SORONG (PAPUA BARAT DAYA).GP — Persoalan penguasaan tanah dan sumber daya alam kembali mencuat dari Papua. Kali ini, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikannya secara terbuka di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas.
Dalam forum PAPEDA Summit 2026, Rabu (2/9/2026), Elisa tidak hanya berbicara mengenai pembangunan dan kebutuhan daerah. Ia membawa persoalan yang jauh lebih mendasar: siapa yang sesungguhnya menguasai tanah dan kekayaan alam Papua, sementara masyarakat asli masih berhadapan dengan keterbatasan di tanah leluhurnya sendiri?
Nada kritik Elisa terdengar tajam ketika menyinggung penguasaan tanah dan sumber daya alam oleh pihak-pihak dari luar Papua.
“Papua ini ... jenderal punya, kita hanya numpang saja,” ujar Elisa dalam rekaman pernyataannya yang beredar melalui media sosial dan dikutip TribunWow.
Pernyataan tersebut menjadi bagian paling mencolok dari paparan Elisa. Sebab, ia tidak sedang membicarakan persoalan tanah secara abstrak, melainkan mengaitkannya dengan realitas pengelolaan kekayaan alam Papua, termasuk sektor pertambangan.
Ketika Tambang Masuk, Siapa Pemiliknya?
Elisa kemudian menyinggung aktivitas pertambangan yang selama ini menjadi salah satu isu sensitif dalam pembangunan Papua.
Menurut dia, ketika sebuah tambang beroperasi di Papua, perlu dilihat secara terbuka siapa sebenarnya pihak yang berada di balik kepemilikan dan pengelolaannya.
“Nanti kalau ada tambang lagi begitu, ini punya... tapi itu benar, itu kita realita,” kata Elisa dalam rekaman tersebut.
Dalam pemberitaan yang mengutip pernyataannya, Elisa juga menyebut adanya penguasaan lahan dan sumber daya alam oleh kelompok pengusaha maupun pihak yang disebutnya memiliki posisi strategis.
“Nanti kalau ada tambang di Papua, setelah dicek pemiliknya itu jenderal dan pengusaha,” ujarnya.
Pernyataan itu tentu membutuhkan pembuktian dan penelusuran lebih lanjut pada masing-masing kasus. Namun secara politik, pesan yang disampaikan Elisa cukup terang: pemerintah daerah ingin persoalan kepemilikan, penguasaan, dan manfaat ekonomi sumber daya alam Papua dibicarakan secara terbuka.
Sebab, persoalannya bukan semata-mata berapa banyak investasi yang masuk ke Papua, melainkan seberapa besar manfaat investasi tersebut kembali kepada masyarakat Papua.
Hutan Habis, Masyarakat Jangan Sekadar Jadi Penonton
Kritik Elisa juga menyentuh persoalan hutan.
“Kami tinggal di Papua ini, tapi hutan sudah habis, sebab semuanya dikuasai oleh para konglomerat dan orang-orang luar,” kata Elisa, sebagaimana dikutip TribunWow.
Pernyataan tersebut menggambarkan kegelisahan terhadap ketimpangan antara kekayaan alam yang berada di suatu wilayah dengan tingkat penguasaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat setempat.
Di titik inilah isu tanah Papua menjadi lebih dari sekadar persoalan administrasi pertanahan.
Tanah menyangkut identitas, ruang hidup, hak masyarakat adat, sekaligus sumber ekonomi. Ketika penguasaan tanah berubah, maka struktur sosial dan ekonomi masyarakat pun ikut berubah.
Karena itu, kritik Elisa dapat dibaca sebagai dorongan agar pemerintah pusat tidak hanya melihat Papua dari sisi angka pertumbuhan ekonomi, investasi, dan proyek pembangunan, tetapi juga dari perspektif keadilan penguasaan sumber daya.
“Harus Turun ke Jalan Baru Didengar”
Dalam rekaman yang beredar, Elisa juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pola perhatian pemerintah terhadap Papua.
Ia menyinggung pengalaman berbagai gejolak di Papua dan Papua Barat, termasuk peristiwa pembakaran di Jayapura dan Manokwari.
Menurut Elisa, pengalaman tersebut seharusnya menjadi pelajaran bahwa pemerintah tidak boleh menunggu masyarakat turun ke jalan atau terjadi kerusuhan terlebih dahulu baru memberikan perhatian.
Ia menyampaikan bahwa komunikasi dan kepedulian pemerintah terhadap daerah harus hadir sebelum persoalan berkembang menjadi konflik.
“Bangsa ini memang kalau kita bicara baik itu tidak bisa dengar, jadi harus sedikit pengalaman begitu,” ujarnya dalam rekaman.
Pesan tersebut memperlihatkan kegelisahan seorang kepala daerah bahwa aspirasi masyarakat di daerah sering kali baru memperoleh perhatian serius ketika telah berubah menjadi persoalan besar.
Minta Persoalan Papua Jangan Berlarut
Di hadapan Zulhas dan sejumlah pihak yang hadir dalam forum tersebut, Elisa juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan Papua.
“Kalau ada hukum, apa urusan itu harus dipercepat. Kalau tidak dipercepat, dua pertanyaannya apa?” katanya.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa yang dipersoalkan Elisa bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga kecepatan negara merespons persoalan daerah.
Bagi Papua Barat Daya, persoalan tersebut menjadi penting karena daerah membutuhkan kepastian dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan investasi, sumber daya alam, hak masyarakat, hingga penegakan hukum.
Pertanyaan Besarnya: Papua untuk Siapa?
Pernyataan Elisa pada akhirnya membuka kembali pertanyaan lama yang belum sepenuhnya selesai: ketika tanah Papua kaya akan hutan, mineral dan sumber daya alam, siapa yang paling banyak menikmati kekayaan tersebut?
Pertanyaan itu semakin relevan ketika masyarakat asli masih menghadapi persoalan akses, kepemilikan tanah, dan kesejahteraan.
Ucapan Elisa tentang “numpang” di tanah sendiri karena itu tidak semestinya berhenti sebagai pernyataan politik di sebuah forum.
Jika pemerintah pusat serius menjawab kegelisahan tersebut, maka diperlukan transparansi mengenai status penguasaan tanah, pemegang izin usaha, penerima manfaat ekonomi, keterlibatan masyarakat adat, serta distribusi hasil pengelolaan sumber daya alam di Papua.
Di sisi lain, setiap tudingan mengenai penguasaan lahan oleh pihak tertentu, termasuk klaim mengenai keterlibatan jenderal atau pengusaha dalam kepemilikan tambang, tetap perlu diverifikasi berdasarkan dokumen dan data resmi agar tidak berubah menjadi tuduhan tanpa dasar.
Namun satu hal yang jelas, pernyataan Elisa telah membawa isu tersebut kembali ke ruang publik.
Dan dari hadapan pemerintah pusat, seorang gubernur daerah menyampaikan pesan yang sulit diabaikan:
Papua tidak hanya membutuhkan pembangunan. Papua juga membutuhkan rasa keadilan tentang siapa yang berhak menikmati tanah dan kekayaan alamnya.
#GP | Sumber: TribunWow | Red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar