Padang (SUMBAR).GP — Pemerintah Kota Padang tidak ingin pembangunan fisik berhenti pada ukuran proyek selesai dikerjakan. Di tengah ambisi menjadikan Padang sebagai kota metropolitan, kualitas konstruksi, kerapian, estetika, hingga fungsi ruang publik mulai ditempatkan sebagai bagian dari standar baru pembangunan kota.
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan hal itu saat memimpin rapat paparan desain pekerjaan fisik 2026 bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (1/9/2026).
“Menuju kota metropolitan, kita harus memastikan pembangunan menggunakan bahan kelas satu dan dikerjakan dengan rapi. Pasar juga harus menjadi tempat yang nyaman dan menarik, bahkan dapat menjadi bagian dari destinasi wisata,” ujar Fadly.
Pernyataan tersebut memperlihatkan perubahan cara pandang terhadap pembangunan fisik. Infrastruktur tidak semata diposisikan sebagai bangunan atau fasilitas yang harus selesai pada tahun anggaran berjalan, tetapi sebagai bagian dari wajah kota yang akan digunakan masyarakat dalam jangka panjang.
Karena itu, Fadly meminta kualitas material dan hasil pekerjaan menjadi perhatian sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Kerapian pembangunan juga menjadi bagian penting agar berbagai proyek yang tersebar di sejumlah kawasan tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa memperkuat penataan kota.
Pasar Tak Lagi Sekadar Tempat Berdagang
Salah satu kawasan yang mendapat perhatian besar adalah Pasar Raya Padang.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Fizlan Setiawan memaparkan sejumlah pekerjaan yang berkaitan dengan pembenahan kawasan perdagangan. Agenda tersebut antara lain pembenahan fasad pertokoan Merlin dan Koppas Plaza, perbaikan fasad Pasar Raya Padang Fase I hingga VI, pengadaan kamera pengawas atau CCTV, serta pembenahan kios dan basement Pasar Raya Fase VII.
Pengembangan juga diarahkan ke kawasan kuliner Gang Rajawali.
Bagi Fadly, pembenahan pasar tidak cukup hanya memperbaiki bangunan. Kawasan perdagangan perlu ditata agar lebih nyaman, menarik, dan memiliki daya tarik yang dapat mendukung aktivitas ekonomi sekaligus pariwisata.
Gagasan itu menempatkan pasar sebagai bagian dari ruang kota, bukan sekadar tempat bertemunya pedagang dan pembeli.
Dengan pendekatan tersebut, pembenahan Pasar Raya memiliki dimensi yang lebih luas: memperbaiki fungsi perdagangan sekaligus membentuk kawasan perkotaan yang lebih tertata.
Infrastruktur Dasar Tetap Menjadi Prioritas
Di balik agenda mempercantik wajah kota, persoalan infrastruktur dasar tetap menjadi pekerjaan penting.
Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri melaporkan sejumlah pekerjaan irigasi dan drainase di wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi. Pekerjaan tersebut mendapat dukungan anggaran Transfer ke Daerah sekitar Rp50 miliar.
Penanganan infrastruktur pascabencana menjadi penting bagi Padang mengingat sistem drainase dan pengendalian air berkaitan langsung dengan ketahanan kota menghadapi bencana hidrometeorologi.
Selain itu, PUPR memaparkan rencana rehabilitasi kawasan air mancur Pasar Raya dan penataan Pantai Padang.
Dengan demikian, pembangunan yang dibahas dalam rapat tersebut bergerak pada dua sisi sekaligus. Pemerintah kota berupaya memperbaiki infrastruktur dasar yang menyangkut keselamatan dan kenyamanan warga, sekaligus menata ruang-ruang kota yang menjadi etalase Padang.
Ruang Publik dan Ekonomi Kreatif
Agenda pembangunan juga menyentuh ruang publik dan sektor ekonomi kreatif.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Fadelan Fitra Masta memaparkan rencana pembangunan toilet digital di kawasan Taman Rimbo Kaluang. Sementara itu, Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Dinas Pariwisata Zahirwan menyampaikan rencana pengadaan gerobak bagi pelaku ekonomi kreatif.
Program tersebut menunjukkan bahwa penataan fisik mulai diarahkan untuk mendukung aktivitas masyarakat. Fasilitas publik tidak hanya dituntut berfungsi, tetapi juga harus memberikan kenyamanan dan mendukung aktivitas ekonomi maupun pariwisata.
Di sektor permukiman, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto melaporkan progres pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Balai Gadang, Lambung Bukik Sungkai, dan Pauh. Rehabilitasi rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) juga masuk dalam agenda yang dibahas.
Tantangan Setelah Proyek Selesai
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa serta jajaran OPD terkait, termasuk DLH, Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Pariwisata.
Banyaknya proyek yang dipaparkan menunjukkan luasnya agenda pembangunan fisik Padang pada 2026. Namun, tantangan pemerintah kota bukan semata memastikan proyek terealisasi.
Tantangan berikutnya adalah memastikan kualitas pembangunan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ambisi menuju kota metropolitan pada akhirnya tidak cukup diwujudkan melalui pembangunan fisik yang lebih banyak. Kota metropolitan membutuhkan ruang publik yang nyaman, kawasan perdagangan yang tertata, infrastruktur dasar yang andal, lingkungan yang bersih, hunian yang layak, serta kawasan wisata yang mampu memberikan nilai ekonomi.
Di titik itulah penekanan Fadly mengenai material kelas satu dan pekerjaan yang rapi memperoleh makna lebih luas.
Pembangunan yang dikerjakan hari ini akan menentukan seperti apa wajah Padang beberapa tahun ke depan. Jika kualitas menjadi ukuran sejak awal, proyek fisik tidak berhenti sebagai pekerjaan tahunan, tetapi dapat menjadi bagian dari transformasi kota.
Padang kini tidak hanya dituntut membangun lebih banyak, tetapi juga membangun lebih baik.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar