PADANG PANJANG (SUMBAR).GP— Pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Bandar Sigando yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 mulai menuai sorotan. Proyek bernilai kontrak Rp355.938.400 tersebut diduga menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari kualitas fisik pekerjaan hingga kabar belum dibayarkannya upah para pekerja.
Berdasarkan dokumentasi lapangan yang diterima redaksi, pekerjaan rehabilitasi saluran irigasi tersebut berada di wilayah Kota Padang Panjang. Namun, terdapat hal yang perlu mendapat penjelasan terkait pencantuman lokasi pada papan proyek yang menyebut Kabupaten Tanah Datar–Kota Padang Panjang.
Papan informasi proyek mencantumkan nama pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bdr. Sigando Kabupaten Tanah Datar–Kota Padang Panjang (TKD), dengan sumber dana APBD Tahun 2026.
Proyek yang berada di bawah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat itu memiliki nilai kontrak Rp355.938.400, dengan nomor kontrak 02.31/PJPA.PL-SDA.BK/APBD/IX-2026, tertanggal 29 September 2026. Masa pelaksanaan ditetapkan selama 90 hari kalender.
Dalam papan proyek juga tercantum CV. Bunyanum Marshush Karya sebagai kontraktor pelaksana, sedangkan konsultan pengawas dipercayakan kepada CV. Alkhalifi Pratama Consultant.
Namun, persoalan yang lebih serius muncul dari informasi mengenai aktivitas pekerja di lapangan. Saat berita ini dihimpun, aktivitas para tukang disebut sudah tidak terlihat selama kurang lebih satu minggu.
Informasi yang diperoleh redaksi menyebutkan, berhentinya aktivitas pekerja tersebut diduga berkaitan dengan upah atau gaji yang belum dibayarkan oleh pihak rekanan.
Jika informasi tersebut benar, persoalan ini tentu tidak bisa dipandang sebagai urusan internal kontraktor semata. Sebab, pembayaran upah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang harus menjadi perhatian pihak pelaksana maupun pengawas proyek.
Di sisi lain, kondisi fisik saluran irigasi yang terlihat dalam dokumentasi lapangan juga memunculkan pertanyaan mengenai mutu dan standar pengerjaan. Kesan pekerjaan yang belum rapi perlu mendapat pemeriksaan teknis dari pihak berwenang agar kualitas bangunan benar-benar sesuai spesifikasi kontrak.
Redaksi juga telah berupaya menghubungi Endra Ilham selaku pihak rekanan yang disebut terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum berhasil dihubungi untuk memberikan penjelasan.
Konfirmasi juga telah disampaikan kepada Ridho, pihak Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat yang disebut menangani proyek tersebut, melalui pesan WhatsApp pada nomor kontak 08230606059x, selaku Pejabat Pembuat Teknis Kegitan (PPTK), hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan yang diberikan.
Dinas SDA Terkesan Tutup Mata
Kondisi ini patut menjadi perhatian serius Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat. Apalagi, proyek tersebut menggunakan uang negara yang semestinya dikelola secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dinas terkait perlu turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap progres pekerjaan, dan jangan tutup mata terhadap kesesuaian spesifikasi teknis, kualitas material, serta memastikan hak-hak pekerja telah dipenuhi oleh pihak pelaksana.
Konsultan pengawas juga perlu dimintai pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan di lapangan. Jangan sampai pengawasan hanya sebatas administrasi, sementara persoalan teknis dan tenaga kerja luput dari perhatian.
Publik tentu berharap proyek rehabilitasi jaringan irigasi ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan petani, bukan justru meninggalkan persoalan baru setelah anggaran ratusan juta rupiah dikucurkan.
Uang negara bukan untuk pekerjaan asal selesai. Mutu pekerjaan, transparansi pelaksanaan, dan hak pekerja harus menjadi bagian dari pertanggungjawaban kontraktor maupun instansi terkait.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, maupun Dinas SDA dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.
#GP | Tim Redaksi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar