AGAM (SUMBAR).GP — Dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Sumatera Barat. Kali ini, sebuah truk tangki berkapasitas 5.000 liter bernomor polisi BM 8441 RF, bertuliskan PT AJO, menjadi sorotan setelah diduga mengangkut solar subsidi yang disebut-sebut akan digunakan untuk kebutuhan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pascabencana di Kabupaten Agam, yang dikerjakan PT Hutama Karya (HK).
Temuan ini memunculkan sejumlah pertanyaan serius. Mulai dari asal-usul solar, legalitas badan usaha pengangkut, status kendaraan, hingga kemungkinan adanya pihak-pihak yang melindungi distribusi BBM bersubsidi tersebut.
Jika dugaan ini terbukti, persoalannya bukan sekadar penyalahgunaan BBM subsidi, melainkan juga menyangkut pengawasan distribusi energi negara dan akuntabilitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Pengakuan Sopir: Solar Berasal dari Gudang di Payakumbuh
Sebagaimana diberitakan oleh media Bapermennews dan Laksusnews. Truk tangki berwarna biru-putih terpantau melintas di jalur Padang Pariaman sebelum akhirnya berhenti di sebuah rumah makan.
Saat dikonfirmasi, pengemudi yang diketahui bernama Jafar Rambe mengaku hanya bertugas sebagai kurir lapangan untuk mengantarkan muatan ke lokasi proyek.
Namun, keterangan yang disampaikan sopir justru membuka persoalan baru. Jafar menyebutkan bahwa 5.000 liter solar yang dibawanya merupakan milik seseorang berinisial J dan berasal dari sebuah gudang penyimpanan di kawasan Payakumbuh.
Keterangan tersebut menjadi petunjuk awal yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum. Pertanyaan mendasarnya, dari mana solar tersebut diperoleh, siapa yang mengumpulkannya, siapa pemilik sebenarnya, dan melalui mekanisme apa BBM itu didistribusikan?
Apabila solar tersebut benar berasal dari penyelewengan alokasi subsidi, maka terdapat dugaan rantai distribusi ilegal yang perlu diungkap dari sumber pengadaan hingga pengguna akhir.
Legalitas PT AJO dan Izin Pengangkutan Dipertanyakan
Persoalan berikutnya menyangkut legalitas badan usaha yang mengoperasikan kendaraan tersebut.
Penelusuran terhadap identitas perusahaan dan dokumen perizinan menjadi penting untuk memastikan apakah PT AJO benar memiliki izin usaha yang sesuai untuk melakukan kegiatan pengangkutan BBM.
Sesuai ketentuan sektor hilir minyak dan gas bumi, kegiatan pengangkutan BBM merupakan kegiatan usaha yang harus memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Karena itu, perlu dilakukan verifikasi terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB), perizinan berusaha sektor migas, serta dokumen operasional perusahaan.
Demikian pula status armada pengangkut harus dipastikan melalui instansi berwenang.
Apabila perusahaan maupun kendaraan tersebut tidak memiliki perizinan yang dipersyaratkan, maka aktivitas pengangkutan BBM yang dilakukan berpotensi mengandung pelanggaran hukum.
Redaksi memandang persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari Kementerian ESDM, BPH Migas, serta aparat penegak hukum.
Nomor Polisi BM 8441 RF dan Spesifikasi Tangki Perlu Diaudit
Selain legalitas perusahaan, identitas kendaraan juga menyisakan sejumlah pertanyaan.
Truk tangki tersebut menggunakan nomor polisi BM 8441 RF, yang merupakan kode registrasi kendaraan wilayah Riau.
Namun, keabsahan nomor polisi, identitas pemilik kendaraan, serta kesesuaian spesifikasi teknis armada belum dapat dipastikan hanya melalui pengamatan lapangan.
Untuk itu, diperlukan pemeriksaan resmi melalui Samsat dan Dinas Perhubungan guna memastikan kesesuaian nomor registrasi, dokumen kendaraan, serta hasil uji berkala atau KIR.
Pemeriksaan juga perlu mencakup kapasitas tangki, konstruksi kendaraan, dan kelayakan teknisnya sebagai angkutan bahan bakar.
Jika ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen kendaraan dengan kondisi fisik di lapangan, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dugaan Keterlibatan Oknum Aparat Harus Diusut
Hal lain yang menambah serius persoalan ini adalah munculnya komunikasi telepon dari seorang pria berinisial A yang, menurut keterangan sopir, disebut-sebut sebagai anggota TNI AD.
Pria tersebut diduga berupaya mengamankan muatan dan menyebut bahwa solar itu berasal dari oknum TNI AL di Pekanbaru.
Informasi tersebut masih berupa keterangan yang perlu diverifikasi. Namun, apabila benar terdapat keterlibatan anggota aparat dalam rantai distribusi BBM ilegal, persoalan ini tidak boleh berhenti pada pemeriksaan sopir maupun operator kendaraan.
Institusi terkait perlu melakukan klarifikasi dan pemeriksaan internal untuk memastikan apakah terjadi pencatutan nama institusi atau memang terdapat keterlibatan oknum.
Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun.
PT Hutama Karya Jangan Lepas Tangan
Sorotan berikutnya tertuju kepada PT Hutama Karya selaku kontraktor pelaksana proyek SPAM pascabencana di Kabupaten Agam.
Sebagai perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut, manajemen HK perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pengadaan BBM untuk kebutuhan operasional proyek.
Apakah perusahaan memiliki kontrak resmi dengan pemasok BBM?
Siapa vendor penyedia bahan bakar?
Apakah setiap pengiriman disertai dokumen pembelian, surat jalan, serta bukti asal-usul BBM?
Pertanyaan ini penting karena proyek yang dikerjakan untuk kepentingan masyarakat tidak boleh menjadi tempat masuknya BBM bersubsidi yang peruntukannya telah ditetapkan bagi kelompok masyarakat tertentu.
Jika benar terdapat pasokan solar subsidi ke proyek tersebut, perlu ditelusuri siapa yang memesan, siapa yang menyetujui penggunaan, serta apakah pihak kontraktor mengetahui asal-usul bahan bakar yang dipasok.
Transparansi dan audit rantai pasok menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban korporasi.
Ancaman Pidana hingga 6 Tahun Penjara dan Denda Rp60 Miliar
Dari aspek hukum, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar bagi pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.
Penerapan pasal tentu harus didasarkan pada hasil penyidikan, pembuktian unsur tindak pidana, serta peran masing-masing pihak.
Aparat Diminta Telusuri Rantai Distribusi dari Hulu ke Hilir
Kasus ini tidak cukup hanya berhenti pada pemeriksaan kendaraan dan pengemudi.
Aparat penegak hukum perlu menelusuri dugaan rantai distribusi secara menyeluruh, mulai dari sumber perolehan solar, gudang penyimpanan di Payakumbuh, pemilik muatan, operator kendaraan, dokumen pengangkutan, hingga pihak yang diduga menjadi pengguna akhir.
Pemeriksaan juga perlu diarahkan pada kemungkinan adanya jaringan penampungan dan distribusi BBM bersubsidi yang beroperasi lintas daerah.
Sebab, apabila BBM subsidi benar-benar dialihkan untuk kebutuhan proyek komersial, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat subsidi tersebut.
Redaksi GP membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan koreksi seluas-luasnya kepada PT AJO, PT Hutama Karya, Jafar Rambe, pihak berinisial J dan A, serta seluruh pihak terkait lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Publik berhak mengetahui dari mana asal 5.000 liter solar tersebut, siapa yang mengendalikan distribusinya, dan apakah ada pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi ini.
Investigasi akan terus berlanjut.
#GP | Tim Redaksi






Tidak ada komentar:
Posting Komentar