Padang Panjang(SUMBAR).GP- Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Sosialisasi Keamanan Informasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Hall Lantai III Balai Kota, Kamis (13/11/2025).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran aparatur terhadap pentingnya perlindungan data pemerintah dan publik di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Plt. Kepala Dinas Kominfo, Fhandy Ramadhona diwakili Kepala Bidang e-Government dan Teknologi Informatika, Rini Samirawati menyampaikan, kemajuan teknologi membawa banyak kemudahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun di sisi lain, juga menghadirkan tantangan besar berupa ancaman terhadap keamanan data dan informasi pemerintah.
“Serangan siber, kebocoran data, hingga penyalahgunaan informasi merupakan risiko nyata yang harus diantisipasi secara serius. Keamanan informasi penting untuk melindungi data pribadi, instansi, maupun masyarakat dari kebocoran, pencurian, atau penyalahgunaan,” ujarnya.
Ia menegaskan, data merupakan aset utama suatu organisasi. Jika sampai bocor, dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak reputasi instansi hingga berpotensi menimbulkan tuntutan hukum.
Menjaga keamanan informasi, lanjutnya, berarti memastikan kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) data tetap terjamin.
“Praktiknya bisa dimulai dari hal sederhana seperti menggunakan kata sandi yang kuat, tidak membagikan data sensitif sembarangan, waspada terhadap phishing, serta mematuhi kebijakan keamanan informasi yang berlaku,” tambahnya.
Rini juga mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat tata kelola keamanan informasi, mulai dari pengelolaan akun dan password, penggunaan email dinas, hingga penerapan backup data secara rutin.
“Hal-hal sederhana ini menjadi fondasi penting dalam membangun budaya keamanan informasi di lingkungan pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Manggala Pertama Hanna Pratiwi yang hadir secara daring, memaparkan pentingnya penerapan Information Security Management System (ISMS) atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).
Menurutnya, ISMS disusun berdasarkan pendekatan risiko bisnis dengan prinsip Plan-Do-Check-Act — merencanakan, mengimplementasikan, memantau, dan memperbaiki sistem keamanan informasi secara berkelanjutan.
Hanna menjelaskan, terdapat lima aspek utama dalam keamanan data, yaitu kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan ketertelusuran.
“Setiap aspek ini penting untuk menjamin keamanan informasi di lingkungan pemerintahan, termasuk melalui penggunaan enkripsi, sertifikat elektronik, serta sistem cadangan dan pemulihan data,” jelasnya.
Ia menambahkan, keamanan aplikasi SPBE juga perlu diuji secara berkala, baik berbasis web maupun mobile. Standar keamanan meliputi autentikasi, validasi input, kontrol akses, kriptografi, hingga keamanan komunikasi dan penyimpanan data.
#GP | DF | Harris
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar