Jakarta(DKI). GP- Kursi Jaksa Agung kembali menjadi pusat perhatian. Di tengah isu perombakan pejabat tinggi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Noor Rachmad, mendadak mencuat sebagai sosok yang disebut berpeluang menggantikan ST Burhanuddin. Spekulasi pergantian pucuk pimpinan Kejaksaan Agung ini pun kembali memanaskan situasi di lingkungan Korps Adhyaksa.
Isu pergantian tersebut sebenarnya bukan cerita baru. Kabar mengenai kemungkinan Noor Rachmad menggantikan ST Burhanuddin sudah beredar sejak akhir September 2026. Bahkan, Noor sempat dikabarkan masuk dalam agenda pemanggilan Presiden Prabowo ke Istana Negara pada 30 September 2026. Namun, agenda tersebut ternyata tidak terealisasi.
Justru sehari setelah kabar pemanggilan Noor mencuat, ST Burhanuddin terlihat mendatangi Istana Kepresidenan pada 1 Oktober 2026. Kedatangan Jaksa Agung itu langsung memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depan jabatannya. Publik pun bertanya-tanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan evaluasi kepemimpinan Kejaksaan Agung atau sekadar agenda rutin dengan Presiden.
Ketika dikonfirmasi mengenai isu pencopotan dirinya, ST Burhanuddin memberikan jawaban singkat. Ia membantah kabar bahwa dirinya akan digeser dari posisi Jaksa Agung. Bantahan tersebut belum sepenuhnya menghentikan spekulasi, terlebih nama Noor Rachmad kembali disebut dalam pemberitaan sebagai kandidat potensial penggantinya.
Noor Rachmad bukan figur sembarangan di lingkungan Kejaksaan. Ia merupakan jaksa senior yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk Jampidum dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Pengalaman panjang tersebut membuat namanya memiliki rekam jejak kuat dalam struktur penegakan hukum nasional.
Setelah memasuki masa purnatugas, Noor tetap memiliki hubungan dengan lingkungan Korps Adhyaksa melalui organisasi Keluarga Besar Purna Adhyaksa (KBPA). Pada Desember 2025, ia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum KBPA periode 2025–2030. Menariknya, ST Burhanuddin juga tercatat sebagai Dewan Pembina organisasi tersebut.
Keterkaitan keduanya dalam organisasi purnabakti Kejaksaan menjadi fakta menarik di tengah isu pergantian Jaksa Agung. Keduanya bahkan pernah berada dalam satu forum ketika ST Burhanuddin menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional KBPA. Namun, kedekatan dalam organisasi tersebut tentu tidak bisa dijadikan bukti bahwa pergantian pimpinan Kejaksaan sudah diputuskan.
Rekam jejak Noor Rachmad juga mencakup sejumlah agenda penting penegakan hukum. Pada 2022, ia dipercaya menjadi Sekretaris Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengusut tragedi Kanjuruhan. Ia juga pernah terlibat dalam Tim Pemburu Koruptor periode 2008–2012 serta Tim Percepatan Reformasi Hukum pada 2023.
Meski memiliki pengalaman panjang, kemunculan nama Noor dalam bursa Jaksa Agung tetap menyisakan pertanyaan besar. Apakah Presiden Prabowo benar-benar sedang menyiapkan pergantian pimpinan Kejaksaan Agung, atau nama Noor hanya menjadi bagian dari spekulasi yang berkembang di tengah dinamika pemerintahan?
Pasalnya, posisi Jaksa Agung merupakan jabatan strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap arah penegakan hukum nasional. Kejaksaan Agung menangani berbagai perkara penting, mulai dari tindak pidana umum, korupsi, hingga tindak pidana khusus yang menyangkut kepentingan negara. Karena itu, siapa pun yang memimpin lembaga tersebut akan menghadapi tuntutan besar terkait integritas, independensi, dan keberanian menegakkan hukum.
Hingga pemberitaan ini muncul, belum ada pengumuman resmi dari Presiden Prabowo mengenai pemberhentian ST Burhanuddin maupun penunjukan Noor Rachmad sebagai penggantinya. Dengan demikian, isu pergantian tersebut masih berada pada ranah spekulasi dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah.
Kini perhatian publik tertuju pada Istana. Apakah Prabowo akan mempertahankan ST Burhanuddin atau benar-benar membuka jalan bagi Noor Rachmad untuk mengambil alih kursi Jaksa Agung? Satu hal yang pasti, pergantian pimpinan lembaga penegak hukum tidak boleh hanya menjadi permainan nama dan jabatan. Publik membutuhkan sosok yang bukan sekadar berpengalaman, tetapi juga mampu menjaga integritas dan memastikan hukum tidak tunduk pada kepentingan kekuasaan.
#GP | DEF






Tidak ada komentar:
Posting Komentar