PADANG (SUMBAR). GP — Kekuasaan yang terlihat kuat belum tentu memiliki keberanian. Di balik kendali politik, dominasi kebijakan, dan kemampuan memengaruhi ruang publik, rezim yang cenderung tiranik justru dapat menyimpan ketakutan mendasar: kehilangan kendali ketika masyarakat mulai berani berpikir kritis, mempertanyakan kebijakan, dan menolak tunduk pada dominasi kekuasaan.
Gagasan tersebut mengemuka dalam pernyataan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Dr. Media Wahyudi Askar, dalam sebuah video yang beredar.
Baca ini: BACA JUGA INI:
MENGENAL DR. MEDIA WAHYUDI ASKAR: DARI BATUSANGKAR, MENEMBUS PANGGUNG KEBIJAKAN NASIONAL
Pernyataan mengenai “tirani itu penakut” menjadi pintu masuk untuk membaca relasi antara kekuasaan dan keberanian masyarakat dalam mempertahankan nalar kritis di tengah kehidupan politik.
Dalam perspektif demokrasi, persoalan tirani tidak semata-mata berkaitan dengan siapa yang memegang kekuasaan, tetapi juga bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana kritik diperlakukan, serta sejauh mana masyarakat diberi ruang untuk mengawasi keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Ketika kritik dianggap ancaman
Kekuasaan yang sehat semestinya tidak alergi terhadap kritik. Sebaliknya, kritik merupakan salah satu instrumen penting untuk menguji apakah kebijakan publik benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat atau justru lebih menguntungkan kelompok tertentu.
Ketika kritik dipersepsikan sebagai ancaman, perbedaan pendapat diperlakukan sebagai pembangkangan, dan pertanyaan publik dianggap mengganggu stabilitas, demokrasi berisiko kehilangan substansinya.
Tonton video: Media Wahyu ini
Dalam situasi semacam itu, persoalannya bukan lagi sekadar perbedaan pandangan politik. Yang dipertaruhkan adalah kualitas ruang demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, dan kemampuan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban dari pemegang kekuasaan.
Pesan yang dapat dibaca dari gagasan Media adalah bahwa kekuatan kekuasaan tidak semestinya diukur hanya dari besarnya kewenangan atau luasnya kendali. Ukuran yang lebih mendasar adalah kesediaannya menghadapi kritik secara terbuka dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada publik.
Rakyat yang kritis menjadi ujian kekuasaan
Dalam negara demokratis, masyarakat bukan sekadar penerima kebijakan. Warga memiliki hak untuk mengetahui, mempertanyakan, mengkritik, dan mengevaluasi keputusan pemerintah.
Karena itu, keberanian masyarakat menyampaikan kritik menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan demokratis. Pers, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan warga negara memiliki peran untuk memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.
Baca ini:BACA INI:
KETIKA KEBIJAKAN PEMERINTAH DIPERTANYAKAN: SIAPA YANG SEBENARNYA DIUNTUNGKAN?
Namun, keberanian tersebut juga menuntut tanggung jawab. Kritik harus dibangun di atas fakta, argumentasi yang dapat diuji, dan kepentingan publik—bukan sekadar tuduhan atau serangan personal.
Di sinilah pentingnya kebebasan berpikir dan keterbukaan informasi. Masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi akan lebih mampu menilai kebijakan secara rasional, sementara pemerintah yang transparan memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa keputusannya memang dapat dipertanggungjawabkan.
Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur
Pemilu dan pergantian pemimpin merupakan bagian penting demokrasi, tetapi keduanya bukan satu-satunya ukuran. Demokrasi juga membutuhkan lembaga pengawas yang independen, pers yang bebas, penegakan hukum yang adil, serta ruang kritik yang tidak dibatasi secara sewenang-wenang.
Tonton video: Tirani ini
Tanpa mekanisme tersebut, kekuasaan berpotensi terkonsentrasi dan pengawasan publik melemah. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya melayani kepentingan masyarakat dapat semakin jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Pernyataan “tirani itu penakut” pada akhirnya mengajak publik melihat persoalan kekuasaan dari sudut yang berbeda. Apakah kekuasaan benar-benar kokoh karena memperoleh kepercayaan masyarakat, atau sekadar terlihat kuat karena kritik dan perbedaan pendapat tidak memperoleh ruang yang memadai?
Pertanyaan itu relevan untuk terus diajukan dalam setiap pemerintahan, tanpa memandang siapa pemimpin atau kelompok politik yang sedang berkuasa.
Sebab, dalam demokrasi yang sehat, keberanian rakyat untuk bertanya bukanlah ancaman terhadap negara. Justru, keberanian itulah yang membantu mencegah kekuasaan berjalan melampaui batas.
Kekuasaan yang percaya diri tidak semestinya takut diawasi. Sebaliknya, semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab untuk membuka diri terhadap kritik dan pertanggungjawaban publik.
#GP | Editorial Redaksi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar