Padang Panjang(SUMBAR).GP— Arah kebijakan anggaran Kota Padang Panjang untuk 2027 mulai menemukan titik temu. Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027, Jumat (7/8/2026).
Kesepakatan itu dicapai setelah pembahasan panjang yang tidak hanya menyentuh proyeksi pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga menempatkan sejumlah program prioritas pemerintah daerah sebagai fokus penganggaran tahun depan.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kota Padang Panjang tersebut dipimpin Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar, Imbral, SE, didampingi Wakil Ketua DPRD Mardiansyah, S.Kom dan Nurafni Fitri, SH.
Sejumlah anggota Banggar turut hadir, yakni Mahdelmi, S.Sos, Hendra Saputra, SH, Kiki Anugerah Dia, SE, Amrizal, ST, dan Hendrico. Rapat juga dihadiri Sekretaris DPRD Martoni, S.Sos, M.Si bersama jajaran sekretariat.
Dari pihak pemerintah daerah, TAPD dipimpin Asisten II Setdako Padang Panjang, Indra Gusnady. Hadir pula Kepala Bappeda, Kepala BPKD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bagian Kesra, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Kepala Dinas Perkim LH, serta jajaran terkait.
Menentukan Prioritas
Pembahasan KUA-PPAS 2027 mencakup proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan, hingga program pembangunan yang akan dijalankan pemerintah daerah.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah, Banggar memberikan sejumlah masukan dan pendalaman terhadap usulan program perangkat daerah. Orientasinya, anggaran yang disusun tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan birokrasi, tetapi memiliki dampak yang terukur bagi masyarakat.
Banggar meminta penganggaran 2027 diarahkan untuk mengoptimalkan visi, misi, serta program unggulan (Progul) Wali Kota Padang Panjang.
Sejumlah agenda strategis masuk dalam perhatian Banggar. Di antaranya pembenahan Islamic Center, revitalisasi Pasar Pusat, penataan pedestrian dan jalan protokol, pengembangan kawasan Lubuk Mata Kucing, pembenahan GOR Chatib Sulaiman Bancah Laweh, serta pengembangan Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM).
Sektor pariwisata juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah didorong menggelar berbagai event berskala regional maupun nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Tidak hanya pembangunan kawasan dan pariwisata, program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga diminta mendapatkan dukungan anggaran. Beasiswa, bedah rumah, dan sejumlah program unggulan lainnya menjadi bagian dari agenda yang dinilai perlu memperoleh alokasi memadai.
Pelayanan Publik Tak Boleh Terpinggirkan
Banggar juga menyoroti kebutuhan anggaran untuk pelayanan publik. Salah satunya memastikan ketersediaan anggaran bagi gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Perhatian serupa diberikan kepada tenaga kesehatan di RSUD Kota Padang Panjang. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Di sektor pendidikan, Banggar meminta Dana BOS Daerah pada Dinas Pendidikan tetap menjadi prioritas. Anggaran pendidikan diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga memberikan dukungan terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Setelah melalui rangkaian pembahasan, Banggar DPRD dan TAPD akhirnya menyepakati Rancangan KUA dan PPAS APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut menjadi pijakan awal bagi legislatif dan eksekutif dalam menentukan arah pembangunan Kota Padang Panjang pada 2027. Tantangannya kini adalah memastikan program yang telah menjadi prioritas tersebut benar-benar diterjemahkan ke dalam APBD yang efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selanjutnya, hasil kesepakatan Banggar DPRD dan TAPD akan dibawa ke Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Panjang untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota terhadap Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027.
Persetujuan bersama tersebut selanjutnya menjadi bagian dari tahapan penyusunan Rancangan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2027 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar