Jakarta(DKI). GP- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih bisa dipangkas lebih jauh. Bahkan, pemerintah membuka peluang menekan anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut hingga berada di bawah Rp200 triliun.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026). Menurutnya, efisiensi anggaran MBG masih memungkinkan dilakukan tanpa harus mengurangi efektivitas program.
Purbaya menjelaskan, anggaran MBG pada awalnya ditetapkan sekitar Rp330 triliun. Setelah dilakukan efisiensi, jumlah tersebut turun menjadi sekitar Rp260 triliun dan kembali berkurang ke kisaran Rp240 triliun.
Namun, angka tersebut dinilai masih dapat ditekan. Purbaya mengaku telah berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, mengenai peluang meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan MBG.
Menurut Purbaya, hasil pembicaraan tersebut menunjukkan bahwa anggaran MBG masih berpotensi ditekan hingga di bawah Rp200 triliun. Langkah tersebut akan dilakukan dengan memperbaiki pelaksanaan program dan mencari ruang efisiensi yang lebih besar.
"Tahun ini awalnya Rp330 triliun, terus dilakukan efisiensi menjadi Rp260-an triliun, terus menjadi Rp240-an triliun. Tapi saya bicara dengan kepala badan MBG yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200-an triliun," ujar Purbaya.
Purbaya juga menyinggung anggaran MBG yang disiapkan pemerintah untuk tahun depan. Dalam rancangan anggaran, program tersebut mendapatkan alokasi sekitar Rp240 triliun.
Meski demikian, Purbaya menilai anggaran tahun depan juga masih memiliki ruang untuk diefisienkan. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan hemat biaya.
"Tahun depan juga dianggarkan Rp240 triliun, tapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensi dan pemakaian teknologi," kata Purbaya.
Selain melakukan efisiensi, Kementerian Keuangan akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di daerah. Pegawai Kemenkeu akan dilibatkan untuk mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG secara bergilir.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan program berjalan secara efisien. Pemerintah juga ingin meningkatkan kinerja setiap SPPG agar anggaran yang tersedia memberikan manfaat maksimal bagi penerima program.
Langkah efisiensi ini menjadi perhatian karena MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan jumlah penerima manfaat yang besar, pengelolaan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam keberlanjutan program tersebut.
Sebelumnya, BGN juga telah melakukan efisiensi terhadap anggaran MBG 2026. Anggaran yang sebelumnya berada di kisaran Rp268 triliun dipangkas menjadi sekitar Rp229 triliun setelah dilakukan penyisiran kebutuhan program.
Dengan adanya rencana efisiensi lanjutan, pemerintah berharap pelaksanaan MBG dapat tetap berjalan luas tanpa membutuhkan anggaran sebesar sebelumnya. Pemanfaatan teknologi, pengawasan yang lebih ketat, dan pengelolaan SPPG menjadi bagian dari strategi untuk mencapai target tersebut.
Purbaya menegaskan bahwa efisiensi bukan semata-mata pemotongan anggaran, tetapi juga upaya memperbaiki cara kerja program. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang digunakan untuk MBG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
#GP | DF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar