Padang(SUMBAR).GP– Wali Kota Padang, Fadly Amran bersama Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang digelar pada Senin (15/6/2026).
Agenda rapat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sekaligus perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2026.
Dalam penyampaiannya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Wali Kota Fadly Amran menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang mengusulkan perubahan APBD Tahun 2026 dengan sejumlah penyesuaian yang bertujuan memperkuat pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, total pendapatan daerah pada rancangan perubahan APBD Tahun 2026 mengalami peningkatan sebesar Rp502,73 miliar atau 19,67 persen. Jika sebelumnya ditetapkan sebesar Rp2,55 triliun, maka dalam rancangan perubahan meningkat menjadi Rp3,05 triliun.
“Kenaikan ini menunjukkan optimisme pemerintah daerah dalam mengelola potensi pendapatan yang ada, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung berbagai program pembangunan,” ujarnya.
Fadly menjelaskan, peningkatan pendapatan tersebut terutama berasal dari naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan mencapai Rp1,03 triliun. Selain itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi juga mengalami peningkatan hingga mencapai Rp2,02 triliun.
Sejalan dengan bertambahnya pendapatan daerah, Pemerintah Kota Padang juga mengusulkan peningkatan belanja daerah. Total belanja daerah pada perubahan APBD Tahun 2026 direncanakan naik sebesar Rp507,41 miliar atau 18,71 persen, dari semula Rp2,69 triliun menjadi Rp3,20 triliun.
Penambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk memperkuat belanja operasi dan belanja modal yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Dalam rapat paripurna itu, Fadly Amran juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Padang atas sinergi yang terus terjalin dalam proses perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Fadly turut mengungkapkan rasa syukur atas capaian Pemerintah Kota Padang yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Prestasi tersebut menjadi yang ke-13 kalinya secara berturut-turut diraih Pemerintah Kota Padang, sebuah pencapaian yang menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah serta dukungan DPRD Kota Padang. Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah,” ungkapnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan kebijakan anggaran daerah yang akan menjadi landasan pelaksanaan berbagai program pembangunan Kota Padang pada tahun anggaran mendatang, dengan harapan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar