Padang Panjang(SUMBAR).GP— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, di Ruang Sidang DPRD, Jumat (5/6/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Imbral, SE, didampingi Wakil Ketua DPRD Mardiansyah, S.Kom dan Nurafni Fitri, SH. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Allex Saputra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.
Paripurna tersebut menjadi bagian dari mekanisme pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, sekaligus wadah bagi fraksi-fraksi DPRD untuk menyampaikan evaluasi, masukan, serta sejumlah catatan strategis terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran.
Fraksi Gerindra, melalui juru bicaranya, Yudha Prasetia menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp100,42 miliar atau 89,07 persen dari target sebesar Rp112,74 miliar. Menurut fraksi ini, capaian tersebut menunjukkan masih perlunya langkah-langkah inovatif dalam mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, khususnya pada sektor pajak dan retribusi.
Selain meminta penjelasan terkait tidak tercapainya target PAD, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang berasal dari belanja pegawai, rendahnya serapan belanja modal, serta efektivitas penganggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) agar ke depan lebih efisien dan tepat sasaran.
Sementara itu, Fraksi NasDem yang disampaikan Robi Zamora, ST menekankan, pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Fraksi ini mendorong lahirnya berbagai inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah serta memperkuat kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.
NasDem juga mengingatkan agar alokasi pembangunan lebih difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sorotan serupa disampaikan Fraksi PAN melalui Yandra Yane, SE. Fraksi ini menilai rendahnya realisasi PAD perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah melalui evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemungutan pajak dan retribusi, penguatan pengawasan untuk mencegah kebocoran penerimaan, serta upaya menggali sumber-sumber pendapatan baru.
Fraksi PAN juga menyoroti masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, rendahnya penyerapan belanja daerah, besarnya SiLPA Tahun Anggaran 2025, serta rencana kenaikan tarif dasar air yang dinilai harus tetap memperhatikan aspek keadilan sosial, perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah, dan peningkatan mutu pelayanan.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa melalui Puji Hastuti, A.Md memberikan perhatian khusus terhadap belum optimalnya realisasi pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama PAD. Fraksi ini meminta pemerintah menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi serta strategi yang akan diterapkan untuk meningkatkan pendapatan daerah pada tahun-tahun mendatang.
Meski mengapresiasi peningkatan pendapatan dari sektor lain-lain PAD yang sah, fraksi tersebut tetap mengingatkan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Dari aspek belanja, perhatian juga diberikan terhadap rendahnya realisasi belanja subsidi, efektivitas belanja pegawai, minimnya serapan belanja modal, serta rendahnya penggunaan BTT yang hanya terealisasi sekitar 10 persen dari total anggaran yang tersedia.
Sementara itu, Fraksi PBB-PKS yang disampaikan Amrizal, ST menyoroti sejauh mana realisasi belanja daerah sebesar Rp531,65 miliar mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi ini mempertanyakan efektivitas berbagai program pemerintah dalam menekan angka kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta meningkatkan kualitas pendidikan. PBB-PKS juga mengingatkan bahwa perekonomian daerah masih menghadapi tantangan akibat dampak bencana banjir dan longsor yang sempat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain meminta penjelasan terkait rendahnya realisasi BTT serta belum optimalnya capaian pajak dan retribusi daerah, fraksi tersebut mendorong pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan investasi, pengembangan sektor produktif, dan perluasan peluang kerja bagi generasi muda.
Berbagai pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD tersebut mencerminkan fungsi pengawasan legislatif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Melalui kritik konstruktif, masukan, dan rekomendasi yang diberikan, DPRD berharap pelaksanaan APBD pada masa mendatang dapat semakin efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar