Padang(SUMBAR).GP – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat langkah pengawasan distribusi BBM subsidi guna mengatasi antrean panjang yang selama ini terjadi di sejumlah SPBU.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Mahyeldi Ansharullah saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian BBM Bersubsidi bersama bupati, wali kota, Forkopimda, dan Pertamina di Auditorium Gubernuran Padang, Kamis (4/6/2026) kemaren.
Mahyeldi menilai antrean BBM tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap distribusi barang dan perekonomian daerah. Berdasarkan hasil evaluasi, salah satu penyebab utama kelangkaan solar subsidi adalah penyalahgunaan distribusi untuk aktivitas tambang ilegal.
Karena itu, gubernur meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian BBM Bersubsidi serta memperkuat pengawasan bersama TNI, Polri, dan Pertamina agar penyaluran subsidi tepat sasaran.
"Kita harus memastikan BBM subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak," tegas Mahyeldi.
Ia juga mengingatkan penerapan kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan pribadi maksimal 50 liter per hari yang berlaku sejak 1 April 2026.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Herianto mengungkap sejumlah modus penyalahgunaan BBM subsidi, seperti penggunaan kendaraan yang dimodifikasi, kendaraan tidak layak operasi, hingga barcode palsu. Untuk itu, Satgas Pengawasan terus melakukan inspeksi mendadak bersama aparat kepolisian dan Hiswana Migas.
Meski kuota BBM subsidi nasional tahun 2026 mengalami penurunan, Pemprov Sumbar optimistis distribusi akan lebih tertib melalui digitalisasi dan pengawasan yang lebih ketat.
Rakor tersebut ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh bupati dan wali kota se-Sumbar untuk melaksanakan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengendalian BBM Bersubsidi, sebagai upaya mewujudkan distribusi yang tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat.
#GP | Ce | Red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar