Sumber: Pos Metro Medan
JAKARTA (DKI).GP — Pergantian Menteri Keuangan secara mendadak mengguncang panggung politik dan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dicopot Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9/2026), hanya beberapa jam setelah ia mengungkap dugaan permainan dalam pengawasan perpajakan dan menyoroti 40 perusahaan baja asal China yang disebut belum memenuhi kewajiban pajaknya secara utuh.
Purbaya kemudian digantikan Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menandai pergantian Menteri Keuangan untuk ketiga kalinya dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo.
Yang membuat pergantian ini menjadi sorotan bukan semata-mata pergantian pejabatnya, melainkan momentumnya.
Beberapa jam sebelum kabar pencopotannya mencuat, Purbaya sedang berbicara terbuka mengenai dugaan kebocoran penerimaan negara. Dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (14/9/2026), ia mengungkap adanya sekitar 40 perusahaan baja asal China yang menurutnya tidak membayar kewajiban pajak secara penuh.
Purbaya bahkan mengaku telah memerintahkan aparat pajak melakukan pemeriksaan.
Namun, menurut pengakuannya, perintah tersebut tidak serta-merta dijalankan.
"Saya perintahkan pegawai pajak untuk periksa, satu pun enggak diperiksa. Jadi, dari situ saya gampang menyimpulkan, pasti mereka main sebagian," kata Purbaya dalam rapat tersebut.
Pernyataan itu menjadi salah satu bagian paling keras dari penjelasan Purbaya mengenai pembenahan sektor perpajakan.
Ia juga menyebut salah satu perusahaan baja memiliki kewajiban pajak sedikitnya sekitar Rp200 miliar. Jika pemeriksaan dilakukan secara lebih mendalam, nilai kewajiban tersebut menurut Purbaya berpotensi mendekati Rp1 triliun.
Bahkan dalam penjelasan lainnya, Purbaya menyebut dari daftar 40 perusahaan tersebut baru satu perusahaan yang diperiksa dan memperkirakan potensi kebocoran dari keseluruhan kasus bisa mencapai Rp4–5 triliun.
Dari Rapat DPD ke Istana
Drama politik itu kemudian terjadi di tengah rapat.
Saat Purbaya masih mengikuti rapat bersama Komite IV DPD RI, ia menerima telepon dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pimpinan rapat kemudian memberikan kesempatan kepada Purbaya untuk menerima telepon tersebut di luar ruang rapat.
Setelah keluar dari ruangan, Purbaya tidak kembali mengikuti rapat seperti sebelumnya.
Beberapa waktu kemudian, kabar mengenai pergantian dirinya sebagai Menteri Keuangan mulai beredar dan akhirnya dikonfirmasi pemerintah.
Telepon yang awalnya terlihat seperti jeda singkat dalam sebuah rapat ternyata menjadi awal berakhirnya perjalanan Purbaya sebagai bendahara negara.
Presiden Prabowo kemudian melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru.
Kebetulan Waktu yang Mengundang Pertanyaan
Di sinilah kontroversi politiknya bermula.
Purbaya dicopot pada hari yang sama ketika ia secara terbuka mengungkap dugaan permainan dalam pengawasan pajak dan mempertanyakan mengapa puluhan perusahaan baja yang telah diperintahkan untuk diperiksa belum seluruhnya disentuh.
Apakah pencopotan itu berkaitan dengan pernyataan Purbaya soal dugaan kebocoran pajak?
Belum ada bukti yang dapat memastikan hubungan tersebut.
Pemerintah juga tidak secara terbuka menyatakan bahwa pengungkapan dugaan permainan pajak menjadi alasan pencopotan Purbaya. Reuters melaporkan tidak ada alasan spesifik yang diberikan pemerintah terkait pemberhentian tersebut.
Karena itu, hubungan sebab-akibat antara dua peristiwa tersebut masih sebatas pertanyaan publik, bukan fakta yang telah terkonfirmasi.
Namun, dari sisi politik komunikasi, timing pergantian itu jelas menjadi sorotan.
Purbaya baru saja berbicara mengenai dugaan kebocoran penerimaan negara. Beberapa jam kemudian, kursi Menteri Keuangan berpindah tangan.
Pertanyaan Besarnya Kini Bukan Lagi Sekadar Pergantian Menteri
Pergantian Purbaya kini menyisakan sejumlah pertanyaan yang jauh lebih besar.
Bagaimana kelanjutan pemeriksaan terhadap 40 perusahaan baja yang sebelumnya disoroti?
Apakah pemeriksaan akan tetap berjalan?
Bagaimana nasib dugaan potensi penerimaan negara yang disebut Purbaya bisa mencapai triliunan rupiah?
Dan yang paling penting, apakah agenda pembenahan internal Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai akan diteruskan dengan intensitas yang sama?
Pertanyaan tersebut penting karena persoalan yang diungkap Purbaya bukan sekadar menyangkut seorang menteri.
Jika benar terdapat kebocoran penerimaan negara akibat lemahnya pengawasan atau dugaan permainan oknum, persoalannya menyentuh langsung kepentingan fiskal negara.
Sebaliknya, apabila tudingan tersebut tidak terbukti, pemerintah juga memiliki kewajiban menjelaskan kepada publik agar tidak muncul persepsi bahwa proses penegakan dan pemeriksaan pajak dipengaruhi kepentingan politik.
Kursi Menteri Boleh Berganti, Pemeriksaan Jangan Berhenti
Purbaya sendiri sebelumnya menegaskan tidak akan berkompromi terhadap praktik yang menurutnya merugikan negara.
Ia bahkan menyatakan pembenahan perpajakan dan Bea Cukai harus dilakukan tanpa kompromi.
Kini Purbaya telah meninggalkan kursi Menteri Keuangan.
Namun, persoalan yang ia buka belum otomatis ikut meninggalkan meja Kementerian Keuangan.
Justru di sinilah ujian bagi Menteri Keuangan baru Suahasil Nazara dimulai.
Publik akan menunggu apakah daftar 40 perusahaan baja tersebut tetap diperiksa, apakah potensi penerimaan negara benar-benar ditagih, dan apakah dugaan permainan dalam pengawasan pajak akan ditelusuri sampai tuntas.
Sebab pada akhirnya, yang harus dipertahankan bukan kursi seorang menteri, melainkan uang negara.
Dan ketika seorang pejabat kehilangan jabatan setelah membuka persoalan serius di institusinya sendiri, satu hal yang paling dibutuhkan publik bukan spekulasi.
Melainkan transparansi.
#GP | Ce | #Sumber : Pos Metro Medan | Tim Redaksi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar