Padang Panjang(SUMBAR).GP— Pemerintah Kota Padang Panjang kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Tidak hanya sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 kali berturut-turut, Kota Serambi Mekkah itu juga masuk sebagai daerah terbaik dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Sumatera Barat.
Prestasi tersebut ditandai dengan capaian indeks tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 86,02 persen, yang menempatkan Padang Panjang di posisi kedua terbaik se-Sumbar.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra kepada Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis didampingi Ketua DPRD Imbral, Jumat (29/5/2026), di Kantor BPK Sumbar.
Dalam sambutannya, Sudarminto memberikan apresiasi atas konsistensi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah selama satu dekade terakhir.
“Opini WTP diberikan karena laporan keuangan Pemko Padang Panjang dinilai telah disusun secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Ini menunjukkan komitmen yang baik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator positif bahwa pengelolaan keuangan daerah di Padang Panjang terus mengalami peningkatan, termasuk dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Sementara itu, Wali Kota Hendri Arnis menyampaikan rasa syukur atas raihan WTP ke-10 yang kembali diraih Pemerintah Kota Padang Panjang. Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur pemerintahan daerah.
“Alhamdulillah, opini WTP ke-10 ini menjadi bukti komitmen bersama dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional. Ini bukan hanya prestasi administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab kepada masyarakat,” katanya.
Hendri menegaskan, seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
“Kita ingin seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan secara maksimal agar tidak menjadi temuan berulang di tahun berikutnya, termasuk penyelesaian persoalan aset daerah yang masih menjadi perhatian,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim penyusun laporan keuangan daerah, mulai dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Inspektorat, hingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja maksimal memastikan laporan keuangan tersusun sesuai ketentuan.
Senada dengan itu, Kepala BPKD Padang Panjang, Zia Ul Fikri menyebut capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara profesional dan penuh kehati-hatian.
“Keberhasilan ini tentu menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Wita Desi Susanti, Staf Ahli Dian Eka Purnama, Kepala Inspektorat Ferino Romiko, Kepala Dinas Kominfo Harry Rizka Perdana, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.
#GP | Red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar