Padang(SUMBAR).GP— Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan seluruh pemangku kepentingan sepakat memperkuat pengawasan terhadap distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP).
Upaya ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran sekaligus menekan berbagai bentuk penyalahgunaan yang selama ini merugikan masyarakat dan negara.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian JBT dan JBKP Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, unsur Forkopimda, pemerintah kabupaten dan kota, perwakilan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), PT Pertamina Patra Niaga, serta instansi terkait lainnya.
Rakor tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak Pertamina dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat, khususnya sektor transportasi, nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro.
Dalam kesempatan itu, Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar memaparkan berbagai temuan di lapangan terkait praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang masih terjadi.
Berbagai modus operandi yang digunakan pelaku dinilai semakin beragam dan terorganisir, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih ketat serta penindakan yang tegas.
Beberapa modus yang berhasil diidentifikasi antara lain penggunaan kendaraan yang dimodifikasi dengan tangki tambahan untuk membeli BBM subsidi dalam jumlah besar, penggunaan barcode secara tidak sah, pengisian berulang menggunakan kendaraan berbeda yang dikendalikan oleh satu kelompok, hingga praktik penimbunan yang kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Praktik-praktik tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan pasokan di sejumlah SPBU serta memicu antrean panjang yang merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Selain itu, penyalahgunaan BBM subsidi juga berdampak pada meningkatnya beban anggaran negara karena bantuan yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
Gubernur Sumatera Barat menegaskan bahwa subsidi energi merupakan program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat dan sektor produktif. Karena itu, seluruh pihak diminta berperan aktif dalam menjaga agar distribusinya berjalan sesuai ketentuan.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pengawasan di lapangan, mulai dari pemantauan distribusi, pengawasan di SPBU, hingga penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan.
Menurutnya, keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan indikasi pelanggaran yang ditemukan.
Sementara itu, perwakilan BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah pengawasan yang dilakukan di Sumatera Barat.
Keduanya menegaskan komitmen untuk terus memperbaiki sistem distribusi dan memperkuat pemanfaatan teknologi guna meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Melalui rakor tersebut, seluruh peserta sepakat untuk meningkatkan koordinasi, memperkuat pengawasan terpadu, serta melakukan evaluasi berkala terhadap distribusi JBT dan JBKP di seluruh wilayah Sumatera Barat.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat yang berhak serta menciptakan distribusi energi yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.
Dengan pengawasan yang semakin ketat dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Pemprov Sumbar optimistis praktik penyelewengan BBM subsidi dapat ditekan, sehingga manfaat subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
#GP | Ce | Red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar