Sidang Etik Listyo Sigit Pekan Depan: Kasus Penyadapan Prabowo Masuk Babak Penentuan - Go Parlement | Portal Berita

Sidang Etik Listyo Sigit Pekan Depan: Kasus Penyadapan Prabowo Masuk Babak Penentuan

Selasa, November 17, 2026

 


Jakarta(DKI). GP- Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada pekan depan. Sidang ini menjadi salah satu proses penting setelah Listyo ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang mengguncang tubuh Polri.


Kepastian mengenai sidang etik tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa, 17 November 2026. Namun, Polri belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaan sidang maupun siapa saja yang akan duduk sebagai ketua dan anggota majelis.


“Sidang etik dijadwalkan minggu depan,” kata Isir. Polri menyatakan waktu pelaksanaan akan disampaikan kemudian kepada media. Artinya, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana proses etik terhadap seorang mantan Kapolri yang terseret kasus dugaan penyadapan akan dijalankan.


Perkara ini bukan kasus biasa. Listyo Sigit merupakan salah satu dari empat tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh. Polisi menduga aktivitas penyadapan tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026.


Selain Listyo, tiga nama lain yang disebut sebagai tersangka adalah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi pemecatan, sedangkan Eko Hadi menjalani sidang etik pada 17 November 2026. Slamet Uliandi belum menjalani sidang karena masih menjalani perawatan kesehatan.


Kasus tersebut juga berkembang menjadi penyidikan yang lebih luas. Polri sebelumnya menyebut adanya dugaan penyadapan terhadap bukan hanya Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat. Karena itu, perkara ini berpotensi membuka persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar pelanggaran etik internal kepolisian.


Yang membuat kasus ini semakin menjadi sorotan adalah posisi Listyo dalam struktur kekuasaan sebelum terseret perkara. Ia merupakan mantan Kapolri dan kemudian disebut sebagai Kepala Kantor Staf Presiden. Dalam perkembangan penyidikan, Polri menyebut Listyo sebagai salah satu tersangka yang harus mempertanggungjawabkan dugaan keterlibatannya dalam perkara tersebut.


Sidang etik nantinya akan menjadi salah satu ujian bagi Polri dalam menunjukkan transparansi dan keseriusan menangani dugaan pelanggaran yang melibatkan perwira tinggi. Publik tentu akan menunggu apakah proses tersebut mampu menjawab sejumlah pertanyaan besar mengenai dugaan penyadapan, siapa yang terlibat, bagaimana mekanismenya berjalan, dan sejauh mana tanggung jawab masing-masing tersangka.


Kasus ini juga tidak berhenti pada persoalan etik. Penyidik masih mengembangkan perkara pidananya, termasuk dugaan akses ilegal dan persoalan data elektronik. Dengan demikian, sidang etik Listyo Sigit pekan depan bukan sekadar agenda internal Polri, tetapi menjadi bagian dari rangkaian proses hukum yang dapat menentukan arah pengungkapan kasus penyadapan Prabowo.


Kini pertanyaan terbesar bukan hanya kapan sidang digelar, tetapi apa yang akan terungkap setelah proses etik tersebut berjalan. Dengan posisi Listyo sebagai mantan Kapolri dan statusnya sebagai tersangka, sidang ini berpotensi menjadi salah satu momentum paling menentukan dalam upaya Polri membongkar secara utuh kasus dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah jenderal.


#GP | DEF

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

JMSI

Pages

SELAMAT DATANG DI SEMOGA ANDA PUAS