Emas Rp10 Miliar Hendak Diselundupkan, Konferensi Pers Bea Cukai Justru Minim Penjelasan - Go Parlement | Portal Berita

Emas Rp10 Miliar Hendak Diselundupkan, Konferensi Pers Bea Cukai Justru Minim Penjelasan

Rabu, November 18, 2026


PADANG (SUMBAR).GP — Upaya penyelundupan empat kilogram emas batangan bernilai sekitar Rp10 miliar melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) semestinya menjadi momentum bagi Bea Cukai untuk membuka secara terang konstruksi perkara, potensi pelanggaran kepabeanan, hingga kemungkinan adanya jaringan di balik pengiriman emas tersebut.


Namun, konferensi pers yang digelar Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur di Aula Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Rabu (18/11/2026), justru menyisakan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab.


Agenda yang dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB itu baru dimulai sekitar pukul 13.50 WIB. Keterlambatan hampir satu jam tersebut menjadi catatan awal dalam kegiatan yang semestinya menjadi ruang keterbukaan informasi kepada publik.


Konferensi pers dipimpin langsung Kepala Bea Cukai Teluk Bayur, Ade Zirwan, serta dihadiri Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kapolres Padang Pariaman AKBP Riyana Purwasari, S.H., S.I.K., M.I.K., dan perwakilan InJourney Airports.


Ironisnya, di tengah besarnya nilai komoditas yang hendak diselundupkan dan perhatian publik terhadap kasus tersebut, agenda justru berlangsung singkat. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dibatasi hanya tiga pertanyaan sebelum akhirnya ditutup.


Nilai Rp10 Miliar, Pertanyaan Mendasar Tak Terjawab


Persoalan yang lebih substansial muncul ketika awak media mempertanyakan estimasi potensi kerugian negara dari upaya penyelundupan emas bernilai sekitar Rp10 miliar tersebut.


Pertanyaan mendasar itu tidak memperoleh jawaban pasti dari jajaran pimpinan Bea Cukai Teluk Bayur.


Padahal, informasi mengenai potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi, kewajiban kepabeanan, serta aspek fiskal lainnya merupakan bagian penting untuk menjelaskan dimensi perkara kepada masyarakat.


Memang, nilai barang yang hendak diselundupkan tidak otomatis identik dengan nilai kerugian negara. Namun, justru karena itu diperlukan penjelasan berbasis perhitungan dan ketentuan yang berlaku, bukan sekadar membiarkan pertanyaan publik menggantung.


Ketidakmampuan memberikan penjelasan yang memadai dalam forum resmi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kesiapan data dan materi yang telah dipersiapkan sebelum kasus diumumkan kepada publik.


Empat Batang Emas Disembunyikan dalam Sepatu


Kasus ini menyangkut seorang warga negara asing (WNA) asal Malaysia berinisial CMG (34), yang diduga berupaya membawa keluar empat batang emas dengan kadar kemurnian di atas 99 persen.


Modus yang diungkap dalam konferensi pers tersebut terbilang tidak biasa, yakni menyembunyikan emas batangan di dalam sepatu.


Dengan nilai komoditas yang mencapai sekitar Rp10 miliar, publik tentu berhak mengetahui lebih jauh bagaimana emas tersebut diperoleh, siapa pemilik sebenarnya, ke mana tujuan pengirimannya, serta apakah terdapat pihak lain yang terlibat dalam upaya pengeluaran emas tersebut.


Apakah perkara ini hanya melibatkan seorang penumpang atau terdapat jaringan yang lebih luas? Bagaimana proses pemeriksaan dan pengawasan hingga upaya tersebut berhasil digagalkan?


Pertanyaan-pertanyaan itu penting dijawab agar penanganan perkara tidak berhenti sebatas pengungkapan pelaku yang tertangkap di bandara.


Konferensi Pers Bukan Sekadar Seremoni


Kekecewaan awak media semakin terasa ketika ruang konfirmasi dibatasi secara ketat. Dari sesi tanya jawab yang berlangsung sekitar 20 menit, wartawan hanya diberi kesempatan mengajukan tiga pertanyaan.


Pembatasan tersebut tentu menjadi kewenangan penyelenggara dalam mengatur jalannya kegiatan. Namun, ketika kasus yang dipaparkan menyangkut komoditas bernilai miliaran rupiah dan dugaan pelanggaran hukum lintas negara, ruang klarifikasi seharusnya diberikan secara proporsional.


Konferensi pers lembaga negara bukan sekadar agenda seremonial untuk menyampaikan keberhasilan penindakan. Lebih dari itu, forum tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban institusi kepada masyarakat.


Jika pertanyaan substantif belum dapat dijawab dalam forum resmi, Bea Cukai semestinya menyediakan penjelasan lanjutan melalui keterangan tertulis maupun akses konfirmasi kepada pejabat yang berwenang.


Publik tidak cukup hanya disuguhi angka fantastis nilai barang sitaan. Masyarakat juga membutuhkan penjelasan mengenai proses penindakan, potensi penerimaan negara, pertanggungjawaban pengawasan, dan perkembangan penyidikan.


Terlebih, perkara ini disebut berkaitan dengan Pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan. Karena itu, penanganannya perlu dikawal secara transparan hingga seluruh fakta hukum terungkap.


Kini, pertanyaan yang patut dijawab bukan hanya bagaimana empat kilogram emas itu berhasil digagalkan, tetapi juga siapa yang berada di balik upaya penyelundupan tersebut dan apakah ada mata rantai lain yang belum terungkap.


Transparansi bukan pilihan bagi lembaga publik, melainkan bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat.


#GP | Ce | Redaksi



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

JMSI

Pages

SELAMAT DATANG DI SEMOGA ANDA PUAS