Jakarta(DKI). GP- Pesatnya pembangunan pusat data (data center) di Indonesia membuka peluang investasi besar, tetapi di balik ambisi menjadi pusat ekonomi digital Asia Tenggara, tersimpan risiko yang tidak boleh diabaikan: tekanan terhadap pasokan air bersih. Tanpa aturan khusus dan pengawasan ketat, ekspansi pusat data—terutama yang menopang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI)—berpotensi berbenturan dengan kebutuhan air masyarakat dan sektor lain.
Peringatan ini menjadi penting di tengah derasnya investasi infrastruktur digital. Pemerintah ingin menjadikan Indonesia bukan sekadar pasar layanan teknologi, melainkan juga pusat produksi, inovasi, dan investasi digital di kawasan. Namun, target tersebut menuntut kesiapan sumber daya yang tidak sedikit, mulai dari listrik, lahan, jaringan komunikasi, hingga air untuk mendukung sistem pendingin server.
Batam menjadi salah satu wilayah yang menggambarkan besarnya ekspansi industri ini. Berdasarkan pemetaan Badan Pengusahaan Batam pada September 2026, kapasitas pusat data yang telah beroperasi, sudah berkomitmen dibangun, maupun masih dalam tahap perencanaan mencapai 1,47 gigawatt (GW) kapasitas teknologi informasi. Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi investasi sekaligus tantangan dalam menyiapkan infrastruktur pendukung.
Persoalan muncul ketika kebutuhan industri tumbuh lebih cepat daripada kesiapan sumber daya lokal. Pusat data membutuhkan sistem pendingin agar server dapat bekerja secara stabil sepanjang waktu. Pada fasilitas tertentu, sistem tersebut memerlukan air dalam jumlah besar. Jika tidak dikelola secara hati-hati, kebutuhan industri bisa menambah tekanan terhadap pasokan air yang juga dibutuhkan rumah tangga, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya.
Risiko tersebut bukan sekadar persoalan teknis. Ketika pasokan air di suatu kawasan terbatas, pembangunan fasilitas digital berskala besar dapat memunculkan persaingan penggunaan sumber daya. Masyarakat setempat berpotensi menghadapi dampak apabila kebutuhan industri tidak diimbangi perencanaan pasokan, penghematan air, dan perlindungan kepentingan publik. Karena itu, manfaat investasi perlu dihitung bersama biaya lingkungan dan sosialnya.
Ekspansi pusat data juga berkaitan erat dengan kebutuhan listrik yang besar dan stabil. Server yang beroperasi tanpa henti membutuhkan pasokan energi, sedangkan sistem pendingin menambah konsumsi listrik. Jika pertumbuhan kebutuhan tersebut tidak diimbangi pengembangan jaringan dan energi yang lebih bersih, pembangunan pusat data berisiko menambah tekanan terhadap infrastruktur kelistrikan serta meningkatkan emisi dari pembangkit berbahan bakar fosil.
Tantangan lainnya adalah penentuan lokasi pembangunan. Pusat data tidak seharusnya hanya ditempatkan di kawasan yang menarik secara bisnis, tetapi juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan, ketersediaan air, kapasitas jaringan listrik, serta kebutuhan warga sekitar. Kajian sebelum pembangunan diperlukan untuk mencegah konflik yang baru muncul setelah proyek berjalan atau ketika investasi telanjur menghabiskan dana besar.
Pemerintah dan pemerintah daerah perlu memastikan bahwa izin pembangunan tidak hanya berfokus pada nilai investasi. Persyaratan terkait penggunaan air, pengelolaan limbah, efisiensi pendinginan, dan transparansi kebutuhan energi perlu diperhatikan. Pengawasan juga harus dilakukan selama fasilitas beroperasi, bukan berhenti setelah izin diterbitkan. Dengan begitu, dampak terhadap lingkungan dan masyarakat dapat dideteksi lebih awal.
Pelaku industri pun memiliki tanggung jawab untuk menggunakan sumber daya secara efisien. Pilihan teknologi pendingin yang hemat air, pemanfaatan air daur ulang jika memungkinkan, serta penggunaan energi rendah karbon dapat membantu mengurangi dampak lingkungan. Keterbukaan mengenai konsumsi air dan listrik juga penting agar pemerintah serta masyarakat dapat menilai apakah operasional pusat data sejalan dengan daya dukung wilayah.
Di sisi lain, Indonesia tetap memiliki peluang ekonomi yang besar dari pertumbuhan industri pusat data. Infrastruktur ini dapat mendukung pengembangan layanan digital, bisnis berbasis AI, investasi, dan peningkatan kemampuan teknologi dalam negeri. Namun, keuntungan tersebut akan lebih berarti jika disertai transfer pengetahuan, penciptaan tenaga kerja berketerampilan, serta keterlibatan perusahaan lokal dalam rantai pasok industri.
Persoalan utamanya bukan memilih antara investasi digital atau perlindungan lingkungan. Tantangannya adalah memastikan keduanya berjalan seimbang. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang memberi kepastian bagi investor sekaligus menetapkan batas pemanfaatan sumber daya sesuai kemampuan wilayah. Tanpa pendekatan tersebut, pertumbuhan pusat data berisiko menghasilkan keuntungan ekonomi jangka pendek dengan beban lingkungan yang harus ditanggung masyarakat.
Maraknya pembangunan data center di Indonesia pada akhirnya menjadi ujian bagi tata kelola ekonomi digital nasional. Keberhasilan tidak cukup diukur dari besarnya kapasitas server atau nilai investasi yang masuk. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan air bersih, keandalan listrik, perlindungan lingkungan, dan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat. Tanpa pengawasan yang memadai, ambisi menjadikan Indonesia pusat digital kawasan dapat berbenturan dengan kebutuhan dasar penduduknya sendiri.
#GP | DEF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar