PADANG (SUMBAR).GP — Persoalan air bersih dan pengelolaan sampah menjadi dua agenda mendesak yang kini dikejar Pemerintah Kota Padang kepada pemerintah pusat. Di tengah kebutuhan pemulihan infrastruktur akibat bencana hidrometeorologi, Pemko Padang meminta dukungan anggaran sekaligus kepastian teknis agar sejumlah proyek strategis tidak kembali tersendat.
Agenda itu dibawa langsung Wali Kota Padang Fadly Amran dalam audiensi dengan Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan tersebut tidak sekadar membahas pembangunan fisik. Pemko Padang mendorong agar kebutuhan dasar masyarakat—mulai dari akses air bersih, pengelolaan sampah hingga pemulihan kawasan terdampak banjir—masuk dalam prioritas dukungan pemerintah pusat.
Fadly didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Air Bersih Jadi Prioritas
Salah satu agenda utama adalah percepatan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui kerja sama Pemko Padang dengan Universitas Andalas (Unand).
Fadly menyebut pembahasan dengan Unand mulai menemukan titik terang. Pemko tidak hanya menginginkan SPAM sebagai solusi sementara, tetapi diarahkan hingga sambungan rumah agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Wilayah Pauh dan Kuranji menjadi perhatian karena persoalan ketersediaan air bersih membutuhkan solusi yang berkelanjutan.
“Kerja sama dengan Unand sudah menemukan titik terang. Kita berharap ini berlanjut menjadi SPAM emergency dan SPAM untuk masyarakat terdampak kekeringan, sehingga persoalan air bersih dapat ditangani secara berkelanjutan,” ujar Fadly.
Persoalan lain muncul pada rencana pembangunan SPAM Gunung Pangilun. Lahan yang tersedia saat ini sekitar 8.175 meter persegi, sementara kebutuhan pembangunan mencapai sekitar 13.000 meter persegi.
Keterbatasan lahan tersebut menjadi salah satu persoalan teknis yang harus segera dicarikan jalan keluar agar proyek tetap dapat direalisasikan.
“Kondisi air bersih kita sedang darurat, sehingga pembangunan SPAM Gunung Pangilun harus tetap berjalan. Kami berharap anggaran pemerintah pusat untuk proyek ini dapat diperjuangkan agar tetap dialokasikan untuk Kota Padang,” katanya.
BPBPK Sumbar selanjutnya akan menguji kelayakan teknis lahan yang tersedia. Proyek tersebut disebut mendapat dukungan pagu indikatif sekitar Rp400 miliar.
Kejar Sampah Jadi Energi
Dari persoalan air, pembahasan bergeser ke problem lain yang tak kalah krusial: sampah.
Pemko Padang meminta BPBPK mempercepat pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis Refuse Derived Fuel (RDF).
Konsep tersebut diarahkan untuk mengubah sampah yang telah dipilah dan diolah menjadi bahan bakar alternatif yang dapat dimanfaatkan industri, termasuk industri semen di Padang.
Fadly menekankan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada perubahan pola pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
“Kita ingin sampah dipilah sejak dari rumah tangga, sehingga yang sampai ke TPA pun masih bisa dimanfaatkan menjadi briket dan bahan bakar alternatif,” ujarnya.
Dengan pendekatan itu, persoalan sampah tidak hanya dipandang sebagai masalah pembuangan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengolahan yang menghasilkan nilai guna.
DED Ditargetkan Januari 2027
Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa memastikan usulan Pemko Padang akan ditindaklanjuti melalui perencanaan teknis sebelum masuk tahap pelaksanaan.
Untuk SPAM kerja sama dengan Unand, DED hingga sambungan rumah ditargetkan rampung pada awal Januari 2027. Setelah itu, proses lelang ditargetkan berlangsung pada Maret 2027, dengan pembangunan direncanakan sepanjang 2027–2028.
Sementara itu, lahan SPAM Gunung Pangilun seluas 8.175 meter persegi akan diuji kelayakan teknisnya untuk melihat sejauh mana pembangunan dapat dioptimalkan dengan lahan yang tersedia.
BPBPK juga melanjutkan review DED pembangunan TPST/RDF dengan menyesuaikannya terhadap kondisi lahan.
Tidak hanya proyek air dan sampah, penanganan kawasan terdampak banjir juga menjadi bagian dari pembahasan. Infrastruktur dasar permukiman akan diarahkan dalam kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Maria mengingatkan pentingnya memastikan seluruh kebutuhan terpetakan sebelum proses lelang.
“Seluruh kebutuhan harus teridentifikasi sebelum lelang agar tidak ada penanganan yang terlewat, mengingat pembaruan R3P dibatasi hingga 17 September,” tegasnya.
Dengan tenggat pembaruan R3P yang semakin dekat, Pemko Padang kini berpacu memastikan kebutuhan infrastruktur dan layanan dasar yang dinilai mendesak telah masuk dalam perencanaan. Bagi Pemko, persoalannya bukan semata membangun infrastruktur baru, tetapi memastikan dukungan pusat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar