
Ia meminta OPD terkait memastikan proses pendataan dan penyaluran berlangsung transparan, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain ketepatan penerima, pemerintah juga diminta melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan bantuan agar benar-benar mendukung pemulihan usaha masyarakat.
Padang Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos
Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya selanjutnya memaparkan perkembangan program digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos).
Kota Padang menjadi salah satu dari tujuh kota di Pulau Sumatera yang ditetapkan sebagai pilot project digitalisasi bansos.
Program tersebut diarahkan untuk mempercepat sekaligus meningkatkan efektivitas pendataan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Melalui sistem digital, pemerintah diharapkan dapat melakukan pemutakhiran data penerima secara lebih cepat dan akurat serta mengurangi potensi kesalahan dalam penyaluran.
Namun, Fadly mengingatkan agar transformasi digital tidak justru menciptakan kelompok masyarakat yang tertinggal karena keterbatasan akses teknologi.
“Pastikan seluruh masyarakat terdata dengan baik. Jangan sampai karena kita menggunakan sistem digital, justru ada masyarakat yang selama ini belum tersentuh teknologi menjadi tertinggal,” tegasnya.
Karena itu, proses pendataan harus tetap dilakukan secara menyeluruh dan mengedepankan prinsip inklusivitas.
OPD Mulai Siapkan Program 2027
Selain mengevaluasi program 2026, Fadly Amran meminta seluruh kepala OPD mulai mematangkan program pembangunan untuk Tahun Anggaran 2027.
Perencanaan tersebut harus disusun lebih matang dan memiliki keterkaitan dengan visi pembangunan Kota Padang, termasuk mendukung arah Padang sebagai smart city dan kota sehat.
Fadly juga mendorong OPD lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan dan tidak hanya bergantung pada APBD.
“Kami juga meminta seluruh kepala OPD untuk terus berinovasi. Jangan hanya bergantung pada anggaran APBD saja, tetapi harus mampu mencari sumber-sumber pendanaan dari pusat atau kolaborasi lainnya,” ungkapnya.
Menurut Fadly, keterbatasan fiskal daerah harus dijawab dengan kreativitas dan kemampuan membangun kolaborasi. OPD perlu aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, lembaga sosial maupun pihak lain sesuai ketentuan.
Sejumlah Isu Strategis Ikut Disorot
Dalam arahannya, Fadly juga menyoroti sejumlah agenda strategis yang membutuhkan perhatian dan koordinasi lintas sektor.
Di antaranya kelanjutan kerja sama dengan Hildesheim, bantuan dan penyaluran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD agar tepat sasaran, bantuan spesifik BAZNAS, pemeliharaan keindahan dan estetika kota, penerapan KUHP, hingga penanganan persoalan narkoba.
Khusus terkait Pokir DPRD dan bantuan spesifik BAZNAS, Fadly menekankan pentingnya ketepatan sasaran serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, persoalan kebersihan dan estetika kota juga menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan wajah Kota Padang sebagai daerah perkotaan sekaligus salah satu tujuan wisata di Sumatera Barat.
Fadly meminta kebersihan, keindahan, ketertiban dan estetika kota dijaga secara konsisten.
Di bidang sosial dan keamanan, penanganan narkoba juga harus menjadi perhatian bersama. Pemko Padang akan terus mendorong sinergi dengan berbagai unsur terkait untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi muda.
Monthly Meeting Harus Melahirkan Langkah Konkret
Menutup arahannya, Fadly meminta Monthly Meeting tidak berhenti sebagai forum penyampaian laporan, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian persoalan.
Setiap target pembangunan, kata dia, harus dipantau secara berkala, baik dari sisi fisik maupun keuangan.
Jika ditemukan kendala, OPD diminta segera mencari solusi dan melakukan koordinasi agar persoalan tidak menumpuk hingga akhir tahun.
“Yang paling penting adalah koordinasi dan pengendalian. Jangan menunggu sampai akhir tahun baru melihat capaian. Setiap bulan harus kita evaluasi, sehingga kalau ada masalah bisa segera kita selesaikan,” ujar Fadly.
Ia berharap seluruh jajaran Pemko Padang memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
Dengan evaluasi rutin, perencanaan yang realistis, penguatan koordinasi serta inovasi dalam mencari sumber pendanaan, Pemko Padang diharapkan mampu menjaga pelaksanaan program tetap berada pada jalur target pembangunan.
Monthly Meeting tersebut sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan besarnya anggaran, tetapi juga kualitas perencanaan, kecepatan pelaksanaan, koordinasi lintas sektor dan kemampuan pemerintah memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar