BUKITTINGGI (SUMBAR).GP — Kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi agenda pemerintah pusat kembali menguji konsistensi prioritas belanja pemerintah daerah. Di tengah dorongan menekan pengeluaran nonprioritas, Pemerintah Kota Bukittinggi justru merealisasikan pengadaan sembilan unit kendaraan dinas baru bagi pejabat eselon II dengan nilai mencapai Rp5,294 miliar.
Pengadaan tersebut menjadi perhatian banyak kalangan, karena pemerintah pusat melalui berbagai kebijakan fiskal terus mendorong pengendalian belanja, penajaman prioritas, dan optimalisasi penggunaan uang negara agar lebih berdampak terhadap masyarakat.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD menjadi salah satu pijakan kebijakan tersebut. Instruksi yang ditetapkan pada 22 Januari 2025 itu mengarahkan kepala daerah melakukan evaluasi belanja, membatasi kegiatan pendukung yang tidak prioritas, serta memfokuskan anggaran pada target kinerja pelayanan publik.
Bahkan, memasuki Triwulan IV 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara kembali mengeluarkan Surat Nomor S-708/MK.03/2026 tertanggal 8 Oktober 2026. Kebijakan tersebut mengarahkan kementerian dan lembaga melakukan penghematan perjalanan dinas hingga 30 persen serta menunda pengadaan kendaraan bermotor baru yang belum direalisasikan atau dikontrakkan pada 8 Oktober 2026.
Langkah itu merupakan bagian dari upaya menjaga disiplin fiskal dan mengendalikan defisit APBN agar tetap di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dalam konteks tersebut, keputusan Pemko Bukittinggi membeli sembilan kendaraan dinas baru patut mendapat penjelasan lebih mendalam, terutama menyangkut urgensi kebutuhan, waktu pengadaan, sumber anggaran, dan pertimbangan skala prioritas.
Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, sebelumnya menjelaskan delapan kendaraan yang dibeli merupakan mobil merek Jetour semi-hybrid dengan harga Rp588 juta per unit. Sementara satu unit lainnya adalah Mitsubishi Pajero seharga Rp590 juta.
Dengan demikian, total pengadaan mencapai Rp5,294 miliar.
Rismal beralasan peremajaan dilakukan karena kendaraan lama telah digunakan lebih dari sepuluh tahun dan dinilai kurang mendukung mobilitas pejabat eselon II, khususnya dalam menjalankan agenda kerja di luar daerah.
Ia juga menyebut penggunaan kendaraan semi-hybrid dipilih karena dinilai lebih hemat bahan bakar, sementara fasilitas pengisian daya kendaraan listrik di Bukittinggi masih terbatas.
Namun, argumentasi efisiensi tersebut perlu diperkuat dengan data konkret. Berapa penghematan bahan bakar yang dapat diperoleh? Berapa biaya pemeliharaan kendaraan lama dibandingkan kendaraan baru? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi kendaraan senilai miliaran rupiah tersebut memberikan manfaat ekonomis?
Persoalan lain muncul ketika Pemko Bukittinggi juga merencanakan penambahan kendaraan dinas pada 2027 hingga seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terpenuhi.
Rencana tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai arah kebijakan belanja daerah. Apakah pengadaan kendaraan baru memang menjadi kebutuhan mendesak seluruh perangkat daerah, atau masih terdapat kebutuhan pelayanan publik yang lebih prioritas untuk didanai?
Rismal menyatakan pengadaan kendaraan baru tidak mengganggu alokasi anggaran pelayanan dinas. Kendaraan lama milik pejabat eselon II nantinya dialihkan untuk operasional pejabat eselon III, sedangkan kendaraan lama pejabat eselon III akan dilelang untuk menambah PAD.
Meski demikian, publik tetap berhak mengetahui rincian perencanaan dan realisasi anggaran tersebut, termasuk mekanisme pengadaan, status kontrak, sumber pembiayaan, serta rencana pelelangan aset kendaraan lama.
Perlu ditegaskan, kebijakan penundaan pengadaan kendaraan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-708/MK.03/2026 secara khusus ditujukan kepada kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Karena itu, penerapannya terhadap pemerintah daerah perlu dilihat berdasarkan ketentuan yang secara khusus mengatur APBD.
Namun, substansi kebijakan nasional tersebut memberikan pesan yang jelas mengenai pentingnya disiplin fiskal dan ketepatan menentukan prioritas belanja.
Pada akhirnya, persoalan pengadaan mobil dinas Bukittinggi bukan semata-mata tentang boleh atau tidaknya pemerintah membeli kendaraan baru. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah sejauh mana kebutuhan tersebut telah diuji berdasarkan urgensi, efisiensi, dan manfaatnya bagi penyelenggaraan pemerintahan.
Sebab, di tengah tuntutan efisiensi anggaran, setiap keputusan menggunakan uang rakyat semestinya dapat dijelaskan secara terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
#GP | Ce






Tidak ada komentar:
Posting Komentar