Padang Panjang(SUMBAR).GP– Komisi III DPRD Kota Padang Panjang menggelar rapat kerja (hearing) dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pustaka dan Arsip, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat DPRD setempat, Rabu (15/04/2026), dalam rangka menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Mahdelmi, S.Sos, didampingi Wakil Ketua Drs. Nasrul Efendi, Sekretaris Vani Utari, SE, S.Kom, serta anggota dewan lainnya yakni Idris, M.Pd, Andre Hilman Pratama, S.Kom, dan Hendrico. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Asisten I I Putu Venda, Asisten II Indra Gusnady, beserta seluruh kepala dinas dan jajaran terkait.
Dalam arahannya, Mahdelmi menekankan pentingnya peran Diskominfo sebagai garda terdepan informasi. Ia meminta agar dinas ini aktif memantau seluruh laporan masyarakat yang masuk ke OPD dan memastikan informasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada publik.
"Kami juga meminta agar Diskominfo segera mempersiapkan rincian kebutuhan anggaran, khususnya untuk penambahan tenaga IT di command center serta pemenuhan sarana prasarana lainnya agar bisa diakomodir dalam pembahasan anggaran mendatang," tegas Mahdelmi.
Sementara itu, Anggota DPRD Vani Utari menyoroti status kepemilikan Gedung M. Syafei. Ia meminta kejelasan dari Dinas Pustaka dan Arsip apakah aset tersebut milik Secata B atau Pemerintah Kota Padang Panjang. Kepada Diskominfo, Vani menyarankan agar melakukan studi banding atau belajar dari pengalaman Diskominfo Kota Bandung dan Bekasi yang dinilai telah maju dalam pengelolaan informasi kota.
Hendrico dalam kesempatannya meminta agar Diskominfo lebih intens mendampingi kegiatan-kegiatan lapangan yang dilakukan oleh anggota dewan.
Di sisi lain, Drs. Nasrul Effendi mendesak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk kembali menganggarkan biaya penyimpanan arsip dalam APBD Perubahan (APBD-P). Hal ini dilakukan demi menjamin keamanan dan kelestarian seluruh dokumen penting daerah.
Sementara itu, Andre Hilman Pratama meminta Disdukcapil untuk sigap memperbaharui data dan dokumen masyarakat yang terdampak bencana alam.
Idris, M.Pd juga menyoroti pentingnya validitas data kependudukan. Ia meminta Disdukcapil memastikan data penduduk yang tercatat benar-benar berdomisili di Padang Panjang agar penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran.
Kepada Diskominfo, Idris juga meminta agar seluruh aplikasi daerah terus di-update. Selain itu, ia mengusulkan pemasangan CCTV di titik-titik keramaian yang terintegrasi langsung dengan Diskominfo, sehingga memudahkan penanganan jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan.
Rapat berlangsung konstruktif dengan berbagai masukan dan rekomendasi yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar