DEBAT PANAS MBG DI KOMPAS TV: WAHYUDI ASKAR SEBUT “LUMBUNG SUDAH TERBAKAR”, ANDRE ROSIADE: PROGRAM TETAP DIBUTUHKAN
JAKARTA (DKI).GP— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi arena perdebatan terbuka setelah dugaan penyimpangan anggaran dan persoalan tata kelola program tersebut mencuat ke ruang publik.
Perdebatan tajam terjadi dalam program Satu Meja The Forum KompasTV, ketika aktivis MBG Watch Media Wahyudi Askar berhadapan dengan Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.
Keduanya berbeda pandangan mengenai akar persoalan MBG.
Andre Rosiade menegaskan pemerintah tidak menutup telinga terhadap kritik. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul justru sedang dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Pemerintah maupun kami di Gerindra sangat terbuka terhadap masukan maupun evaluasi,” ujar Andre dalam forum tersebut.
Ia mengatakan, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah korektif, mulai dari moratorium penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penghentian sementara operasional pada masa libur sekolah, hingga audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program.
Andre juga secara tegas mendukung proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan penyimpangan.
“Proses, tangkap dan hukum para pelaku,” tegasnya.
Menurut Andre, persoalan yang terjadi tidak serta-merta menjadi alasan untuk menghentikan MBG secara keseluruhan.
Ia justru menilai program tersebut tetap dibutuhkan masyarakat, terutama anak-anak sekolah.
Andre bahkan membawa pengalaman di daerah pemilihannya sebagai pembanding. Ia menyebut telah mendatangi sejumlah SPPG dan melihat sendiri kebutuhan masyarakat terhadap program tersebut.
Namun, menurutnya, kebutuhan itu harus diikuti dengan pembenahan kualitas layanan.
Persoalannya, kata Andre, bukan semata apakah MBG harus dihentikan atau diteruskan, melainkan bagaimana program tersebut diperbaiki agar tidak kembali mengalami persoalan keterlambatan, kualitas makanan maupun kasus keracunan.
Wahyudi: Pemerintah Terlambat Mendengar
Pandangan berbeda disampaikan Media Wahyudi Askar.
Ia justru mempertanyakan klaim bahwa pemerintah selama ini terbuka terhadap kritik.
“Menurut hemat saya, pemerintah tidak mendengar,” kata Media.
Pernyataan tersebut langsung memancing respons Andre.
“Apanya? Dimananya? Bagian mananya Anda?” tanya Andre.
Media kemudian menjelaskan bahwa kritik yang disampaikan MBG Watch bukan baru muncul setelah persoalan korupsi mencuat.
Menurutnya, berbagai peringatan sudah disampaikan jauh sebelum program MBG berjalan.
Ia menyebut MBG Watch telah melakukan kajian dan menyampaikan sejumlah potensi persoalan sejak 2024.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah potensi korupsi dalam rantai pengadaan dan pengelolaan dapur MBG.
Media juga mengatakan pihaknya sejak awal telah mengingatkan pemerintah agar tidak menyerahkan pengelolaan program kepada vendor-vendor besar.
Sebaliknya, ia mendorong agar pengelolaan lebih banyak melibatkan sekolah, komunitas dan UMKM lokal.
“Kerusakan sudah terjadi. Lumbung sudah terbakar. Korupsi sudah terjadi,” tegasnya.
Bagi Media, persoalan tersebut seharusnya dapat dicegah apabila pemerintah benar-benar mempertimbangkan kritik sebelum kebijakan dijalankan.
Bukan Sekadar Dapur, Konflik Kepentingan Jadi Sorotan
Perdebatan kemudian bergeser ke persoalan yang lebih mendasar: siapa sebenarnya yang mengelola dan memiliki dapur MBG?
Media menilai persoalan MBG tidak akan selesai hanya dengan mengganti pejabat, melakukan moratorium atau melakukan audit.
Menurut dia, persoalan mendasar justru berada pada struktur pengelolaan program dan potensi konflik kepentingan.
Ia menyoroti kemungkinan keterlibatan yayasan, organisasi maupun pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan dalam pengelolaan dapur MBG.
Karena itu, MBG Watch mendorong agar pengelolaan program dikembalikan kepada institusi yang lebih dekat dengan penerima manfaat, termasuk sekolah dan komunitas lokal.
Dalam tayangan tersebut, Media bahkan menyebut persoalan MBG berpotensi berkembang menjadi salah satu skandal korupsi besar apabila persoalan mengenai siapa pengelola dapur tidak diselesaikan.
Andre: Jangan Hanya Melihat Sisi Negatif
Andre tidak sepenuhnya menolak kritik tersebut.
Namun ia meminta publik melihat MBG secara lebih utuh.
Menurutnya, pemerintah saat ini sedang melakukan overhaul terhadap tata kelola program.
Ia menggambarkan MBG seperti kendaraan yang harus masuk bengkel untuk diperbaiki sebelum kembali berjalan.
“Bus ini berhenti dulu, overhaul dulu, supaya nantinya bisa melaju lebih baik lagi,” ujarnya.
Bagi Andre, evaluasi tidak berarti program harus dihentikan.
Justru menurutnya, program tetap harus berjalan setelah sistem diperbaiki sehingga penerima manfaat benar-benar masyarakat yang berhak.
Pertarungan Dua Perspektif
Perdebatan Wahyudi dan Andre akhirnya memperlihatkan dua perspektif yang berbeda.
Di satu sisi, Andre Rosiade mempertahankan argumentasi bahwa MBG merupakan program yang dibutuhkan masyarakat, tetapi mengakui perlunya pembenahan menyeluruh, audit dan penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan penyimpangan.
Di sisi lain, Media Wahyudi Askar menilai persoalan MBG jauh lebih fundamental.
Baginya, masalah bukan hanya soal berapa banyak dapur yang dibangun atau seberapa cepat program kembali berjalan.
Yang lebih penting adalah siapa yang menguasai rantai pengelolaan, siapa yang menerima manfaat ekonomi dari program tersebut, dan seberapa besar uang negara benar-benar sampai kepada penerima manfaat.
Di titik inilah perdebatan MBG menjadi lebih dari sekadar polemik program pemerintah.
Ia berubah menjadi pertanyaan tentang transparansi penggunaan uang negara dan desain kebijakan publik.
Sebab ketika program menggunakan anggaran negara dalam skala sangat besar, persoalan tidak berhenti pada apakah anak-anak menerima makanan atau tidak.
Pertanyaan berikutnya adalah: berapa rupiah yang benar-benar menjadi makanan untuk rakyat dan berapa rupiah yang berhenti di sepanjang rantai pengelolaannya?
Pertanyaan itulah yang kini menjadi pekerjaan rumah terbesar pemerintah.
Apalagi pemerintah telah menyatakan akan melakukan evaluasi dan audit menyeluruh.
Maka publik tinggal menunggu satu hal: apakah evaluasi tersebut benar-benar mampu membongkar persoalan dari hulu sampai hilir, atau hanya berhenti pada pergantian pejabat dan perbaikan administratif?
Perdebatan di KompasTV tersebut menunjukkan bahwa kontroversi MBG belum selesai.
Justru babak berikutnya akan ditentukan oleh hasil audit, transparansi data, penegakan hukum, serta keberanian pemerintah membuka kepada publik siapa saja yang berada di balik rantai pengelolaan program tersebut.
#GP | Ce | Sumber: Satu Meja The Forum KompasTV | Red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar