PADANG (SUMBAR). GP — Isu mengenai mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang disebut ditunjuk menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beredar luas di media sosial. Namun, berdasarkan penelusuran sejumlah lembaga pemeriksa fakta, klaim tersebut tidak benar.
Narasi itu berkembang dalam beberapa tahap. Awalnya, muncul konten di media sosial yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Purbaya untuk menduduki posisi Ketua KPK setelah Purbaya dicopot dari jabatan Menteri Keuangan.
IDN Times mencatat, salah satu video dengan narasi tersebut diunggah akun YouTube Hodari News Official pada 19 September 2026, atau lima hari setelah Purbaya diberhentikan dari posisi Menteri Keuangan. Konten tersebut kemudian ditonton lebih dari 367 ribu kali.
Narasi kemudian berkembang menjadi klaim yang lebih tegas.
Pada 23 September 2026, sebuah unggahan di grup Facebook Berita Viral Indonesia menyatakan Purbaya telah menjadi Ketua KPK. Unggahan tersebut juga menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto seolah-olah sedang melantik atau menyematkan tanda kepada Purbaya yang mengenakan atribut KPK.
Namun, klaim tersebut dinyatakan tidak berdasar.
ANTARA/JACX dalam pemeriksaannya pada 29 September 2026 menyebut foto yang beredar tidak menunjukkan pelantikan Purbaya sebagai Ketua KPK. Sementara IDN Times menyebut foto penyematan tanda yang digunakan dalam narasi tersebut dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga telah memasukkan klaim “Purbaya Jadi Ketua KPK Usai Dicopot dari Jabatan Menkeu” sebagai informasi hoaks.
*SETYO BUDDIYANTO MASIH KETUA KPK
Fakta lainnya, hingga saat ini Ketua KPK periode 2024–2029 masih dijabat Setyo Budiyanto.
Hal itu diperkuat oleh pemberitaan ANTARA pada 30 September 2026 yang masih menyebut Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK ketika memberikan keterangan terkait dugaan pungutan liar di lembaga pemasyarakatan.
Dengan demikian, tidak ditemukan dasar resmi yang menunjukkan Purbaya Yudhi Sadewa telah ditunjuk ataupun dilantik sebagai Ketua KPK.
BERAWAL DARI SPEKULASI, BERUBAH MENJADI “SUDAH DILANTIK”
Menariknya, jejak digital menunjukkan perubahan pola narasi.
Setelah Purbaya diberhentikan dari posisi Menteri Keuangan pada 14 September 2026 dan digantikan Suahasil Nazara, muncul spekulasi mengenai posisi Purbaya selanjutnya.
Dari sinilah muncul narasi bahwa Purbaya “disiapkan” untuk menduduki jabatan tertentu, yang kemudian berkembang menjadi klaim bahwa ia akan menjadi Ketua KPK.
Beberapa hari kemudian, narasi tersebut meningkat menjadi klaim bahwa Purbaya bahkan telah dilantik.
Perubahan narasi tersebut menunjukkan bagaimana informasi yang awalnya berupa spekulasi dapat berkembang menjadi seolah-olah sebuah fakta ketika disebarkan berulang melalui media sosial.
Padahal, tidak terdapat pengumuman resmi mengenai pelantikan Purbaya sebagai Ketua KPK.
TERGANJAL MEKANISME SELEKSI KPK
Selain tidak adanya pengumuman resmi, klaim tersebut juga menghadapi persoalan dari sisi mekanisme pengisian pimpinan KPK.
Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 33 UU KPK, apabila terjadi kekosongan pimpinan, Presiden dapat mengajukan calon untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Calon tersebut berasal dari mereka yang pernah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
Dalam konteks tersebut, Purbaya tidak tercatat sebagai peserta seleksi calon pimpinan KPK periode 2024.
Karena itu, klaim bahwa Presiden Prabowo secara langsung menunjuk dan melantik Purbaya sebagai Ketua KPK tidak memiliki dasar yang kuat.
KESIMPULAN
Berdasarkan penelusuran terhadap jejak digital dan pemberitaan pemeriksa fakta, informasi yang menyebut Purbaya Yudhi Sadewa telah ditunjuk atau dilantik sebagai Ketua KPK adalah HOAKS.
Foto yang digunakan untuk memperkuat klaim tersebut juga telah dinyatakan sebagai gambar manipulatif/hasil AI.
Sampai saat ini, Ketua KPK periode 2024–2029 masih Setyo Budiyanto.
Masyarakat diimbau tidak langsung mempercayai narasi politik yang beredar di media sosial, terutama informasi yang menyangkut pergantian pejabat negara, sebelum memastikan kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah, KPK, atau media massa yang kredibel.
#GP | Redaksi






Tidak ada komentar:
Posting Komentar