PADANG PANJANG (SUMBAR). GP – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang Panjang menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027. Mulai dari pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, penguatan UMKM, hingga terbengkalainya aktivitas sentra industri kulit menjadi perhatian dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (12/10/2026).
Pembahasan yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Padang Panjang itu menjadi bagian penting dalam menguji arah kebijakan belanja daerah agar lebih terukur, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Rapat dibuka Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Imbral, SE, didampingi Wakil Ketua DPRD Nurafni Fitri, SH, serta anggota Banggar, yakni Hendra Saputra, SH, Amrizal, ST, Puji Hastuti, A.Md, Kiki Anugerah Dia, SE, Yandra Yane, SE, dan Mahdelmi, S.Sos.
Hadir dalam pembahasan tersebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Doni Hendra, beserta jajaran. Sejumlah kepala perangkat daerah juga mengikuti pembahasan, di antaranya Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, serta Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
Kemiskinan dan Stunting Dituntut Punya Target Terukur
Salah satu perhatian Banggar adalah efektivitas program penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka stunting. Kedua persoalan tersebut tidak cukup ditangani melalui program rutin, tetapi membutuhkan perencanaan yang jelas, sasaran penerima manfaat yang tepat, serta indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi.
Banggar menyoroti pentingnya kejelasan target penurunan angka kemiskinan beserta langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah daerah. Program yang dianggarkan perlu memiliki ukuran keberhasilan sehingga hasil pelaksanaannya dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
BACA JUGA BERITA INI:
Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) juga menjadi perhatian. Akurasi dan kemutakhiran data dinilai penting agar bantuan sosial maupun program pemberdayaan ekonomi tidak salah sasaran.
Dengan data yang valid dan terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan mampu mengidentifikasi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan intervensi sekaligus mengukur efektivitas bantuan yang telah diberikan.
UMKM dan Pariwisata Jangan Berhenti pada Kegiatan Seremonial
Di sektor ekonomi, Banggar menyoroti strategi promosi dan pengembangan UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
Pengembangan sentra oleh-oleh UMKM dan pasar kuliner turut menjadi perhatian. Kedua sektor tersebut dinilai berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik wisata Kota Padang Panjang.
Namun, pengembangan itu membutuhkan perencanaan yang berkelanjutan. Promosi, penyediaan fasilitas, pengelolaan lokasi, hingga keterlibatan pelaku usaha perlu dirancang secara terpadu agar tidak berhenti pada penyelenggaraan kegiatan atau pembangunan sarana semata.
Banggar juga membahas penyelenggaraan berbagai kegiatan dan event di Kota Padang Panjang. Pelaksanaannya diharapkan mampu mendatangkan manfaat ekonomi yang terukur, termasuk meningkatkan kunjungan wisatawan, transaksi pelaku UMKM, serta perputaran ekonomi masyarakat.
Sentra Industri Kulit Tak Beroperasi, Pengelolaan Perlu Dievaluasi
Persoalan lain yang mengemuka adalah kondisi sentra industri kulit di Kota Padang Panjang yang saat ini tidak lagi beroperasi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena fasilitas yang tersedia semestinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, membuka peluang usaha, dan menciptakan nilai tambah bagi daerah.
Banggar menyarankan agar pemerintah daerah mengkaji kemungkinan pengelolaan sentra industri kulit melalui pihak ketiga. Opsi tersebut diharapkan dapat menjadi jalan keluar untuk mengoptimalkan kembali fasilitas yang tidak produktif.
Meski demikian, kajian perlu mempertimbangkan model bisnis, potensi pasar, kebutuhan investasi, serta skema kerja sama yang jelas. Dengan demikian, upaya mengaktifkan kembali sentra industri kulit tidak sekadar memindahkan pengelolaan, tetapi benar-benar memiliki prospek keberlanjutan.
APBD 2027 Harus Terukur, Bukan Sekadar Terserap
Melalui pembahasan bersama TAPD dan perangkat daerah terkait, Banggar DPRD menekankan pentingnya penyusunan APBD 2027 yang berorientasi pada hasil. Setiap program prioritas diharapkan memiliki sasaran yang jelas, indikator kinerja yang terukur, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Tantangan pemerintah daerah bukan hanya memastikan anggaran terserap sesuai perencanaan, melainkan membuktikan bahwa belanja publik mampu menjawab persoalan nyata, mulai dari kemiskinan, stunting, penguatan ekonomi masyarakat, hingga optimalisasi aset daerah.
Hasil pembahasan Banggar bersama TAPD dan perangkat daerah terkait selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Padang Panjang terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan ini menjadi momentum penting untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD memiliki arah penggunaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan hasil nyata bagi masyarakat Kota Padang Panjang.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar