YUDI LATIF SINDIR KERAS STANDAR GANDA POLITIK: JANGAN HANYA GIBRAN JADI KAMBING HITAM, SEMUA PENIKMAT KEKUASAAN HARUS BERTANGGUNG JAWAB - Go Parlement | Portal Berita

YUDI LATIF SINDIR KERAS STANDAR GANDA POLITIK: JANGAN HANYA GIBRAN JADI KAMBING HITAM, SEMUA PENIKMAT KEKUASAAN HARUS BERTANGGUNG JAWAB

Selasa, November 17, 2026


PADANG (SUMBAR).GP— Kritik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam polemik politik pascakemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran kembali mendapat sorotan. Kali ini, cendekiawan sekaligus mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudi Latif, melontarkan kritik keras terhadap pihak-pihak yang dinilainya menerapkan standar ganda dalam menyikapi persoalan tersebut.


Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya yang diakses pada Jumat (13/11/2026), Yudi menilai tidak adil apabila seluruh persoalan etika politik hanya diarahkan kepada Gibran, sementara pihak-pihak lain yang turut memperoleh jabatan dan keuntungan politik dari kemenangan pasangan tersebut justru seolah terbebas dari tuntutan pertanggungjawaban.


Ia bahkan menyebut sikap demikian sebagai bentuk "kemunafikan etis".


Menurut Yudi, apabila persoalan yang dipersoalkan memang menyangkut prinsip etika dan integritas dalam proses politik, maka standar pertanggungjawabannya harus berlaku menyeluruh. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap figur atau kelompok tertentu hanya karena mereka berada dalam lingkaran kekuasaan.


"Semua pihak yang mendapat jabatan dan keuntungan politik dari kemenangan pasangan Prabowo-Gibran harus meletakkan jabatan," tulis Yudi.


Pernyataan tersebut menyiratkan kritik yang lebih luas daripada sekadar persoalan posisi politik Gibran. Yudi seolah mengingatkan bahwa tanggung jawab moral tidak boleh dipersempit menjadi persoalan satu orang, sementara pihak-pihak lain yang menikmati hasil dari proses politik yang sama tetap mempertahankan posisi dan kepentingannya.


Pemilu Dipersoalkan, Etika Kekuasaan Kembali Diuji


Lebih jauh, Yudi tidak hanya mempersoalkan sikap sejumlah pihak terhadap Gibran. Ia juga mempertanyakan legitimasi moral dan prosedural Pemilu yang mengantarkan pasangan Prabowo-Gibran meraih kemenangan.


Secara tegas, ia menyebut proses Pemilu tersebut cacat secara prosedural sekaligus moral. Bahkan, Yudi mendorong agar persoalan itu diselesaikan melalui penyelenggaraan Pemilu ulang.


"Pemilu cacat prosedur dan cacat moral. Harus segera dilakukan Pemilu ulang," tegasnya.


Pernyataan ini merupakan kritik politik yang serius karena tidak lagi berhenti pada perdebatan mengenai figur, melainkan menyentuh persoalan integritas proses demokrasi, konsistensi etika politik, dan tanggung jawab mereka yang memperoleh legitimasi kekuasaan melalui hasil Pemilu tersebut.


Di tengah polemik yang terus berkembang, kritik Yudi menghadirkan satu pertanyaan mendasar: jika persoalan yang dipersoalkan menyangkut etika dan moralitas politik, mengapa pertanggungjawabannya hanya dituntut dari satu figur?


Sebab, dalam prinsip demokrasi, etika kekuasaan semestinya tidak mengenal tebang pilih. Jabatan bukan sekadar hak untuk menikmati kemenangan politik, tetapi juga mengandung kewajiban mempertanggungjawabkan proses dan konsekuensi yang melahirkannya.


#GP | Ce 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

JMSI

Pages

SELAMAT DATANG DI SEMOGA ANDA PUAS