RANTAI PASOK EMAS ILEGAL SOLSEL DIUNGKAP, TOKO EMAS DI PARIAMAN DISEBUT JADI PENAMPUNG - Go Parlement | Portal Berita

RANTAI PASOK EMAS ILEGAL SOLSEL DIUNGKAP, TOKO EMAS DI PARIAMAN DISEBUT JADI PENAMPUNG

Senin, November 09, 2026


Dugaan Penampungan dan Peleburan Emas Hasil PETI Mencuat, Aparat Diminta Telusuri Jaringan Hilir hingga ke Pemasaran


PADANG (SUMBAR).GP— Praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tidak hanya tertuju pada aktivitas pengerukan emas secara ilegal di kawasan tambang, tetapi juga mengarah pada dugaan jaringan penampung yang disebut-sebut berada di luar daerah.


Informasi yang berkembang mengindikasikan adanya dugaan aliran emas hasil aktivitas PETI di Solok Selatan menuju Kota Pariaman. Dalam sejumlah pemberitaan media daring, yakni Cakra Garuda News dan Laksus News, Toko Emas Sinar Agung yang berlokasi di Kota Pariaman disebut-sebut sebagai salah satu tempat penampungan emas tersebut.


Emas yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan ilegal itu disebut ditampung, kemudian dilebur sebelum kembali diperjualbelikan melalui jalur perdagangan emas umum.


Jika informasi ini benar, persoalan PETI di Solok Selatan bukan lagi sebatas aktivitas penambangan ilegal di lokasi tambang. Ada dugaan mata rantai ekonomi yang lebih luas, mulai dari penambang, pengepul, penampung, hingga pihak yang diduga memasarkan kembali hasil tambang tersebut.


Dugaan Jaringan Hilir Mulai Disorot


Informasi mengenai dugaan penampungan emas tersebut diperkuat dengan keterangan seorang warga yang mengaku mengetahui alur perdagangan emas dimaksud.


"Informasinya memang begitu, Pak. Emas ilegal dari Solok Selatan itu ditampung di Pariaman. Toko Sinar Agung sebagai pengepulnya. Setelah itu emasnya dilebur dan dijual lagi," ungkap seorang warga yang mengetahui informasi tersebut, Selasa (27/10/2026).


Kendati demikian, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut. Belum dapat dipastikan volume emas yang diduga mengalir, frekuensi transaksi, maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam rantai perdagangan tersebut.


Namun, dugaan ini patut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Sebab, selama hasil tambang ilegal masih memiliki jalur pemasaran dan pembeli, aktivitas PETI berpotensi terus berlangsung karena adanya kepastian pasar bagi emas yang dihasilkan.


Dengan demikian, penanganan PETI tidak cukup hanya berhenti pada penertiban alat berat, penangkapan pekerja tambang, ataupun penindakan di lokasi pengerukan. Aparat juga perlu menelusuri jalur distribusi, sumber pembiayaan, jaringan pengepul, hingga pihak yang diduga menampung dan memperdagangkan hasil tambang ilegal.


Pasal 161 UU Minerba, Penampung Juga Terancam Pidana


Secara hukum, penindakan terhadap praktik pertambangan ilegal tidak hanya menyasar pelaku yang melakukan aktivitas penambangan secara langsung.


Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) juga mengatur larangan terhadap pihak yang menampung, memanfaatkan, mengolah, memurnikan, mengangkut, maupun menjual mineral yang tidak berasal dari pemegang izin pertambangan yang sah.


Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 161 UU Minerba. Pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.


Sementara itu, Pasal 158 mengatur ancaman pidana bagi pihak yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.


Artinya, apabila dugaan penampungan dan perdagangan emas hasil PETI tersebut terbukti, pihak yang terlibat dalam mata rantai distribusi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai peran dan alat bukti yang ditemukan.


Aparat Diminta Telusuri dari Hulu hingga Hilir


Di sisi lain, dampak PETI tidak hanya menyangkut persoalan pelanggaran hukum dan kerugian negara. Aktivitas pertambangan tanpa pengelolaan lingkungan yang memadai juga berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem, sedimentasi sungai, serta pencemaran akibat penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses pengolahan emas.


Karena itu, aparat penegak hukum, khususnya Polda Sumatera Barat dan jajaran kepolisian terkait, perlu memberikan perhatian terhadap dugaan rantai perdagangan emas ilegal ini.


Penelusuran semestinya dilakukan secara menyeluruh, mulai dari lokasi tambang di Solok Selatan, jalur pengangkutan, jaringan pengepul, hingga tempat yang diduga menjadi penampung dan pemasarannya.


Penindakan terhadap PETI akan sulit memberikan efek jera apabila hanya menyasar pekerja di lapangan, sementara dugaan jaringan ekonomi yang menampung dan memperdagangkan hasil tambang tidak tersentuh.


Catatan Redaksi


Pemberitaan ini merupakan informasi awal berdasarkan sejumlah sumber dan pemberitaan media daring serta keterangan warga. Penyebutan Toko Emas Sinar Agung Kota Pariaman dalam berita ini masih sebatas dugaan yang memerlukan verifikasi dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.


Redaksi GOPARLEMENT membuka ruang seluas-luasnya kepada pemilik maupun pengelola Toko Emas Sinar Agung untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, dan hak jawab atas informasi yang berkembang.


Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh keterangan yang berimbang dan memastikan akurasi informasi.


Publik tentu menunggu langkah aparat penegak hukum untuk mengungkap apakah benar terdapat jaringan penampungan emas hasil PETI lintas daerah, sekaligus memastikan siapa saja pihak yang bertanggung jawab apabila dugaan tersebut terbukti.


#GP | TIM REDAKSI GOPARLEMENT


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

JMSI

Pages

SELAMAT DATANG DI SEMOGA ANDA PUAS