Jakarta(DKI). GP– Pergantian Kapolri ternyata belum mengakhiri perbincangan soal penyegaran elite aparat penegak hukum dan keamanan di era Presiden Prabowo Subianto. Kini, dua nama yang masih bertahan dari pemerintahan Joko Widodo kembali menjadi sorotan, yakni Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Wacana pergantian kedua pejabat tersebut muncul di tengah upaya Prabowo membangun konsolidasi pemerintahan sendiri. Pengamat politik Citra Institute Efriza bahkan mendorong agar penyegaran tidak berhenti di Polri, tetapi dilanjutkan ke pucuk pimpinan TNI dan Kejaksaan Agung. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi Prabowo untuk mengganti keduanya.
Sorotan terhadap Agus tidak lepas dari rekam jejaknya sebagai Panglima TNI yang dilantik Jokowi pada 22 November 2023. Sementara Burhanuddin telah menduduki kursi Jaksa Agung sejak Oktober 2019 dan kembali dipercaya Prabowo setelah pergantian pemerintahan pada 2024. Dua posisi strategis itu membuat keduanya menjadi bagian dari pejabat era Jokowi yang masih bertahan di pemerintahan Prabowo.
Menurut Efriza, momentum pergantian Kapolri dapat menjadi pintu masuk bagi Prabowo untuk mengevaluasi pucuk pimpinan aparat lainnya. Pergantian tersebut dinilai dapat memperkuat persepsi bahwa pemerintahan Prabowo benar-benar memiliki arah kepemimpinan sendiri dan tidak lagi dibayangi oleh pemerintahan sebelumnya.
Namun, isu tersebut tidak otomatis berarti Agus dianggap tidak loyal kepada Prabowo. Pengamat BRIN Firman Noor menilai Agus sejauh ini masih menunjukkan profesionalisme dan belum memperlihatkan sikap yang berseberangan dengan pemerintahan saat ini. Karena itu, keputusan mengganti atau mempertahankannya tetap harus didasarkan pada kalkulasi strategis Presiden, kebutuhan organisasi TNI, serta profesionalisme militer.
Jika Prabowo benar-benar ingin mengganti Panglima TNI, prosesnya juga tidak bisa dilakukan secara sepihak seperti pergantian menteri. Presiden harus mengajukan calon pengganti kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Hingga 10 November 2026, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan surat presiden terkait pergantian Panglima TNI belum diterima DPR.
Nama ST Burhanuddin juga berada dalam radar wacana penyegaran. Ia telah memimpin Kejaksaan Agung lebih dari tujuh tahun sejak pertama kali dilantik Jokowi pada Oktober 2019. Pada awal Oktober 2026, isu pergantian Jaksa Agung sempat mencuat, tetapi Burhanuddin membantah dirinya akan diganti dan sampai kini masih menjalankan tugas sebagai Jaksa Agung.
Berbeda dengan Panglima TNI, pergantian Jaksa Agung berada langsung dalam kewenangan Presiden. Karena itu, secara politik dan administratif, Prabowo memiliki ruang lebih besar untuk menentukan apakah Burhanuddin tetap dipertahankan atau digantikan. Meski begitu, pengamat mengingatkan agar pergantian tidak dilakukan semata-mata dengan alasan membersihkan pejabat yang dianggap sebagai warisan Jokowi.
Di titik inilah persoalan menjadi sensitif. Pemerintahan Prabowo harus membuktikan bahwa penyegaran pejabat strategis dilakukan berdasarkan kebutuhan negara, bukan sekadar perang pengaruh antarkelompok politik. Jika pergantian hanya dibaca sebagai aksi “bersih-bersih” terhadap orang Jokowi, langkah tersebut berisiko memunculkan pertanyaan baru mengenai independensi institusi TNI dan Kejaksaan Agung.
Sebaliknya, jika pergantian dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, regenerasi, dan strategi pemerintahan ke depan, perubahan pucuk pimpinan dapat menjadi bagian dari konsolidasi negara. Tantangannya adalah memastikan loyalitas aparat tetap diarahkan kepada negara dan konstitusi, bukan kepada figur presiden maupun kekuatan politik tertentu.
Untuk saat ini, belum ada keputusan resmi mengenai nasib Agus Subiyanto maupun ST Burhanuddin. Keduanya masih menjalankan tugas masing-masing. Namun, setelah pergantian Kapolri, tekanan untuk melakukan penyegaran di tubuh TNI dan Kejaksaan Agung semakin terbuka menjadi isu politik nasional.
Pertanyaan besarnya kini adalah apakah Prabowo akan berhenti pada pergantian Kapolri atau melanjutkan perombakan ke dua institusi strategis lainnya. Jika Panglima TNI dan Jaksa Agung benar-benar masuk daftar evaluasi, peta kekuasaan pemerintahan Prabowo berpotensi kembali berubah. Untuk saat ini, keputusan itu masih berada di tangan Presiden.
#GP | DEF






Tidak ada komentar:
Posting Komentar