Padang (SUMBAR).GP — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sumatera Barat akan menggelar pelantikan kepengurusan yang dirangkai dengan Seminar Nasional dan Anugerah JMSI Sumbar 2026, Sabtu (29/8/2026).
Kegiatan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat.
Seminar nasional mengangkat tema “Pengakuan Eksistensi Hukum Pidana Adat dan Tantangan Kodifikasi serta Batasan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional.” Tema ini dinilai relevan dengan Sumatera Barat yang memiliki kekayaan hukum adat dan kearifan lokal.
Seminar menghadirkan Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Bupati Padang Pariaman Dr. H. John Kennedy Aziz, SH, MH, serta akademisi Universitas Andalas Dr. Yoserwan, SH, M.Hum, LLM. Diskusi dipandu Dr. Muhammad Taufik, M.Si.
Ketua JMSI Sumbar Aguswanto mengatakan kegiatan tersebut tidak sekadar seremoni organisasi, tetapi menjadi ruang untuk memperkuat profesionalisme media siber sekaligus membangun dialog antara pers, pemerintah, akademisi dan masyarakat.
Menurutnya, media siber menghadapi tantangan besar di tengah derasnya arus informasi, disinformasi dan perubahan pola konsumsi berita masyarakat.
“Media siber harus hadir bukan sekadar sebagai pihak yang paling cepat memberitakan sebuah peristiwa, tetapi sebagai institusi yang mampu memastikan informasi yang diterima publik benar, berimbang, dan memiliki nilai kepentingan umum,” ujar Aguswanto.
Ia menegaskan, kecepatan pemberitaan harus tetap diiringi verifikasi, etika jurnalistik, independensi dan tanggung jawab kepada publik.
Selain pelantikan dan seminar, rangkaian kegiatan juga diisi Anugerah JMSI Sumbar 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada berbagai pihak yang dinilai memberikan kontribusi positif.
Aguswanto juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah atas dukungan terhadap keberadaan dan kegiatan JMSI Sumbar.
Ia menegaskan, dukungan pemerintah terhadap pers harus tetap ditempatkan dalam kerangka kemitraan tanpa mengurangi independensi media.
“Pers tetap harus kritis, independen, dan berani menyampaikan fakta. Pemerintah membutuhkan pers sebagai kontrol, sementara pers membutuhkan ruang yang sehat untuk menjalankan fungsi jurnalistiknya,” tegasnya.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, JMSI Sumbar berharap dapat memperkuat organisasi sekaligus mendorong terciptanya ekosistem media siber yang profesional, sehat, independen, dan bertanggung jawab.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar