JAKARTA. GP – Rencana penerapan pembelajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia mendapat perhatian dari Komisi X DPR RI. Dewan menilai kebijakan tersebut memerlukan perencanaan dan mekanisme implementasi yang jelas agar tidak membebani dunia pendidikan.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan bahasa asing peserta didik. Namun, menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci bagaimana pembelajaran bahasa Prancis akan diterapkan di sekolah-sekolah.
Ia menyoroti kesiapan sumber daya pendidikan, terutama ketersediaan guru yang memiliki kompetensi mengajar bahasa Prancis. Menurutnya, kebijakan baru sebaiknya tidak diterapkan tanpa dukungan tenaga pengajar dan sarana pembelajaran yang memadai.
Selain itu, Komisi X menilai metode pembelajaran bahasa asing harus dikemas secara menarik agar mudah diterima siswa. Pendekatan berbasis percakapan, budaya, teknologi digital, hingga media kreatif dinilai lebih efektif dibandingkan metode yang hanya berfokus pada hafalan dan teori.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengusulkan agar penerapan bahasa Prancis dilakukan secara bertahap. Ia menyarankan mata pelajaran tersebut dapat diterapkan terlebih dahulu sebagai program pilihan atau di sekolah-sekolah tertentu sambil menunggu kesiapan pemerintah secara menyeluruh.
Menurut Lalu, kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan kebutuhan nasional, kesiapan kurikulum, serta manfaat nyata bagi peserta didik. Karena itu, Komisi X berencana meminta penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait arah dan prioritas kebijakan tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dirinya telah menginstruksikan agar pembelajaran bahasa Prancis diperluas di seluruh jenjang pendidikan Indonesia. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kenegaraan ke Prancis dan pertemuan dengan Presiden Emmanuel Macron di Paris pada Kamis (28/05/2026).
Di sisi lain, sejumlah kalangan pendidikan juga mengingatkan pemerintah mengenai keterbatasan jumlah guru dan potensi bertambahnya beban kurikulum apabila kebijakan tersebut diterapkan tanpa persiapan yang matang.
#GP | DF | DPR-RI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar