Pendapatan daerah diproyeksikan turun menjadi Rp495,16 miliar, namun Pemko optimistis mampu menekan kemiskinan dan pengangguran.
Padang Panjang(SUMBAR).GP– Pemerintah Kota Padang Panjang mulai menyusun arah pembangunan dan kebijakan anggaran Tahun 2027. Hal itu ditandai dengan penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 oleh Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Panjang, Senin (13/7/2026).
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Hendri Arnis menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam menentukan arah pembangunan sekaligus menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2027. Dokumen tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, kemampuan fiskal, kebijakan nasional, serta target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang Panjang 2025–2029.
Meski perekonomian daerah masih menghadapi berbagai tantangan, Pemerintah Kota tetap memasang target ambisius. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang pada 2027 ditargetkan mencapai 7,12 persen, jauh lebih tinggi dibanding capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang berada pada angka 3,61 persen. Selain itu, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 3,51 persen, tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,42 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 83,30.
Dalam nota pengantarnya, Hendri Arnis mengakui bahwa perekonomian Kota Padang Panjang masih dipengaruhi perlambatan ekonomi nasional, keterbatasan investasi, melemahnya konsumsi masyarakat, serta dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di Sumatera Barat. Meski demikian, IPM mengalami peningkatan dari 80,60 menjadi 81,82, sedangkan angka kemiskinan berhasil ditekan dari 5,31 persen menjadi 4,97 persen.
Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Kota menetapkan tema pembangunan Tahun 2027 yakni "Penguatan Transformasi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola serta Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup Berkualitas Didukung Stabilitas Ekonomi Daerah yang Kondusif." Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi lokal, reformasi birokrasi, hingga pembangunan berkelanjutan.
Berbagai strategi pun disiapkan, di antaranya meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan literasi digital, memperkuat UMKM dan ekonomi kreatif, merevitalisasi pusat perdagangan dan destinasi wisata, mengembangkan Padang Panjang sebagai kota event, memperkuat investasi, melanjutkan Gerakan Menanam Dua Juta Pohon Produktif, hingga meningkatkan belanja infrastruktur kawasan strategis seperti ruang terbuka hijau, alun-alun kota, pasar, dan Islamic Centre.
Di sisi fiskal, Pemko Padang Panjang memproyeksikan pendapatan daerah Tahun 2027 sebesar Rp495,17 miliar, atau turun sekitar Rp19,25 miliar dibanding target APBD 2026. Penurunan tersebut terutama disebabkan penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan turun hampir Rp26,86 miliar, meski pendapatan transfer dari pemerintah diperkirakan mengalami kenaikan.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp485,17 miliar, turun sekitar 5,69 persen dibanding tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut ditempuh sebagai bagian dari penyesuaian kapasitas fiskal sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja agar lebih berorientasi pada hasil pembangunan dan pelayanan publik.
Pemerintah Kota juga mengalokasikan Rp10 miliar untuk penyertaan modal kepada Bank Nagari. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat investasi daerah sekaligus meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada tahun-tahun mendatang.
Dalam dokumen KUA-PPAS, Pemko menetapkan sembilan prioritas pembangunan Tahun 2027, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi dan kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, reformasi birokrasi, penguatan nilai budaya dan agama, serta peningkatan inklusi sosial dan perlindungan kelompok rentan.
Menutup penyampaiannya, Hendri Arnis berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD dapat berjalan konstruktif sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menjadi pedoman penyusunan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2007.
#GP | Adv
Tidak ada komentar:
Posting Komentar