 |
| Walikota Padang Panjang diwakili Kepala Dinas Kominfo Drs. Ampera, SH, M. Si. Ikut Menandatangani Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Kantor BPS. (Foto: Kominfo) |
Padang Panjang(SUMBAR).GP- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja dan pelayanan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Panjang lakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Video Conference bersama BPS Provinsi Sumatera Barat yang dicanangkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. Irwan Prayitno S. Psi, M. Sc, Rabu (17/06/2020).
Pencanangan tersebut dilakukan di Kantor BPS masing-masing Kabupaten/Kota se Sumbar diikuti dengan penandatanganan oleh Kepala BPS, Walikota Padang Panjang diwakili Asisten I Bidang Bidang Pemerintahan dan Kesra Syahdanur, SH, MM, Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang Dwi Indrayati, SH, MH, Kepala Pengadilan Negeri Supardi, SH, MH, Kepala Kemenag Drs. Gusman Piliang, MM dan Kepala Dinas Kominfo Drs. Ampera, SH, M. Si.
Diwaktu bersamaan, Walikota Padang Panjang diwakili Asisten I yang menyaksikan langsung pencanangan tersebut mengucapkan apresiasi kepada BPS yang telah memberikan pelayanan yang baik terutama dalam sensus penduduk.
"Berkat layanan yang diberikan, BPS Padang Panjang menjadi peringkat terbaik pertama di Sumbar dibanding BPS Kabupaten/Kota lainnya dalam data sensus penduduk yang mencapai 41 persen, tentu kami yakin kedepannya BPS akan lebih meningkatkan layanannya," ujar Asiaten I Syahdanur.
Disamping itu, pihaknya juga mengatakan, pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM saat ini sebelumnya telah dilakukan oleh BPS.
Sementara itu Kepala BPS Kota Padang Panjang Arius Jonnaidi, SE, ME menambahkan dengan adanya pencanangan ini diharapkan berdampak positof terhadap BPS untuk mewujudkan visi BPS yaitu sebagai Penyedia Data Statistik Terpercaya untuk semua.
"Kami berharap agar seluruh elemen masyarakat, mulai dari jajaran Pemerintahan Daerah, akademisi, para pengamat serta pemerhati pembangunan untuk dapat memberi dukungan sehingga dapat berdaya guna untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi daerah serta mewujudkan tatanan zonasi yang berintegritas dan berkinerja unggul," jelasnya.
#GP | DF | CI | Release Kominfo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar