PADANG (SUMBAR).GP — Rentetan kasus dugaan keracunan makanan yang melibatkan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Barat memicu desakan evaluasi menyeluruh terhadap program pemerintah tersebut.
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar bahkan meminta pemerintah menghentikan skema MBG berbasis dapur terpusat dan mengalihkannya menjadi bantuan tunai bulanan kepada keluarga penerima manfaat.
Desakan itu disampaikan Ketua PBHI Sumbar, Ihsan Riswandi, menyusul dua kasus dugaan keracunan yang terjadi dalam rentang waktu kurang dari tiga pekan di Kabupaten Agam dan Kota Pariaman.
Ihsan menilai persoalan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai insiden teknis yang berdiri sendiri di tingkat dapur penyedia makanan. Menurutnya, kasus berulang menunjukkan perlunya pemeriksaan terhadap sistem pengawasan, standar keamanan pangan, hingga mekanisme pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program MBG.
BACA BERITA INI: 86 Siswa MTsN 1 Pariaman Diduga Keracunan MBG, SPPG Dihentikan Sementara
Ratusan Penerima Manfaat Terdampak
Kasus pertama terjadi di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, setelah penerima manfaat mengonsumsi makanan MBG yang didistribusikan pada Senin, 31 Agustus 2026.
Data yang dihimpun dalam pemberitaan sebelumnya mencatat jumlah korban mencapai ratusan orang. Namun, terdapat perbedaan angka dalam laporan awal, mulai dari 237 hingga 344 orang, bergantung pada waktu pendataan dan cakupan penerima manfaat.
Korban dilaporkan mengalami sejumlah keluhan kesehatan dan sebagian mendapat penanganan medis. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kemudian menghentikan sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palupuh untuk pemeriksaan dan investigasi.
Belum selesai perhatian publik terhadap kasus di Agam, dugaan keracunan kembali dilaporkan terjadi di Kota Pariaman pada 14 September 2026.
Insiden tersebut melibatkan siswa MTsN 1 Pariaman dan SMPN 1 Pariaman. Laporan mengenai jumlah korban juga mengalami perkembangan, dari 86 siswa dalam laporan awal menjadi lebih dari 100 orang dalam pembaruan berikutnya.
Dua peristiwa tersebut menjadi dasar PBHI Sumbar mempertanyakan sejauh mana sistem pencegahan dan pengawasan MBG berjalan efektif.
PBHI: Jangan Berhenti pada Penutupan Dapur
Ihsan menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya menghentikan sementara operasional dapur SPPG yang bermasalah, kemudian kembali menjalankan program tanpa evaluasi menyeluruh.
“Penanganan masalah ini tidak boleh hanya berhenti pada penutupan atau evaluasi dapur secara sesaat, melainkan harus ada peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap efektivitas dan ketepatan sasaran program MBG itu sendiri.”
Menurut Ihsan, program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak tidak boleh justru menghadirkan risiko terhadap keselamatan penerima manfaat.
PBHI Sumbar menilai pemerintah perlu memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga makanan dikonsumsi, berada dalam pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, ketika kasus serupa muncul berulang, persoalannya bukan hanya siapa pengelola dapur, tetapi juga bagaimana sistem pengawasan dibangun dan dijalankan.
Usulkan Bantuan Tunai kepada Orang Tua
Sebagai alternatif, PBHI Sumbar mengusulkan agar anggaran MBG dialihkan menjadi bantuan tunai langsung secara bulanan kepada keluarga penerima manfaat.
“Solusi terbaik adalah menghentikan skema dapur MBG dan dialihkan saja menjadi bantuan tunai bulanan ke keluarga. Penyaluran langsung ke orang tua jauh lebih aman dari risiko keracunan massal serta mencegah pemangkasan anggaran gizi akibat tingginya biaya operasional dapur.”
Ihsan juga mempertanyakan kualitas dan jaminan pemenuhan gizi dalam makanan yang disajikan kepada peserta didik.
Ia menilai pemerintah perlu membuka evaluasi transparan mengenai standar menu, kecukupan gizi, serta pengawasan kualitas makanan yang selama ini menjadi bagian penting dari program MBG.
Pemerintah Didorong Buka Hasil Investigasi
Desakan PBHI tersebut menempatkan pemerintah pada tuntutan untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif kepada publik.
Bukan hanya terkait penghentian sementara operasional dapur, tetapi juga hasil pemeriksaan laboratorium, penyebab kejadian, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang.
Dalam kasus Palupuh, pemerintah telah melibatkan Dinas Kesehatan dan BPOM untuk melakukan pemeriksaan. Sementara kasus Pariaman juga dilaporkan masih dalam proses investigasi.
Publik kini menunggu apakah rentetan kasus tersebut akan berujung pada pembenahan sistem pengawasan MBG atau kembali diselesaikan sebatas penutupan sementara dapur penyedia.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar