Padang Panjang(SUMBAR).GP- Menindaklanjuti penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Padang Panjang, Komisi II DPRD Kota Padang Panjang menggelar rapat kerja dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Padang Panjang pada Rabu (15/04/2026).
Rapat yang dipimpin oleh Koordinator Komisi II Mardiansyah, S.Kom, ini membahas berbagai isu penting terkait pengelolaan keuangan daerah, program pertanian, dan penanganan masalah sosial.
Salah satu fokus utama adalah optimalisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD). "Kami berharap UPTD BBI dapat memaksimalkan potensi kolam yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah," ujar Kiki Anugerah Dia, SE, anggota Komisi II.
Selain itu, Komisi II juga menyoroti pentingnya pendampingan bagi petani milenial. "Penting bagi dinas pertanian untuk terus mendampingi petani milenial agar ilmu yang mereka dapatkan benar-benar diterapkan di lapangan," kata Ridwansyah, SE.
Terkait pengelolaan aset daerah, Yandra Yane, SE, mempertanyakan progres penarikan aset dan penjualan kendaraan dinas. "Kami perlu kejelasan dari BPKD mengenai progres penarikan aset daerah dan penjualan kendaraan dinas," tegasnya.
Sementara itu, Drs. Aditiawarman menekankan perlunya penanganan serius terhadap masalah kemiskinan dan stunting. "Pemerintah kota harus lebih serius dalam menangani masalah kemiskinan dan stunting agar kejadian serupa tidak terulang kembali," ujarnya.
Mardiansyah, S.Kom, menambahkan bahwa dinas terkait perlu memberikan penegasan kepada penerima bantuan agar mereka dapat mandiri. "Kami meminta dinas terkait untuk memberikan penegasan kepada penerima bantuan agar mereka dapat mandiri dan tidak terus bergantung pada bantuan setiap tahun," pungkasnya.
Rapat ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar