PADANG (SUMBAR).GP — Wali Kota Padang Fadly Amran melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Pertemuan tersebut membahas percepatan pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi November 2025.
Audiensi itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, serta Kepala Dinas Pertanahan Raf Indria.
Selain membahas pembangunan Huntap, pertemuan tersebut juga menyinggung penataan kawasan di sekitar PT Pelindo Regional 2 Teluk Bayur.
Dalam kesempatan itu, Fadly Amran menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan seluas 12 hektare untuk mendukung pembangunan hunian layak bagi masyarakat korban bencana. Namun, pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan Huntap Balai Gadang masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Pemko Padang memperkirakan kebutuhan anggaran untuk penyelesaian PSU tersebut mencapai Rp25 miliar hingga Rp30 miliar pada tahun anggaran 2027.
Fadly menjelaskan, saat ini terdapat dua lokasi pembangunan Huntap yang disiapkan pemerintah untuk menampung masyarakat terdampak bencana, yakni di Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, dan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.
"Kami menyiapkan dua lokasi pembangunan Huntap untuk membangun rumah bagi korban bencana, yaitu di Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, dan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Pembangunan dilakukan oleh Kementerian PKP, Buddha Tzu Chi, dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN)," terang Fadly.
Ia berharap Kementerian PKP dapat memfasilitasi kelanjutan pembangunan infrastruktur pendukung agar kawasan hunian tersebut benar-benar siap ditempati masyarakat.
"Kami berharap Bapak Menteri dapat memfasilitasi kelanjutan pembangunan infrastruktur tersebut. Sebab, penyelesaian Huntap tidak hanya soal pembangunan rumah, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat tinggal dengan layak dan memperoleh kesejahteraan setelah menempati hunian baru," tambahnya.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait mendorong pemerintah daerah agar lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan. Menurutnya, percepatan pembangunan tidak semestinya hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kepala daerah harus mampu mencari berbagai peluang pembiayaan kreatif, termasuk melalui kolaborasi dengan BUMN, sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," tegas Maruarar.
Dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat penyelesaian infrastruktur Huntap di Kota Padang. Dengan demikian, masyarakat terdampak bencana tidak hanya memperoleh tempat tinggal permanen, tetapi juga lingkungan permukiman yang layak, aman, dan didukung fasilitas dasar yang memadai.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar