Oleh: Bas Rizal rizal Dt. Panghulu Basa
( Pendiri Lbh Pusako Batusangkar).
JANGAN SAMPAI ADAT MEMUTUS DARAH, JANGAN PULA DARAH MENGHAPUS ADAT
GOPARLEMENT.COM- Ada sebuah pertanyaan yang barangkali tidak nyaman untuk dijawab: Apakah setiap orang yang kita sebut “dunsanak” benar-benar dunsanak menurut nasab? Dan apakah setiap orang yang tidak satu suku boleh kita anggap bukan saudara? Pertanyaan ini sederhana, tetapi jawabannya bisa mengguncang cara kita memahami Minangkabau.
Sebab dalam kehidupan sehari-hari, istilah “batali adat” dan “batali nasab” kadang dipakai bercampur aduk. Lebih parah lagi, terkadang adat dipakai untuk menguatkan kepentingan, sementara nasab dipakai untuk menuntut hak yang sebenarnya tidak dimilikinya.
Di sinilah adat perlu dikritik, bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dikembalikan kepada marwahnya.
BATALI NASAB BUKAN BATALI SUKU
Islam tidak mengenal nasab sebagai sesuatu yang boleh diubah sesuka hati. Nasab adalah fakta keturunan yang memiliki konsekuensi syar'i. Karena itu, jangan mengubah nasab hanya karena konstruksi sosial, kepentingan keluarga, atau kepentingan adat. Tetapi di Minangkabau ada sistem matrilineal.
Anak mengikuti suku ibunya.
Maka jangan pula terjadi kekeliruan berpikir:
satu suku dianggap berarti satu garis nasab, sedangkan berbeda suku dianggap tidak mempunyai hubungan darah. Itu tidak sesederhana itu.
Suku adalah konstruksi kekerabatan adat. Nasab adalah pertalian keturunan. Keduanya mempunyai wilayah masing-masing. Yang menjadi masalah adalah ketika kita memaksa keduanya menjadi satu.
YANG LEBIH BERBAHAYA: ADAT DIJADIKAN ALAT
Mari kita bicara terus terang. Kadang-kadang yang disebut “adat” bukan lagi adat.
Ia hanya kepentingan yang diberi baju adat.
Ketika pembagian pusako menguntungkan kelompok tertentu, disebut adat.
Ketika seseorang hendak dimasukkan atau dikeluarkan dari lingkungan tertentu, dicari alasan adat. Ketika hubungan keluarga tidak disukai, tiba-tiba dikatakan: “Indak batali adat.”
Tetapi ketika ada kepentingan, orang yang tadinya “bukan dunsanak” mendadak menjadi “dunsanak”.
Kalau begitu, pertanyaannya:
Apakah itu adat, ataukah kepentingan yang sedang mencari legitimasi?
Adat Minangkabau tidak boleh menjadi alat untuk menghalalkan kepentingan orang yang paling kuat bersuara. Sebab adat lahir untuk menata kehidupan, bukan untuk melindungi kesewenang-wenangan. JANGAN PULA NASAB DIJADIKAN SENJATA
Sebaliknya, jangan karena merasa memiliki hubungan darah, seseorang kemudian merasa berhak atas segala sesuatu. Darah tidak otomatis memberikan hak atas pusako.
Dalam sistem adat Minangkabau, persoalan pusako mempunyai aturan tersendiri mengenai kaum, suku, ranji, dan kedudukan kekerabatan.
Maka jangan mencampuradukkan: hak karena nasab, hak karena adat, dan hak karena kepemilikan. Tiga hal itu bisa berhubungan, tetapi tidak selalu identik.
Orang yang mempunyai hubungan darah belum tentu mempunyai hak adat tertentu.
Dan orang yang mempunyai kedudukan adat tertentu tidak boleh mengarang-ngarang nasab untuk memperkuat kedudukannya.
LALU, SIAPA “DUNSANAK” KITA?
Inilah bagian yang paling menarik.
Dalam adat, dunsanak bukan hanya persoalan darah.
Ada dunsanak karena suku, kaum, hubungan perkawinan, hubungan adat, dan hubungan sosial. Namun dalam Islam, hubungan darah memiliki konsekuensi tertentu yang tidak dapat digantikan oleh kedekatan sosial.
Maka kita harus berani mengatakan: Tidak semua dunsanak adat adalah dunsanak nasab.
Dan: Tidak semua dunsanak nasab berada dalam satu struktur suku menurut adat.
Itu bukan pertentangan. Itulah kenyataan yang harus kita pahami secara dewasa.
JANGAN SAMPAI “BATAlI ADAT” MEMUTUS “BATAlI DARAH”
Yang paling menyedihkan adalah ketika konflik adat berubah menjadi permusuhan keluarga. Satu kaum berselisih. Satu suku bertengkar. Pusako diperebutkan. Kemudian hubungan silaturahmi diputus. Ada yang berkata: “Dek indak satu pihak, indak lai dunsanak.” Ini sudah bukan lagi persoalan adat. Ini persoalan akhlak.
Sebab Islam mengajarkan agar hubungan kekerabatan tidak diputus karena persoalan duniawi. Sengketa pusako boleh diselesaikan.
Perselisihan adat boleh dimusyawarahkan.
Perbedaan pendapat boleh terjadi. Tetapi jangan jadikan sengketa sebagai alasan memutus silaturahmi. Jangan sampai sebidang tanah membuat kita kehilangan saudara. Jangan sampai sepotong pusako membuat kita kehilangan kemanusiaan.
Dan jangan sampai sebuah gelar adat membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada saudaranya sendiri.
KETIKA NINIAK MAMAK KEHILANGAN MARWAH
Kritik ini juga harus diarahkan kepada kita yang memegang amanah adat. Niniak mamak bukan sekadar pemilik gelar. Datuak bukan mahkota. Datuak adalah amanah. Kalau gelar dipakai untuk menakut-nakuti anak kamanakan, untuk membela kepentingan pribadi, untuk menguasai pusako, atau untuk membenarkan keputusan yang tidak adil, maka yang rusak bukan hanya perilaku seorang penghulu. Yang dipertaruhkan adalah marwah adat itu sendiri. Penghulu mestinya menjadi tempat mencari jalan keluar ketika kusuik. Bukan menjadi orang yang membuat kusuik bertambah panjang.
Sebab: “Kusuik ka manyalasai, karuah ka mampajaniah.” Bukan: “Kusuik dipajang, karuah diparabuik.”
ABS-SBK HARUS BERANI DIUJI
Kita sering bangga mengucapkan:
“Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.” Tetapi pertanyaannya: Apakah perilaku kita sudah bersendi syarak?
Kalau adat dipakai untuk menzalimi, apakah itu masih sesuai dengan syarak? Kalau nasab dipalsukan demi kepentingan, apakah itu sesuai dengan Islam? Kalau hak orang lain dirampas atas nama adat, apakah itu bisa disebut adat yang benar? Kalau silaturahmi diputus karena sengketa pusako, apakah itu mencerminkan akhlak Islam?
Jangan menjadikan ABS-SBK sekadar kalimat penghias pidato. Sebab adat yang benar tidak takut kepada kritik. Dan agama yang benar tidak membutuhkan kebohongan untuk mempertahankan dirinya.
ADAT YANG KUAT TIDAK TAKUT DIBEDAH
Justru adat akan semakin kuat apabila mampu membedakan: mana adat, mana kepentingan; mana hak, mana keserakahan;
mana nasab, mana konstruksi sosial; mana penghulu, mana penguasa; mana amanah, mana ambisi. Kita tidak boleh mempertahankan sesuatu hanya karena disebut “adat”. Sebab tidak semua kebiasaan otomatis menjadi adat yang baik. Dan tidak semua keputusan orang yang bergelar penghulu otomatis menjadi kebenaran adat.
Adat harus diuji dengan nilai keadilan.
Keadilan harus diuji dengan kebenaran.
Dan bagi orang Minangkabau yang berpegang pada ABS-SBK, kebenaran itu tidak boleh bertentangan dengan syarak.
JANGAN MEMALSUKAN DARAH. JANGAN MEMPERMAINKAN ADAT.
Pada akhirnya, kita perlu kembali kepada batas yang jelas. Batali nasab adalah pertalian keturunan yang tidak boleh dipalsukan. Batali adat adalah pertalian kekerabatan sosial yang diatur oleh sistem adat. Keduanya berbeda, tetapi dapat hidup berdampingan. Jangan gunakan adat untuk menghapus nasab.
Jangan gunakan nasab untuk merampas hak adat. Jangan gunakan agama untuk menghancurkan adat yang baik. Dan jangan gunakan adat untuk membenarkan sesuatu yang bertentangan dengan syarak. Sebab Minangkabau tidak membutuhkan adat yang hanya pandai mempertahankan nama, tetapi kehilangan nilai.
Minangkabau membutuhkan adat yang mampu menjaga marwah, keadilan, persaudaraan dan amanah. Sebab sesungguhnya: Yang satu darah jangan diputus. Yang satu adat jangan diadu. Yang satu kaum jangan dizalimi. Yang berbeda jangan dimusuhi.Dan kepada para pemangku adat, ada satu pertanyaan yang harus terus dijaga: Apakah kita sedang menjaga adat, atau sedang menggunakan adat untuk menjaga kepentingan kita sendiri? Jawabannya bukan pada gelar yang kita sandang. Jawabannya ada pada keberanian kita menegakkan kebenaran ketika kebenaran itu tidak menguntungkan diri sendiri.
Itulah adat yang hidup. Itulah penghulu yang beramanah. Dan itulah semangat Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang seharusnya tidak berhenti di bibir, tetapi turun menjadi sikap, keadilan dan perbuatan.
#Sabu, Jumat 11 Sept,2026
#GP | ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar