Padang(SUMBAR).GP— Rencana alokasi anggaran pemeliharaan dan renovasi rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam APBD 2026 menuai sorotan dari kalangan mahasiswa.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) Sumbar mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran daerah di tengah masih berlangsungnya pemulihan pascabencana dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
Koordinator BEMSI Sumbar, Kahfi Harahap, menilai besarnya anggaran yang dialokasikan untuk renovasi dan pemeliharaan fasilitas pemerintahan perlu mendapat perhatian publik.
Menurutnya, pemerintah daerah harus lebih cermat menentukan skala prioritas belanja daerah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Kami melihat masih banyak kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian, mulai dari pemulihan pascabencana hingga sektor pendidikan. Karena itu muncul pertanyaan mengapa anggaran yang cukup besar justru dialokasikan untuk renovasi fasilitas pemerintahan," ujar Kahfi, Rabu (10/6/2026).
Ia juga menyinggung semangat efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah pusat maupun daerah.
Menurutnya, kebijakan efisiensi seharusnya tercermin dalam setiap penentuan prioritas belanja APBD.
Selain itu, BEMSI menilai pemerintah perlu memastikan setiap penggunaan anggaran daerah memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.
Menanggapi sorotan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebelumnya menjelaskan bahwa anggaran yang dialokasikan bukan untuk pembangunan baru, melainkan pemeliharaan dan rehabilitasi aset milik pemerintah yang dinilai membutuhkan perbaikan agar tetap layak digunakan.
Pemprov juga menegaskan seluruh penganggaran dilakukan secara terbuka melalui mekanisme penyusunan APBD dan dapat dipantau publik.
Pemerintah daerah memastikan program pemeliharaan aset tidak mengurangi komitmen terhadap program prioritas lainnya, termasuk penanganan pascabencana, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar masyarakat.
Berdasarkan dokumen rencana anggaran yang beredar, sejumlah kegiatan yang diusulkan antara lain pengecatan, perbaikan drainase, pemeliharaan bangunan rumah dinas gubernur, serta pemeliharaan dan renovasi beberapa fasilitas di rumah dinas dan ruang kerja wakil gubernur.
Meski demikian, besaran anggaran tersebut masih menjadi perhatian sejumlah pihak dan diperkirakan akan menjadi bagian dari pembahasan publik dalam proses penyusunan APBD 2026.
Perdebatan mengenai alokasi anggaran tersebut menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Di satu sisi, pemerintah berkewajiban menjaga aset negara agar tetap berfungsi dengan baik.
Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap penggunaan APBD lebih banyak diarahkan pada program-program yang menyentuh kebutuhan publik secara langsung.
Dengan demikian, keterbukaan informasi serta penjelasan yang komprehensif dari pemerintah menjadi penting agar setiap kebijakan anggaran dapat dipahami masyarakat dan tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah publik.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar