Padang Panjang(SUMBAR).GP– DPRD Kota Padang Panjang menyoroti kebijakan kenaikan tarif Perumda Air Minum (PDAM) yang mulai diberlakukan sejak 1 Mei 2026.
Dalam rapat bersama di Gedung DPRD, Sabtu (09/05/2026), dewan meminta penerapan tarif baru ditunda sementara hingga dilakukan pembahasan dan evaluasi bersama.
Ketua DPRD Imbral, SE menegaskan DPRD tidak menolak penyesuaian tarif, namun menilai kebijakan tersebut seharusnya dibahas terlebih dahulu bersama legislatif sebagai representasi masyarakat.
“Kami memahami PDAM membutuhkan biaya operasional dan perbaikan jaringan. Tetapi persoalan ini semestinya dibahas bersama terlebih dahulu,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Mardiansyah, S.Kom juga menyoroti adanya perbedaan antara sosialisasi dan pelaksanaan di lapangan.
Menurutnya, masyarakat mempertanyakan tagihan yang disebut mulai berlaku Mei namun sudah dihitung sejak April.
Sementara itu, Direktur Perumda AM Angga Putra Jayani, S.Si., MM menjelaskan penyesuaian tarif dilakukan untuk menyelamatkan kondisi keuangan perusahaan yang mengalami kerugian Rp938 juta pada 2025, dengan akumulasi kerugian mencapai Rp8,2 miliar.
Menurut Angga, tingginya biaya operasional, terutama penggunaan pompa distribusi air serta kebutuhan peremajaan pipa tua dan perbaikan dampak bencana galodo 2024 menjadi alasan utama penyesuaian tarif.
“Kami membutuhkan anggaran besar untuk perbaikan jaringan, pembangunan sumber air baru, dan peningkatan kualitas layanan,” katanya.
Ia menyebut mayoritas pelanggan tidak mengalami kenaikan signifikan. Dari sekitar 11.600 pelanggan, sekitar 93 persen disebut masih membayar tagihan di bawah Rp300 ribu per bulan.
Namun DPRD menilai skema tarif rumah tangga masih perlu dikaji ulang karena memicu keluhan masyarakat.
Dewan mengusulkan evaluasi bersama, survei lapangan, serta pembentukan tim gabungan agar kebijakan tarif lebih transparan dan tidak memberatkan warga.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar